Jakarta, Indonesiawatch.id – Dampak efisiensi belanja pemerintah (government spending) sangat memprihatinkan terhadap sektor perhotelan dan restoran di semester 1 tahun 2025. Anggaran pemerintah yang dibelanjakan, nilainya cuma 0,5% dari total pangsa pasar sektor tersebut.
Padahal sektor perhotelan dan restoran salah satu industri yang menggunakan tenaga kerja banyak untuk operasionalnya. Karena pemasukan seret, banyak hotel akhirnya menghentikan penggunaan jasa pekerja harian (daily worker).
“Itu sangat, sangat sedikit sekarang yang kita panggil,” kata Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada Indonesiawatch, (22/08).
Pada kesempatan wawancara khusus dengan Indonesiawatch, Hariyadi juga memprediksi bahwa belanja pemerintah di sektor perhotelan dan restoran di semester 2, juga tidak akan memuaskan. “Dan akan berlanjut di tahun depan,” ujarnya.
Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap, wawancara dengan Hariyadi, berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana dampak efisiensi anggaran pemerintah di tahun ini terhadap sektor perhotelan dan restoran?
Kita di semester 1, drop sekali. Boleh dibilang sangat minim karena pemerintah sedikit sekali melakukan pembelajaan. Goverment spending sedikit sekali, tidak signifikan. Itu di semester 1. Secara nasional sebelum efisiensi, pangsa pasar dari pemerintah itu kira-kiranya 40% per tahun. Jadi kalau kita bagi dua per semester jadinya 20% di semester 1 dan 20% semester 2. Di semester 1 itu sama sekali kecil belanjanya. Di semester 2 ini agak mendingan. Kemungkinan lebih besar dari semester 1, spendingnya dari anggaran pemerintah. Tapi tetap saja tidak lebih dari 10%nya.
Kok jadi 10%, bukannya tadi setiap semester itu 20% pangsa pasar dari pemerintah?
Gini, Pemerintah kan bilang, anggaran perjalanan dinas, akomodasi, segala macam, mau dipotong 50%. Sementara, pangsa pasar 40% tadi di kondisi normal. Dengan adanya efisiensi hingga 50%, jadinya pangsa pasar dari pemerintah turun jadi 20%. Nah, harusnya itu akan dibelanjakan kurang lebihnya 10% di semester 1 dan 10% di semester 2. Karena sudah dipotong nih anggaran pemerintah untuk itu 50%.
Jadi semester 2 ini juga, pangsa pasar pemerintah yang 10% tadi, setelah efisiensi, bakal tidak tercapai juga?
Semester 2 itu kemungkinan besar itu juga tidak akan lebih dari 10%. Artinya pemotongan itu kalau kita rasakan itu lebih dari 50%, anggaran pemerinta sebenarnya sepanjang tahun ini. Karena balik lagi, kalau normal spending pemerintah 40% dari pangsa pasar kita. Sri Mulyani [Menteri Keuangan] bilang, pokoknya ini dipotong 50% anggaran pemerintah untuk pos akomodasi, rapat dinas, dll. Jadinya pangsa pasar kita tinggal 20% dari pemerintah. Kalau dibagi dua per semester, harusnya 10% dan 10%.
Anda mengatakan pangsa pasar dari pemerintah semester 1 sangat kecil?
Nah, selama semester 1, even 10%nya itu, kecil sekalilah. Sangat-sangat minim. Boleh kita anggap, nggak ada [pemasukan dari pengeluaran anggaran pemerintah]. Kalaupun ada, mungkin cuma 0,5% lah dari yang harusnya 10% pasca efisiensi. Kira-kira gitu. Jadi boleh dibilang semester 1 itu sudah hilang 9,5%.
Kan bisa saja yang 9,5% sisanya itu dibelanjakan di semester 2?
Nah harusnya begitu, sisanya itu, kan harusnya di semester 2 kalau memang dipotong 0,5% semester 1, harusnya dibelanjain di semester 2 nya. Berarti 10% ditambah 9,5%, sisa dari semester 1. Harusnya belanjanya sekitar 19,5% di semester 2. Masalahnya, itu tidak akan terjadi, menurut saya, kalau melihat trennya. Bahkan, even itu 10%, yang berdasarkan kalkulasi pangsa pasar tadi setelah efisiensi, yang harusnya secara hitung-hitungan dibelanjakan di semester 2, itu nggak sampai. Jadi kalau ditanya, dampaknya itu gimana di sektor perhotelan dan restoran, yah memang sangat-sangat berpengaruh sekali.
Berarti kondisi ini juga berpengaruh di daerah-daerah?
Hotel-hotel di daerah itu, khususnya di luar Jakarta, yah meskipun di luar jakarta juga kena. Nah kalau di luar Jakarta itu, seperti di Kalimantan, di luar Balikpapan dan Banjarmasin yah. Memang kalau Banjarmasin sama Balikpapan, memang agak bagusan. Karena memang kalau di Banjarmasin, didukung sama pertambangan, kalau di Balikpapan, kebetulan ada IKN, dan lainnya. Mereka masih agak lumayan. Kalau diluar itu semua, yah susah. Kayak di Palangkaraya itu turun 70% tamunya dari pemerintah. Sulawesi Selatan juga kira-kira secara provinsi juga, itu turun 70an%. Makassar sendiri mungkin itu sekitar 50% pangsa pasar dari anggaran pemeirntah turun. Jadi signifikan. Jadi begitu drop, yah pengaruhnya besar.
Kondisi saat ini sangat siginifikan mempengaruhi pendapatan. Sudah terasa efek lanjutanmya, seperti efisiensi, lay off, dan lainnya?
Sudah, sudah. Kalau di perhotelan dan restoran itu, karyawannya kan memang banyak daily worker, pekerja harian. Kalau ramai dipanggil, kalau nggak ramai, nggak dipanggil. Itu sangat, sangat sedikit sekarang yang kita panggil. Hanya memang beberapa restoran tertentu masih oke. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, yang tamunya bukan favorit gitu, atau hotelnya itu bukan hotel favorit gitu, itu terasa sekali penurunannya. Untuk penggunaan tenaga kerja hariannya berkurangnya banyak.
PHRI beberapa kali menyuarakan agar pajak penggunaan minuman beralkohol bisa turun, sebagai alternatif peningkatan pendapatan. Bagaimana dorongan itu sampai sekarang? Sudah diakomodir pemerintah?
Nggak bakal. Hahahaha. Nggak bakal diakomodir. Boro-boro pajak minuman, wong PBB saja dinaikkin 1000% itu di Cirebon. Kalau cukai susah. Boro-boro alkohol, rokok aja lihat itu. Kayak begitu. Itu memang dengan cukai yang tinggi itu, akibatnya ilegalnya banyak, minuman beralkohol dan roko. Pengaruhnya ke sana. Jadi memang seperti itu situasinya.
Apa persoalan lain yang menghambat geliat industri ini sekarang?
Keberpihakan negara pada pariwisata, termasuk di perhotelan dan restoran, itu nggak ada. Kita dihajar dengan pajak hiburan, royalti musik, dihajar dengan sertifikasi layak fungsi. Segala macam. Air tanah juga. Semuanya! Jadi memang keberpihakannya nggak ada. Labuhan Bajo tiba-tiba, Bupatinya ngeluarin peraturan garis sempadan pantainya dimundurin. Akhirnya kena pinalti semua. Padahal sudah puluhan tahun ada di situ. Jadi memang kita itu cuma tier 3, dianggap nggak penting.
Sudah koordinasi dengan Menteri Pariwisata?
Menteri pariwisata nggak bisa disalahin, menurut saya. Karena dia hanya asesoris. Kewenangannya terbatas, anggarannya terbatas. Akar masalahnya di sana. Tanpa ada komitmen dari presiden, karena negara ini semua tergantung presiden. Jadi memang situasinya secara overall, dari ketatanegaraannya, pariwisata itu lemah, nggak dianggap sebagai hal yang penting. Lalu otomatis, kebijakan-kebijakan yang ada juga menjadi tidak bersahabat bagi pariwisata.
Bagaimana strategi PHRI dan pengusaha di sektor perhotelan dan pariwisata untuk menyikapi tantangan efisiensi anggaran ke depan. Karena bisa jadi tahun depan akan efisiensi lagi, dan bahkan lebih parah?
Memang tahun depan berlanjut, sudah disampaikan Sri Mulyani. Pokoknya penghematan sampai 2026. Sekarang antisipasinya kita harus bisa mencari pangsa pasar yang lain. Tentunya tidak mudah mengganti 40% itu. Nggak gampang! Caranya, misalnya mendorong kunjungan wisata mancanegara. Gimana kita melakukan promosi, semaksimal kita mampu, untuk mendatangkan mereka. Lalu juga, market-market yang terkait dengan kegiatan masyarakat, apa itu komunitas, apakah itu terkait dengan kegiatan-kegiatan perguruan tinggi, dan lainnya. Pokoknya terkait dengan kegiatan masyarakat, itu kita dorong juga.
[red]
