Menu

Dark Mode
Presiden Dituntut Bentuk Tim Reformasi Jajaran Kehakiman Dirut Angkasa Pura Gusur Koperasi Di Bandara Bali Bawas Mahkamah Agung Tegur Ketua PN Jakpus, Serius Sikapi Kasus Bank UOB Dirgahayu TNI Tentara Rakyat Pertamina: Sering Bermasalah dan Sekarang Susahkan Rakyat Dugaan Penggelapan Aset Nasabah Bank UOB Indonesia, OJK Wajib Bertindak

Ekonomi

Harga Robot Anjing Polisi Rp3 Miliar, di E Commerce Cuma Rp246 juta

Avatarbadge-check


					Harga Anjing Robot di Tokopedia Perbesar

Harga Anjing Robot di Tokopedia

Jakarta, Indonesiawatch.id — Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), perhatian publik tertuju pada kehadiran teknologi canggih berbentuk robot anjing polisi.

Robot itu dipamerkan oleh kepolisian. Robot tersebut merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan dalam negeri, PT EZRA ROBOTICS Teknologi.

Menurut R. Dhannisaka, Direktur PT EZRA ROBOTICS Teknologi, harga satu unit robot anjing polisi ini mencapai angka fantastis, senilai Rp3 miliar. “Robot ini dirancang khusus untuk misi pengamanan, patroli, dan deteksi dini dalam situasi berisiko tinggi,” ungkap Dhannisaka saat ditemui di lokasi acara.

Namun, harga tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ayi, seorang pengguna E- Commerce , yang menilai pembelian robot seharga miliaran rupiah sebagai bentuk pemborosan.

“Ini ironis, ketika Presiden sedang getol memangkas anggaran kementerian dan lembaga demi efisiensi negara, justru ada pembelian robot seharga Rp3 miliar per unit,” ujar Ayi.

Ia juga membandingkan harga robot tersebut dengan produk serupa yang beredar di marketplace internasional.

“Robot dengan bentuk dan kemampuan dasar yang mirip banyak dijual di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta. Jadi publik wajar bertanya, mengapa polisi membeli dengan harga 10 kali lipat lebih mahal?” tambahnya.

Sampai saat ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi mengenai rincian spesifikasi atau alasan pengadaan dengan harga sebesar itu. Ayi meminta agar aparat penegak hukum lebih transparan soal alokasi anggaran teknologi, mengingat dana tersebut bersumber dari pajak rakyat.

Kontroversi ini menambah daftar panjang kritik terhadap pengadaan teknologi berbiaya tinggi di sektor pemerintahan. Masyarakat berharap agar transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap belanja negara, termasuk dalam bidang keamanan.

[red]

Berita Terbaru

Boyamin Saiman Apresiasi Penyidik PMJ, Temukan Ponsel Kacab BRI

23 September 2025 - 16:22 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Bin Saiman mencari Riza Chalid di Malaysia (Foto: Ist.)

Ada Dugaan Penggelapan Aset, Menyeret Oknum Bank UOB & BPN

7 September 2025 - 14:46 WIB

Ilustrasi Bank UOB. (Foto: Uskarp/Shutterstock)

Dilema Bayangan Jokowi yang Masih Membekas di Pemerintahan

30 August 2025 - 11:45 WIB

Serakahnomic & Tamaknomic

23 August 2025 - 14:19 WIB

Ilustrasi Serakahnomic & Tamaknomic (Gambar: istockphoto.com)

Wawancara Ketua PHRI: Efek Efisiensi APBN, Jasa Pekerja Harian Hotel & Restoran Banyak Diputus

23 August 2025 - 14:01 WIB

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) (Foto: Instagram hippindo)
Populer Berita Ekonomi