Menu

Dark Mode
Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar Aktor Pelaku Kasus Andrie Yunus tidak Terungkap, Kepercayaan Publik pada Prabowo Bisa Turun

Opini

Pilkada Serentak 2024 Formalitas Belaka, Ujung-ujungnya Kepentingan Pebisnis Ekstraktif

Avatarbadge-check


					Ilustrasi kawasan tambang nikel. Perbesar

Ilustrasi kawasan tambang nikel.

Tak berhenti sampai di situ, pusaran korupsi AGK turut menyeret nama anak dan menantu Presiden Jokowi, yaitu Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, dalam kode ‘Blok Medan’.

Korupsi AGK juga membuka kotak pandora mengenai kepentingan pengusaha cum pejabat publik sekelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang memiliki afiliasi bisnis di berbagai perusahaan dan konsesi tambang nikel di Maluku Utara. Ada pula afiliasi yang dibangun oleh partai melalui pengurus-pengurus di daerah.

Pilkada untuk Siapa?

Berkaca dari berbagai hal tersebut, JATAM memiliki keyakinan Pilkada 2024 tak lebih dari sebatas pencarian ‘operator Jakarta’. Tak hanya di Maluku Utara atau di Kalimantan Utara saja, tetapi di seluruh kantong-kantong industri ekstraktif.

Rohani Manalu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) mengatakan pilkada hanya sebagai ajang untuk memperkaya pebisnis ekstraktif dan melanggengkan jalan para oligarki untuk merampas ruang hidup masyarakat Dairi, yang saat ini terancam akibat aktivitas pertambangan PT Dairi Prima Mineral. “Atas nama demokrasi, mereka menipu rakyat tanpa benar-benar peduli nasib rakyat.”

Sementara itu, Mohammad Tauhid dari JATAM Sulawesi Tengah mengatakan pilkada yang berlangsung hanya akan menjadi agenda politik para elite untuk mendulang suara agar mendapatkan kekuasaan tanpa pernah menjawab berbagai persoalan ekologis dan akan menambah panjang pelanggaran hak asasi manusia.

“Hingga saat ini warga lingkar tambang masih menjadi korban industri ekstraktif. Mereka akan terus di bawah ancaman perampasan lahan, kriminalisasi, pencemaran lingkungan akibat dari adanya pencemaran udara, air, serta meningkatkan laju deforestasi hutan di wilayah-wilayah pertambangan.”

Sikap serupa dinyatakan Wahyu Eka Setyawan dari Walhi Jawa Timur. Ia mengatakan pilkada selama ini hanya mewakili kepentingan elite, termasuk politikus dan pengusaha, untuk mengamankan kekuasaan serta kekayaan.

“Kita lihat betapa jor-jorannya mereka dalam kampanye, serta bagaimana mereka setelah berkuas. Izin tambang, pembiaran tambang ilegal, sampai urusan keselamatan rakyat mereka akan abaikan, di Jawa Timur contohnya, tempat seindah Tumpang Pitu pun dibongkar demi emas, begitu juga Trenggalek terancam mengalami nasib serupa.”

Alfarhat Kasman
-Juru Kampanye JATAM Nasional

Berita Terbaru

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.

Maruli Rajagukguk: Permenaker Alih Daya Inkonstitusional, Ancaman Baru Buruh

13 May 2026 - 14:11 WIB

Praktisi hukum Maruli Rajagukguk

Praktisi Hukum Ini Desak Presiden Prabowo Nonaktifkan Dirut KAI atas Peristiwa Duka Bekasi Timur

5 May 2026 - 07:04 WIB

Kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek. Sumber: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Tagar, Kekuasaan, dan Defisit Mendengar

3 May 2026 - 19:19 WIB

Ilustrasi tagar.

PBH AAI Jakarta Timur Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

15 March 2026 - 13:44 WIB

AKtivis KontraS, Andrie Yunus (Sumber: Kompas.id)
Populer Berita Hukum