Menu

Dark Mode
Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas

Opini

Pilkada Serentak 2024 Formalitas Belaka, Ujung-ujungnya Kepentingan Pebisnis Ekstraktif

Avatarbadge-check


					Ilustrasi kawasan tambang nikel. Perbesar

Ilustrasi kawasan tambang nikel.

Tak berhenti sampai di situ, pusaran korupsi AGK turut menyeret nama anak dan menantu Presiden Jokowi, yaitu Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, dalam kode ‘Blok Medan’.

Korupsi AGK juga membuka kotak pandora mengenai kepentingan pengusaha cum pejabat publik sekelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang memiliki afiliasi bisnis di berbagai perusahaan dan konsesi tambang nikel di Maluku Utara. Ada pula afiliasi yang dibangun oleh partai melalui pengurus-pengurus di daerah.

Pilkada untuk Siapa?

Berkaca dari berbagai hal tersebut, JATAM memiliki keyakinan Pilkada 2024 tak lebih dari sebatas pencarian ‘operator Jakarta’. Tak hanya di Maluku Utara atau di Kalimantan Utara saja, tetapi di seluruh kantong-kantong industri ekstraktif.

Rohani Manalu dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) mengatakan pilkada hanya sebagai ajang untuk memperkaya pebisnis ekstraktif dan melanggengkan jalan para oligarki untuk merampas ruang hidup masyarakat Dairi, yang saat ini terancam akibat aktivitas pertambangan PT Dairi Prima Mineral. “Atas nama demokrasi, mereka menipu rakyat tanpa benar-benar peduli nasib rakyat.”

Sementara itu, Mohammad Tauhid dari JATAM Sulawesi Tengah mengatakan pilkada yang berlangsung hanya akan menjadi agenda politik para elite untuk mendulang suara agar mendapatkan kekuasaan tanpa pernah menjawab berbagai persoalan ekologis dan akan menambah panjang pelanggaran hak asasi manusia.

“Hingga saat ini warga lingkar tambang masih menjadi korban industri ekstraktif. Mereka akan terus di bawah ancaman perampasan lahan, kriminalisasi, pencemaran lingkungan akibat dari adanya pencemaran udara, air, serta meningkatkan laju deforestasi hutan di wilayah-wilayah pertambangan.”

Sikap serupa dinyatakan Wahyu Eka Setyawan dari Walhi Jawa Timur. Ia mengatakan pilkada selama ini hanya mewakili kepentingan elite, termasuk politikus dan pengusaha, untuk mengamankan kekuasaan serta kekayaan.

“Kita lihat betapa jor-jorannya mereka dalam kampanye, serta bagaimana mereka setelah berkuas. Izin tambang, pembiaran tambang ilegal, sampai urusan keselamatan rakyat mereka akan abaikan, di Jawa Timur contohnya, tempat seindah Tumpang Pitu pun dibongkar demi emas, begitu juga Trenggalek terancam mengalami nasib serupa.”

Alfarhat Kasman
-Juru Kampanye JATAM Nasional

Berita Terbaru

Eksepsi Ditolak Hakim, Perkara Rp500 Ribu Buruh Pabrik di Jakut Lanjut ke Pembuktian

4 September 2026 - 15:08 WIB

Tim kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional (Ist.)

Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta

21 August 2026 - 08:15 WIB

Ilustrasi kemiskinan di Aceh di tengah kekayaan Sumber Daya Alam (Sumber: Pembuatan gambar ilustrasi didukung AI).

Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah

20 August 2026 - 11:51 WIB

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo

3 August 2026 - 15:43 WIB

Kapolri terlama sejak tahun 1960 (Sumber: museumpolri.org; diolah)

LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas

1 August 2026 - 07:58 WIB

Suasana sidang praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Utr yang diajukan atas nama Gabriel Lumbantoruan (Ist.)
Populer Berita Hukum