Ingat, ini Republik Bansos (Bantuan Sosial). Bukan hanya wong cilik yang butuh, pejabat juga butuh. Mungkin malah lebih banyak jumlahnya.

Baca juga:
KPK Diduga Tetapkan Anggota DPR Sebagai Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia

Kalau pun mau ada alokasi yang berbau sosial dalam Anggaran Tahunan BI, harusnya lebih tepat merujuk pada nomenklatur Program Sosial Bank Indonesia dan Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM. Itupun wajib disetujui DPR. Pada tahun 2023, anggaran untuk kedua program ini sebesar Rp1,2 triliun.

Pertanyaannya, berapa persen anggaran itu dari laba BI? Sebentar. Orang sering salah kaprah. BI tidak memiliki laba. Yang ada adalah surplus, dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

Pada tahun 2023, surplus BI (setelah pajak) tercatat sebesar Rp36,3 triliun. Jadi, Rp1,2 triliun untuk program sosial itu hanya sekitar 3% dari total surplus. Melihat ke belakang, tahun 2007-2008, ada dana Rp100 miliar di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Sebesar Rp65 miliar digunakan untuk dana bantuan hukum sejumlah pejabat BI yang terlibat kasus hukum, sementara Rp35 miliar diberikan kepada anggota DPR RI untuk urusan amendemen UU Bank Indonesia.

Saya pertama kali menulis soal skandal ini di Media Indonesia. Setelah itu, ICW membuat laporan resmi ke KPK, dan saya ingat sejumlah dokumen penting terkait skandal ini bahkan menjadi bahan tesis kawan saya di Pascasarjana Fakultas Hukum UI.

Baca juga:
Segini Harta Kekayaan Gubernur Bank Indonesia Yang Kantornya Digeledah KPK

Lalu ada kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 Miranda Gultom. Jumlahnya Rp24 miliar. Kasus ini diungkap oleh anggota DPR, Agus Condro.

Artinya, sejarah membuktikan bahwa korupsi bukan barang baru di BI. Sejarah juga menunjukkan bahwa BI adalah ‘sahabat’ DPR RI dalam berbagai urusan perkara seperti yang telah disebutkan di atas. Pertanyaannya, sekarang bagaimana?

Menurut saya, dunia tidak banyak berubah. DPR tetap bertaji dengan kewenangannya yang besar, terutama dalam urusan seleksi pejabat BI. Siapa saja mereka? Gubernur, deputi gubernur senior dan para deputi gubernur.

The post Bank Indonesia Bukan Korporasi, Kasus Korupsi CSR BI & Ralat Tersangka KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR). Dari penggeledahan tersebut, penyidik tidak menemukan sejumlah uang. KPK hanya menyita dokumen hingga alat elektronik.

Baca juga:
KPK Diduga Tetapkan Anggota DPR Sebagai Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia

“Ada beberapa ruangan yang kita geledah, diantaranya adalah ruang Gubernur BI. Kita mencari bukti-bukti berupa dokumen dan yang lain-lain yang terkait dengan dugaan kita,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi Setiawandi, kepada awak media, (17/12).

Dalam bukti yang diperoleh, ada dokumen besaran CSR yang didapat. ”Dokumen itu terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya tentunya itu yang kita cari,” ujarnya.

Rudi menyampaikan terkait barang bukti yang dibawa, pihaknya akan meminta konfirmasi kepada pemiliknya. Namun, Rudi tak menyebut siapa saja pemilik barang bukti tersebut.

“Saya belum mendetailkan ini barang ada temukan di ruangan siapa, milik siapa, segala macam. Nanti itu akan kita klasifikasi, kita verifikasi kepada orang yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah Bank Indonesia, Senin malam (16/12). Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[red]

The post KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur BI, Sita Dokumen & Alat Elektronik appeared first on INDONESIAWATCH.

Identitas kedua tersangka akan segera diumumkan KPK. Informasi yang diperoleh, keduanya merupakan anggota DPR periode lalu yang kembali terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober kemarin.

Baca juga:
Segini Harta Kekayaan Gubernur Bank Indonesia Yang Kantornya Digeledah KPK

Masing-masing dari Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra.”Dua-duanya dari Dapil Jabar,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan surat perintah penyidikan atau Sprindik kasus korupsi CSR BI sudah diterbitkan beberapa bulan lalu. Ia mengungkap modus korupsi yang disebutnya telah merugikan negara cukup besar ini.

“Perusahaan memberikan CSR yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial misalnya membangun rumah, tempat ibadah, jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Tetapi ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Rudi.”(Kerugian negaranya) cukup besar ya, nanti tanyakan sama BI lah” tambahnya.

Senin malam (16/12), KPK menggeledah sejumlah ruang kerja di kantor BI salah satunya ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia mengatakan dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. “Beberapa dokumen kita temukan, barang bukti elektolronik kita amankan,” katanya.

[red]

The post KPK Diduga Tetapkan Anggota DPR Sebagai Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Putusan ini krusial. Pasalnya saat ini Rupiah tidak baik-baik saja. Ditambah dengan pengumuman resmi pemerintah atas kenaikan PPN menjadi 12% per Januari 2025.

Baca juga:
Segini Harta Kekayaan Gubernur Bank Indonesia Yang Kantornya Digeledah KPK

Jika pro pertumbuhan, BI seharusnya memiliki ramuan ciamik demi menyeimbangkan kebijakan fiskal yang memberatkan tersebut.

Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai, Bank Indonesia atau BI perlu mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen.

Meski ada ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuannya, kata Riefky, rupiah sedang mengalami tekanan depresiasi yang cukup signifikan.Menurut dia, pemotongan BI rate dapat memperburuk tekanan tersebut.

“Mengingat besarnya tekanan pada rupiah, kami memandang BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6 persen dalam rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini,” kata Teuku, (17/12).

Di tengah pengumuman suku bunga acuan, BI juga sedang diterpa isu korupsi. Senin malam (16/12), KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia(BI) dan ruangan lainnya.

KPK menggeledah BI dan berhasil menyita sejumlah barang. Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BI dan OJK. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang.

[red]

The post Bank Indonesia Mau Umumkan BI Rate Saat Diterpa Isu Korupsi appeared first on INDONESIAWATCH.

Perry merupakan pejabat karir yang sebelum menjadi Gubernur, sempat menjabat Deputi dan Direktur di BI. Berdasarkan data LHKPN KPK, per 31 Desember 2023, Perry memiliki harta sekitar Rp65,9 miliar.

Baca juga:
Waspada! Rupiah Semakin Anjlok

Nilai tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp46,48 miliar, mobil Honda CRV tahun 2018 senilai Rp375 juta dan mobil Mercedes Benz S450 tahun 2018 senilai Rp914 juta serta harta bergerak lainnya senilai Rp1,03 miliar.

Perry juga memiliki instrumen investasi surat berharga senilai Rp9,97 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp5,18 miliar dan harta lainnya sebesar Rp1,97 miliar. Alumni Universitas Gadjah Mada ini tercatat tidak memiliki utang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah bank sentral, Bank Indonesia (BI) pada Senin malam, (16/12). Diduga, penggeledahan berkaitan atas dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BI membenarkan penggeledahan oleh KPK. Penggeledahan terkait penyalahgunaan CSR. “Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Ramdan enggan memerinci penyalahgunaan CSR yang dimaksud dalam perkara ini. BI menyerahkan proses hukum kepada KPK.“Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ucap Ramdan.

[red]

The post Segini Harta Kekayaan Gubernur Bank Indonesia Yang Kantornya Digeledah KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Dikutip dari detikcom diketahui penggeledahan itu dilakukan pada Senin, 16 Desember 2024 malam. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango yang ditanya perihal kabar itu mengaku masih menunggu detail laporan dari jajarannya.

Baca juga:
Eks Staf Ahli Anggota DPD Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Mantan Bosnya

“Saya belum di-update. Kita tunggu sebentar,” kata Nawawi kepada awak media di KPK, Selasa (17/12).

Sampai saat ini, pihak BI belum memberikan keterangan resmi.

Sebelumnya, pada Kamis, 19 September 2024, Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan KPK menyinggung bahwa KPK sedang mengusut perkara itu. Asep menjelaskan dugaan program CSR bermasalah karena digunakan tidak untuk peruntukannya yaitu dari semua dana CSR yang ada, hanya setengah yang dipergunakan.

“Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50 dan 50. Sisanya tidak digunakan,” kata Asep.

Sementara yang 50 lagi, tidak digunakan tersebut. “Dan ini digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi nah itu yang menjadi masalah. Kalau itu digunakan misalkan yang tadinya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah,” ujarnya.

Secara terpisah Perry Warjiyo selaku Gubernur BI kala itu sudah angkat bicara. Dia menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK.

“BI ini sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Perry menegaskan bahwa proses yang BI lakukan dalam menjalankan program CSR selalu berdasarkan tata kelola, ketentuan dan prosedur yang telah berlaku. Mulai dari proses hingga pengambilan keputusan.

“Kami pastikan bahwa CSR atau PSBI (program sosial BI) itu mempunyai tata kelola ketentuan yang kuat dengan proses pengambilan keputusan yang berjenjang,” jelasnya.

CSR atau PSBI, kata Perry, dilakukan dengan beberapa persyaratan yakni hanya diberikan kepada yayasan alias bukan individu. Yayasannya pun harus memenuhi persyaratan yakni merupakan lembaga hukum yang sah, programnya jelas dan konkret, serta jumlahnya sesuai standar BI.

“Untuk menentukan proyeknya itu juga dilakukan survei. Yayasan itu setelah menerima, menyalurkan dan menggunakannya juga ada laporan pertanggungjawaban,” tegas Perry.

Adapun CSR yang dijalankan BI terdiri dari tiga bidang. Pertama, pendidikan dengan program beasiswa yang disalurkan melalui universitas dengan penerima aktif tercatat 11.000 dan total yang sudah diberikan mencapai ratusan ribu.

Kedua, untuk pemberdayaan yayasan yang bergerak di bidang ekonomi masyarakat seperti UMKM di berbagai daerah. Ketiga, yayasan yang bergerak di bidang rumah ibadah.

“Pengambilan keputusan dewan gubernur hanya menetapkan alokasi besaran. Mengenai programnya dibahas bersama dari satuan kerja pusat maupun daerah dalam forum PSBI diketuai oleh ADG bidang, setelah itu baru pelaksanaannya di masing-masing satuan kerja,” pungkas Perry.

[red]

The post KPK Geledah Bank Indonesia, Dugaan Kasus CSR appeared first on INDONESIAWATCH.

Nilai tukar rupiah ini terpantau merupakan yang terendah sejak bulan Agustus 2024 lalu. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat kembali terpuruk ke level terendahnya dalam empat bulan terakhir.

Baca juga:
Dewan Gubernur Bank Indonesia Mau Rapat, BI Rate Stagnan atau Turun?

Menguatnya Indeks Dolar di pasar global membuat kurs Rupiah anjok bersama dengan mata uang utama dunia. Dalam laporan riset yang dirilis Senin pagi, Analis dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto menyebut potensi pelemahan Rupiah masih perlu diwaspadai.

Dia menyebut pelemahan nilai tukar Rupiah terutama disebabkan oleh sentimen global, terutama dari berlanjutnya tren kenaikan Dolar AS. Pasalnya, kenaikan Dolar AS yang terjadi sejak pekan lalu juga disertai dengan kenaikan imbal hasil surat berharga pemerintah AS atau US Treasuries (UST).

Sementara Indeks Dolar AS (DXY) pada hari Jumat (13/12/2024) ditutup di atas level 107, atau yang pertama kalinya selama lebih dari 2 pekan terakhir.

Imbal hasil UST tenor 2 tahun dan 10 tahun, selama sepekan naik cukup signifikan, masing-masing sebesar 14,1 basis poin (bps) dan 24,4bps, masing-masing ditutup pada 4,24 persen dan 4,40 persen. Sementara itu DXY naik 0,9 persen  (week on week/WoW) menjadi 107,0.

“Kenaikan imbal hasil UST dan DXY selalu berdampak negatif terhadap Rupiah, dan pada hari Jumat lalu Rupiah ditutup mendekati level 15.995, terdepresiasi 0,9 persen (WoW) terhadap Dolar AS,” kata Rully Arya kepada media.

Lebih lanjut Rully menjelaskan, persepsi mengenai arah suku bunga global akan selalu berdampak besar terhadap pasar mata uang, keluar masuknya arus modal asing, dan akan berdampak juga terhadap kinerja pasar saham.

Dia memperkirakan pelemahan Rupiah ini akan berdampak pada pasar saham. Investor asing berpotensi melanjutkan aksi jualnya yang pada akhir pekan lalu telah mencapai Rp1,39 triliun (net foreign sell).

[red]

The post Waspada! Rupiah Semakin Anjlok appeared first on INDONESIAWATCH.

Yuk, #BeriMakna dengan ketahui info lengkapnya, 3 HARI LAGI!

Saksikan:
📢Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia November 2024
🗓️Rabu, 20 November 2024
⏰14.00 WIB

di Media sosial Bank Indonesia
YouTubehttps://t.co/vAk8SEbdnL
Instagramhttps://t.co/Fosu6wqpfp

— Bank Indonesia (@bank_indonesia) November 17, 2024

Di Oktober kemarin, BI menahan suku bunga acuan pada level 6%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. “Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers usai RDG, 16 Oktober lalu.

Baca juga:
Wah! Jelang Pemerintahan Baru, BI Pangkas Suku Bunga Acuan

Meski demikian, saat ini selain faktor internal, BI juga akan mempertimbangkan faktor eksternal dalam penentuan suku bunga acuan. Salah satunya adalah terpilih kembalinya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat.

Menariknya, sehari setelah Trump menang berdasarkan hitung cepat, Bank Sentralnya Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve (The Fed) langsung menurunkan suku bunga acuannya. Kesepakatan itu disampaikan setelah pimpinan The Fed melakukan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir pada Kamis (7/11) waktu setempat.

The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga federal fund rate (FFR) pada level 4,50%-4,75%. “Komite memutuskan untuk menurunkan kisaran target suku bunga sebesar seperempat poin menjadi 4,5% hingga 4,75%,” kata Ketua The Fed, Jerome Powell.

Terpilihnya Trump dan penurunan suku bunga the Fed akan menjadi pertimbangan bagi dewan gubernur BI untuk menetapkan suku bunga acuan BI.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto seperti dikutip dari bisnis.com, mengatakan bahwa BI mempunyai cukup ruang untuk menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, inflasi nasional masih terjaga rendah. Di samping itu, The Fed juga sudah menurunkan suku bunga acuannya terlebih dahulu.

The post Dewan Gubernur Bank Indonesia Mau Rapat, BI Rate Stagnan atau Turun? appeared first on INDONESIAWATCH.

Dengan kebijakan tersebut, BI membuka ruang pemangkasan suku bunga lebih lanjut ke depannya. Ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan nilai tukar rupiah yang stabil.

Kebijakan pemangkasan suku bunga berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 September 2024, di mana BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen, suku bunga deposit facility menjadi sebesar 5,25 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 persen.

“Ke depan BI terus cermati ruang penurunan kebijakan sesuai dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat serta pertumbuhan ekonomi yang terus perlu didorong agar lebih tinggi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis, 18 September 2024.

Perry menyatakan, kebijakan ini ditempuh untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi domestik dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi.

“Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk dukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sambungnya.

Sebagai catatan, pemangkasan suku bunga ini adalah yang pertama sejak Februari 2021. BI mengerek suku bunga sebesar 275 bps sepanjang Agustus 2022-April 2024 sebelum menahannya pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024.

[red]

The post Wah! Jelang Pemerintahan Baru, BI Pangkas Suku Bunga Acuan appeared first on INDONESIAWATCH.