Budi Arie diperiksa Bareskrim Polri pada Kamis 19 Desember 2024, terkait soal kasus beking judol di Komdigi yang telah melibatkan puluhan pegawai Komdigi.

Baca juga:
Polisi Periksa Menkop Budi Arie Setiadi

Pengungkapan beking judol di jajaran institusi negara harus tuntas, mengingat gurita judol di Indonesia, sangat luas dan melibatkan masyarakat dibawah umur serta berdampak kepada masalah sosial, ekonomi dan keamanan.

Oleh karenanya ancaman judol sudah pada tahapan darurat nasional, sehingga penanganannya harus menggunakan pendekatan tanggap darurat.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, terkait pemeriksaan terhadap Budi Arie, dikatakan bahwa Budi Arie orang baik, profesional dan diharapkan tidak terlibat kasus baking judol, dipandang sebagai upaya membangun opini, untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Mungkin budaya cawe-cawe sedang mewabah dikalangan penyelenggara negara. Rumor adanya aliran dana judol ke ranah pesta demokrasi yang baru saja usai, patut menjadi rangkaian penyidikan polisi.

Terlebih lagi jika mengamati background Budi Arie sebagai ketua Projo, kental dengan kegiatan politik praktis. Bahkan sebelum terungkapnya kasus baking judol yang melibatkan oknum Kemenkomdigi, beredar informasi tentang, adanya pejabat negara yang juga elite parpol papan atas, memiliki situs judol sebagai lahan untuk membiayai kegiatan politik.

Serangan judol yang sangat masif, tentunya tidak hanya Kemenkomdigi yang menjadi target bandar besar judol, tapi perlu ditelusuri mata rantai sasaran mafia judol kepada institusi yang terkait dengan peredaran arus keluar masuk uang melalui transaksi online, seperti OJK, PPATK dan Bank Indonesia.

Salah satu kiat pemberantasan judol, adalah pemberian sanksi hukum yang keras terhadap Bank dan penyelenggara Paymen gateway yang masih memfasilitasi transaksi judol.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Bareskrim Periksa Budi Arie, Pintu Masuk Ungkap Aliran Judol Ke Politik appeared first on INDONESIAWATCH.

Gurita jaringan judi online, ternyata telah memposisikan Indonesia di peringkat teratas, untuk jumlah pemain judi online. Tercatat 4 juta orang Indonesia, terlibat dalam permainan judol. Ironinya 2% dari populasi pemain judol, adalah anak-anak berusia dibawah 10 tahun.

Sementara keterlibatan remaja berusia 10 tahun s/d 20 tahun, sebesar 11 %. Berdasarkan data PPATK, sepanjang tahun 2023 tercatat ada 168 juta transaksi judol, dengan omset judol sebesar Rp. 327 triliun.

Biang kerok penyebab maraknya judi online, semakin tersingkap terang benderang. Berawal dari kasus Sambo, merebak bau busuk backing judol. Ternyata pengkhianatan terhadap negara terus berlangsung, ketika terungkap di jajaran Kemenkomdigi, yang sejatinya bertugas memberantas judol sampai keakar-akarnya, justru tanpa risih menjadi centeng judol.

Tapi nampaknya ketika semua bukti sudah terangkat kepermukaan, masih saja terjadi upaya melindungi “aktor utama centeng judol”. Mengapa selalu terjadi upaya penegakan hukum setengah hati, terhadap kasus-kasus kakap.

Jawabannya sangat sederhana, jika kasus judol dibongkar sampai keakar-akarnya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan kekuasaan politik nasional. Persoalan aliran dana judol, diduga mengalir sampai kepada tangan-tangan parpol, untuk urusan pemilu dan pilkada 2024.

Moment penegakan hukum dalam kasus judol, adalah koridor bagi Presiden Prabowo untuk menepis rumor kurang sedap, tentang ketergantungannya terhadap Jokowi. Setelah kecewa dengan susunan cabinet Prabowo yang masih menunjuk figure-figur antek Jokowi yang penuh persoalan korupsi, rakyat sedang menunggu janji Prabowo untuk memberantas korupsi dan menyikat pejabat nakal.

Jika tidak mampu menyeret kemeja hijau Budi Arie dalam kasus judol, maka kecurigaan rakyat semakin mengkristal, bahwa prabowo ternyata cuma boneka Jokowi. Mari kita tunggu sikap nasionalisme Prabowo, untuk lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat, ketimbang menyelamatkan Budi Arie yang sudah terang benerang, melakukan penghianatan terhadap negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati intelijen

The post Runtuhnya Garda Terdepan Melawan Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Masyarakat yang terdampak judol juga terus meningkat. “Kita melihat bahwa kejahatan di digital di dunia maya ini salah satu sarang-sarang paling utamanya ada di aplikasi-aplikasi sosial media,” ujarnya dalam konferensi Pers di Jakarta, (14/11).

Baca juga:
Budi Arie di Pusaran Kasus Judi Online

Politisi Partai Golkar tersebut juga mewajibkan para platform media sosial untuk memerangi judol “Kepada mereka Meta, Tiktok apalagi X, Instagram pasti sudah termasuk, kita minta kepada mereka untuk kemudian juga mengambil peran untuk membantu Indonesia memerangi Judi online ini. Dan saya rasa wajib,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran platform media sosial tersebut jangan ambil untung saja dari pangsa pasar Indonesia. “Kami menghimbau, meminta semuanya yang tentu juga benefit atau dapat keuntungan dari pangsa pasar Indonesia yang luas, pangsa pasar sosial media Indonesia yang luas, untuk berkontribusilah,” ujarnya.

Baca juga:
Roy Suryo Tantang Polisi Sikat Pejabat “Pro Judi Online”

Perempuan yang pernah disandera pasukan ISIS tersebut mengatakan bahwa kebijakan ini bukan untuk pemerintah saja. Tetapi juga untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya judol.

“Ini keinginan kita bersama bukan cuma pemerintah, ini untuk rakyat juga rakyat menginginkan ini. Jadi mereka (platform media sosial) wajib berkontribusi. Bentuknya seperti apa kita tunggu dari mereka nanti atau teman-teman (jurnalis) bisa tanyakan kepada mereka,” kata Meutya tegas.

Menurutnya sejauh ini, pemerintah dan pihak platform memang belum pernah melakukan komunikasi resmi tentang memerangi judol. “Kami belum ketemu karena memang komunikasinya juga ya kita belum lihat ada proaktif,” ujarnya.

Padahal, kata Meutya, sudah beberapa kali Presiden Prabowo menghimbau agar semua pihak bekerjasama dalam menyelesaikan masalah judol. “Presiden sudah bicara. Bapak (Ketua OJK, Mahendra Siregar) juga belum ada yang nyamperin kan, dengan kami juga belum (platform medsos berkordinasi),” ujarnya.

[red]

The post Menkomdigi Wajibkan Meta, Tiktok, X dan Instagram Bantu Indonesia Perangi Judi Online appeared first on INDONESIAWATCH.

Atas kasus tersebut, Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total Rp73,7 miliar pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya, Budi Arie Setiadi juga disebut-sebut karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Arie Setiadi.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa polisi harus memeriksa Budi Arie sebagai pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap karena kasus judi online. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi ribuan situs judi online agar tidak bisa diblokir.

Terlebih, ada salah satu pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Arie menurutnya akan membuka kotak pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah.

“Iya dong, seharusnya (Budi Arie) diperiksa, bagaimana orang seperti ini (pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol) dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu, siapa yang bisa mengerjakan (tugas di Komdigi) ini?” kata Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten itu hanya ada dua kemungkinan. Yaitu, karena faktor kelalaian dan kesengajaan. Jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada ‘permainan’ di dalam kasus tersebut.

“Karena kemungkinannya dua, satu Anda (Budi Arie) lalai, dan yang kedua Anda sengaja. Hanya itu kemungkinannya. Dia (Budi Arie) enggak mungkin bicara ini sudah baik, nyatanya enggak baik,” lanjut Mahfud.

[red]

The post Mahfud MD Minta Budi Arie Diperiksa untuk Buka Kotak Pandora Judol di Komdigi appeared first on INDONESIAWATCH.

Roy juga turut mengimbau kepolisian memproses hukum bekas atasan mereka, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo).

“Pemimpin organisasi “Pro Judi Online” ini harus disikat dulu,” kata Roy Suryo dikutip dari YouTube Refly Harun Best Statment, pada Minggu, 10 November 2024.

Saat menyebutkan istilah “Pro Judi Online”, audiens dalam pertemuan tersebut langsung berteriak Projo, Projo, Projo.

“Pemimpin organisasi yang namanya Pro Judi Online tapi jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan, yang nyingkat (Projo) siapa?” ucap Roy sambil tersenyum.

Roy menyatakan, Presiden Prabowo Subianto juga harus diiingatkan terkait sepak terjang mantan menteri era Joko Widodo (Jokowi) tersebut yang sekarang masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Roy menyebut, apabila menteri tersebut diproses hukum maka akan ketahuan aliran duit judi online kemana saja.

“Apakah uang judi online digunakan untuk mendukung kegiatan mafia?” tegas Roy.

Diketahui, polisi sejauh ini telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus judi online. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan pegawai dan staf ahli Kementerian Komdigi.

Namun, polisi belum membeberkan identitas 15 tersangka tersebut. Terdapat tiga inisial tersangka yang sudah beredar di publik yakni AK, AJ, dan A. Mereka mengendalikan operasional ‘kantor satelit’ di Bekasi.

[red]

The post Roy Suryo Tantang Polisi Sikat Pejabat “Pro Judi Online” appeared first on INDONESIAWATCH.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji mengatakan, penyitaan itu merupakan hasil pengembangan penyidik setelah sebelumnya berhasil mengungkap kasus yang sama dan menyita total aset senilai Rp70 miliar dari para tersangka.

“Pada tanggal 8 November 2024 penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri kembali menyita aset senilai Rp13,8 miliar,” ujar Brigjen Himawan Bayu Aji dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu, 9 November 2024.

Himawan menyebut, total aset tersebut berhasil disita penyidik dari tersangka FH dan AF yang sudah ditangkap selaku penyedia jasa pembayaran untuk menampung uang situs judi tersebut.

Dirinya menegaskan penyidik masih akan terus melakukan pengembangan dan penyitaan terhadap aset-aset dari para tersangka untuk memutus rantai judi online yang meresahkan masyarakat.

“Dalam waktu dekat, penyidik siber Bareskrim Polri akan terus melacak aset-aset lain yang masih tersebar di berbagai akun dan penyedia jasa pembayaran yang terhubung dengan Slot8278,” katanya.

Pengungkapan tersebut, lanjut Himawan, merupakan bukti komitmen Polri terhadap pemberantasan judol di Indonesia.

“Serta meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap judi online sebagai bentuk respons cepat dari komitmen Polri untuk melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo terkait pemberantasan perjudian,” imbuhnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut, Bareskrim sudah menangkap total tujuh operator judi online situs Slot8278 jaringan Cina dengan perputaran uang mencapai Rp685 miliar.

Himawan menyebut situs judi Slot8278 tersebut dikendalikan warga negara Cina dengan menempatkan server dan rekening penampung di negara tersebut. Adapun jumlah korban judi online situs tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 85 ribu orang.

Atas kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan total 7 operator situs Slot8278 sebagai tersangka yang terdiri dari 1 Warga Negara Asing (WNA) dan enam Warga Negara Indonesia (WNI).

[red]

The post Ganas! Jaringan Judol Tiongkok “Main” di Indonesia, Bareskrim Sita Asetnya Rp13,8 Miliar appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah, aplikasi yang rentan itu kan disisipin, menjadi tempatnya dia main judi online,” kata Hinsa Siburian dalam keterangannya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024.

Hinsa menyebut, sisipan tersebut lantaran adanya standar-standar operasi yang tidak dijalankan. Hal tersebut memudahkan pihak-pihak untuk menyisipi atau mempromosikan judi online di sistem pemerintah.

“Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ,” ujarnya.

Menurutnya, BSSN sudah memiliki pengalaman melakukan perbaikan terhadap sistem operasi pemerintah yang disusupin judi online.

“Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya. Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown,” sambungnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan 15 tersangka di kasus judi online ini. Dari 15 tersangka ini, 11 pegawai Komdigi dan tiga lainnya adalah warga sipil.

Dari 15 tersangka, terungkap peran 3 tersangka di antaranya, yakni AK, AJ, dan A, adalah sebagai pengendali. Tersangka AK pernah seleksi di Komdigi tetapi tak lolos, namun dipekerjakan dan memiliki kewenangan untuk buka-tutup blokir website judi online.

Dari hasil penyidikan polisi, terungkap ada standard operating procedure (SOP) baru yang mengatur kewenangan AK dalam membuka blokir situs judol.

“Pendalaman ternyata terdapat SOP baru, memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Pihak kepolisian, lanjut Ade Ary, akan mendalami adanya faktor kesengajaan dalam penerbitan SOP baru tersebut.

“Terkait temuan ini masih terus pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lain dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan,” tuturnya.

[red]

The post BSSN Nilai Ada Kerentanan di Sistem Informasi Pemerintah, Kerap Disisipi Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Tema tersebut memang tidak termasuk dalam agenda pembahasan Komisi VI. Namun, lantaran Budi Arie Setiadi merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)—sekarang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)—publik memandang pernyataan Rieke masih relevan.

“Saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia,” ujar Rieke Diah Pitaloka.

Nama Budi Arie disorot karena dinilai turut bertanggungjawab terhadap dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Sebelumnya, kepolisian menetapkan 11 pegawai hingga staf ahli di Komdigi sebagai tersangka kasus judi online. Polisi menyatakan, para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan tersebut justru disalahgunakan.

“Kita tak usah basa-basi, Pak Menteri ini sedang jadi sorotan dengan adanya ordal (orang dalam) di kementerian yang lama (Komdigi). Saya berharap langkap cepat salah satunya adalah skrinning Pak,” kata Rieke.

Namun di tengah rapat, saat Rieke berbicara dan menyalakan mikrofon, Menteri Budi Arie Setiadi meminta izin untuk keluar ruangan rapat. Rieke sebenarnya menginginkan Budi tetap berada di meja saat ia mengungkapkan pandangannya.

Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo itu memilih irit bicara saat awak media bertanya terkait bekas pegawainya yang diduga melindungi sebanyak ribuan situs judi online. Ia mengatakan, bahwa sedang fokus mengurus tanggung jawabnya sebagai Menteri Koperasi.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK), Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Ia menyerahkan upaya penegakan kasus hukum mantan pegawainya tersebut kepada polisi. “Pokoknya kita hormati langkah aparat penegak hukum. Saya fokus urus koperasi dan rakyat,” ujarnya mengulangi pernyataan.

Keresahan terhadap judi online dan dugaan keterlibatan pegawai pemerintah menjadi sasaran anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Selain bersuara di DPR, Rieke juga mencuit di media sosial terkait keprihatinannya terhadap kasus judi online.

“Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan lebih dari 197 ribu anak Indonesia terpapar judi online,” ujar Rieke dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya @riekediahp.

Perempuan yang dikenal sebagai Oneng dalam sebuah sinema komedi itu mengaku prihatin dan menyayangkan aksi para pelaku judol. “Aku ingatin bahwa judi itu dilarang oleh hukum maupun agama mau online atau offline. Jangan berpikir kalau online itu gak haram, haram lah bestie,” ia menambahkan.

Rieke mengingatkan adanya ancaman hukuman berlapis bagi para pelaku judol terlebih pegawai negeri yang berada di lingkungan pemerintah. Menurutnya penegakan hukum berlaku bagi semua orang baik masyarakat maupun aparatur sipil.

“Penegakan hukum wajib berdasar peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku, tanpa tebang pilih,” katanya.

[red]

The post Rieke Diah Pitaloka Geram Pegawai Komdigi jadi Pawang Judol, Budi Arie Kena “Semprot” appeared first on INDONESIAWATCH.

Meutya menyebut, kasus penangkapan tersebut merupakan pil pahit yang harus diterima di awal-awal masa kepemimpinannya. Mantan Ketua Komisi I DPR itu hampir “shock” melihat banyaknya personel kepolisian yang mendatangi kantor Kemenkomdigi dalam upaya menindak oknum yang terlibat dalam kasus judol tersebut.

“Ini pil pahit. Jadi, di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, karena kemarin kita tahu kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.

Meski demikian, Meutya menyebut pihaknya kooperatif dengan kepolisian dalam upaya memberantas judol. Politisi Partai Golkar itu bahkan menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam praktik judi online.

“Kami sudah membuat surat instruksi ke dalam, kepada seluruh pegawai dari Komdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan,” katanya.

Dalam kesempatan sidang bersama DPR, Meutya memastikan sudah menonaktifkan 11 pegawai yang diduga terlibat  ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ia menyebut tindakan tegas diperlukan kepada pegawai untuk membangun kultur birokrasi yang sehat dan memangkas oknum yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam upaya pemberantasan judol.

“Sekarang yang sudah dinonaktifkan sudah 11, tapi tidak tertutup kemungkinan yang dinonaktifkan bertambah,” Meutya menjelaskan.

Dalam rapat perdana dengan Komisi I Menkomdigi menyebut, upaya memberantas judol tidak cukup dengan hanya memblokir konten. Karena itu, ia meminta adanya audit investigatif dan menyeluruh terhadap sistem yang ada.

“Pada dasarnya, pemblokiran konten negatif ini tidak cukup, langkah ini tidak cukup kalau hanya pemblokiran saja. Lebih lanjutnya tentu audit sistem, audit SDM, itu juga tengah kita lakukan,” ujar Meutya.

Meutya mengaku sejak pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menangani 187 ribu situs yang terindikasi memfasilitasi judi online. Menurutnya, penanganan ini merupakan kinerja pemutusan akses situs judi online terbanyak yang dilakukan dalam rentang waktu 10 hari.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap.

“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya di DPR pada Selasa, 5 November 2024.

Politikus PDIP itu mendorong Menkomdigi Meutya Hafid untuk melakukan “aksi bersih-bersih” kementeriannya dari pegawai yang terlibat judi online. Menurut Hasanuddin, penindakan terhadap pihak-pihak terlibat tidak boleh berhenti meski sudah ada pegawai yang tertangkap.

Diketahui, polisi sebelumnya menangkap sejumlah orang terkait aktivitas judi online. Beberapa di antaranya merupakan pegawai hingga staf ahli di Komdigi. Sampai dengan Minggu (3/11), polisi sudah menetapkan 16 orang tersebut sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan itu justru disalahgunakan. Ade Ary turut menyebut dalam aksinya itu mereka juga turut menyewa bangunan yang dijadikan sebagai kantor.

[red]

The post Meutya Hafid Dukung “Bersih-Bersih” Kementeriannya dari Beking Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara pada kuartal 1 tahun 2024, omzet judi online sebesar Rp.100 Triliun, berarti dipredikisi pada akhir tahun 2024 akan mencapai Rp. 400 Triliun. Menurut data PPATK, masyarakat yang terlibat judi online 3,5 juta orang, umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah.

Baca juga:
Staf Ahli hingga Pegawai Komdigi Dicokok! Beking Judi Online

Mencermati data diatas, seharusnya alarm darurat judi online sudah berbunyi. Alih-alih alarm darurat judi online berbunyi, justru yang terjadi terbongkarnya keterlibatan belasan pegawai Komdigi, dalam pelaksanaan judi online.

Komdigi yang sejatinya sebagai garda terdepan pemberantasan judi online, malah menjadi kaki tangan bandar judi online, untuk mengamankan situs judi online. Pengakuan salah seorang tersangka, tugasnya harus menghapus 5.000 situs judi online.

Baca juga:
Geger Inisial T! Bos Judi Online, Benny Rhamdani Dipanggil Polisi

Faktanya, yang bersangkutan justru mengamankan 1000 situs judi online. Setiap mengamankan 1 situs mendapat bayaran Rp. 8,6 juta.

Satgas Pemberantasan Judi online akhirnya dibentuk, dipimpin oleh Menkopolhukam, tapi sebagaimana pengalaman di Indonesia, ketika ada Satgas pemberantasan judi online, praktek judi malah semakin marak.

Misalnya, ketika ada Satgas anti narkoba dibentuk, peredaran narkoba semakin marak, ketika ada satgas mafia tanah, praktek mafia tanah semakin berani.

Penangkapan belasan pegawai Kekomdigi sebagai beking judi online, beredar bocoran dari hasil pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan. Munculnya nama Budi Ari saat itu sebagai Menkoinfo, dikatakan mengetahui adanya praktek becking mengawal situs judi online.

The post Budi Arie di Pusaran Kasus Judi Online appeared first on INDONESIAWATCH.