Termasuk seperti yang disampaikan oleh para pengamat, analis, tokoh masyarakat dan elite politik. Deny JA, seorang pengamat politik dan pemilik Lembaga Survei Indonesia (LSI) saat merilis hasil quik count Pilgub Banten terkaget-kaget.

Baca juga:
Galau, Balik Arah, Golkar Kembali Dukung Airin

Berdasarkan hasil quick count LSI Deny JA pada 27 November 2024, Airin ternyata hanya memperoleh 44,18 persen, kalah oleh Andrasoni yang memperoleh 55,82 persen. Kekalahan tersebut menurut Deny sebagai tsunami politik paling mengejutkan di Pilkada 2024 yang dilaksanakan serentak di tanah air.

Bagaimana tidak mengagetkan? Sebelumnya, pada bulan Juli 2024, LSI merilis hasil surveinya. Elektabilitas pasangan Airin-Ade Sumardi jauh melambung menembus angka 77 persen. Sementara pasangan Andrasoni-Dimyati hanya memperoleh 12 persen saja.

Hasil survei bulan Juli ini terus menerus dirilis oleh Tim Airin bahkan seminggu sebelum Pilkada berlangsung angka tersebut belum berubah dan diyakini oleh publik terutama oleh para pendukungnya sebagai gambaran nyata kemenangan Airin.

Keyakinan banyak orang tentang kemungkinan besar Airin-Ade Sumardi menang tentu saja bukan semata karena hasil survei di atas, melainkan juga karena ada faktor lain yang rasional.

Pertama, Airin telah memenangkan Pileg DPR-RI dengan perolehan suara terbanyak di Banten dan menjadi salah satu yang terbanyak di seluruh Indonesia, memperoleh suara di atas 300.000.

Kedua, Airin sudah lebih dari dua tahun bekerja dan bertarung meyakinkan warga dengan segala cara demi mempersiapkan kemenangan politiknya di Pilgub Banten. Menurut pengakuan Asep Rahmatullah, sekretaris tim pemenangan Airin -Ade, kurang lebih ada 1.500 desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Banten yang sudah didatangi Airin untuk menyapa warga Banten (jumlah desa dan kelurahan provinsi Banten menurut BPS Banten ada 1.552).

Ketiga, pencalonan Airin sebagai cagub Banten itu identik dan tak terpisahkan dengan keluarga besar dinasti politik Banten yang sangat dikenal memiliki jaringan loyalis dan relawan politik paling solid, terawat, dan teruji.

Dalam tiap kali ada momentum Pilgub, Pilkada, Pileg, pemilihan ketua Kadin, ketua Gapensi, KNPI dan lain-lain, tim relawan dan loyalis ini senantiasa turun bersama-sama berjibaku memenangkan pertarungan.

Keempat, Airin juga didukung sumber finansial keluarga dinasti yang dinilai oleh banyak orang masih sangat kuat yang bersumber dari bisnis kontraktor, hotel, property, pertambangan, air mineral, pom bahan bakar minyak, selain dari sumber kolega jaringan investor.

Kelima, Airin sendiri sebagai figur politik yang layak jual. Berprestasi ketika menjabat Walikota Tangerang Selatan selama dua periode, berpenampilan menarik, cantik, ramah. dan menjadi icon serta brand Banten itu sendiri. Siapa sih yang tak kenal Airin ketika orang menyebut kata Banten atau Tangsel?

Sebaliknya dengan Andrasoni. Jika popularitas Airin dan Andrasoni disandingkan bak buaya dan cicak. Andrasoni-meskipun termasuk elite politik Banten karena posisinya sebagai ketua DPRD Provinsi Banten selama dua periode, namun dari sisi popularitas tak sebanding dengan Airin.

Itu sebabnya sejumlah lembaga survei di awal-awal musim politik Pilgub nama Andrasoni sulit terdongkrak naik. Angka popularitasnya tidak beranjak dari angka 12 persen, kalah jauh bahkan oleh elite politik selain Airin: Wahidin Halim, Dimyati Natakusumah, Arif Wismansyah, yang elektabilitas masing-masing tokoh tersebut ada di kisaran angka15-20 persen.

Nah, lalu apa yang membuat Airin kok bisa kalah dan Andrasoni menang? Seperti sudah pernah saya paparkan di dua tulisan panjang yang dirilis sebelum Pilkada berlangsung, sebetulnya sudah ada trend kemunduran elektabilitas Airin dari bulan September -Oktober 2024.

The post Tiga Biang Kerok Airin Bisa Kalah di Banten appeared first on INDONESIAWATCH.

Sebesar 53% suara rakyat Aceh diamanahkan untuk Mualem – Dek Fadh. Hal itu disampaikan oleh Cut Farhani selaku Ketua Sahabat Mualem (SM) Pidie kepada awak media. Jumat, 29 November 2024.

“Sembari menunggu keputusan resmi dari KIP Aceh, berdasarkan hitungan cepat (quick count) Mualem – Dek Fadh sudah dapat dikatakan menang,” ungkapnya.

Menurutnya, kemenangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh adalah amanah rakyat Aceh yang diraih dengan susah payah.

“Kita menyadari sulitnya menembus stigma negatif yang telah disematkan kepada Mualem – Dek Fadh. Berkat keteguhan sikap dalam bersosialisasi dan pendekatan persuasif langsung dengan masyarakat, Insyaallah kita menang bersama rakyat,” jelas Cut Farhani, aktivis perempuan Aceh.

Lanjutnya, terima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada Mualem – Dek Fadh. “Semoga visi dan misi Aceh Maju ngon Meuseuraya dapat dilaksanakan dengan tuntas. Jaga amanah rakyat Aceh,” tutupnya.

[red]

The post Aktivis Aceh Cut Farhani Ucapkan Selamat atas Keunggulan Mualem – Dek Fadh, Jaga Amanah Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara lawannya, yaitu pasangan calon Bustami Hamzah – Tgk. H. M. Fadhil Rahmi meraih suara 1.277.249 suara. Hasil ini diperoleh dari data di situs pilkada2024.kpu.go.id yang di-scraping dan ditampilkan di website data-pemilu.pages.dev.

Baca juga:
Disebut ‘Gak Sekolah’, Aktivis: Hargai Pengorbanan Mualem Untuk Aceh

Dari data terakhir, pengumpulan dokumen C sudah mencapai 97,12%. Artinya, sulit bagi paslon Bustami – Fadhil mengejar ketertinggalan suara dari Mualem – Fadhlullah dan Mualem berpotensi kuat menjadi Gubernur Aceh.

Ketua Badan Pemenangan Paslon Mualem-Fadhlullah, yaitu Kamarudin Abubakar alias Abu Razak menghimbau agar penyelenggara Pilkada tidak mengutak-atik hasil Pilkada Aceh saat proses rekapitulasi. Pasalnya, pihaknya mengaku mendapat banyak laporan terkait dugaan penyelenggara ingin mengubah hasil pemilihan.

“Saya mengingatkan penyelenggara, mulai dari kecamatan hingga kabupaten dan provinsi, untuk tidak memantik api, dengan hasil Pilkada yang saat ini sedang berproses seperti mengutak-atik atau mengubah hasil yang sesuai dari TPS,” kata Abu Razak dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Sekjen Partai Aceh itu meminta penyelenggara Pilkada dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan dan tupoksi yang ditentukan. Jika melanggar, pihaknya akan mengambil sikap tegas dengan risiko apapun.

“Jika itu dilakukan, kami dari seluruh jajaran, mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi, siap bergerak dan bersikap. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, penyelenggara jangan coba-coba bermain api,” jelas Abu Razak.

[red]

The post Sedikit Lagi Eks Panglima GAM, Mualem Terpilih Jadi Gubernur Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Pada survei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada medio Juli 2024, elektabilitas RK di Pilgub Jabar mencapai 50,6%. Jauh di atas kandidat lainnya, termasuk Dedi Mulyadi yang hanya sebesar 25,1%.

Baca juga:
Survei SMRC: Elektabilitas Pramono-Rano Melonjak, Ungguli Ridwan Kamil-Suswono

Arah politik ternyata berubah, RK justru maju di Pilgub Jakarta. RK pun akhirnya meminang Suswono, yang ternyata juga bukan orang Jakarta. Baik RK dan Suswono ber-KTP Jawa Barat.

Pertama kali disurvei setelah pendaftaran pasangan calon Pilgub ke KPUD Jakarta, elektabilitas RK – Suswono ternyata cukup meyakinkan. Menurut Lembaga Lembaga Survei Indonesia (LSI), elektabilitas RK – Suswono sebesar 51,8% pada periode September 2024.

Sementara elektabilitas paslon Pramono – Rano sebesar 28,4% dan paslon Dharma – Kun Wardana sebesar 3,2%. Alih-alih menjadi awal yang bagus, elektabilitas RK – Suswono terus merosot. Masih berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas RK – Suswono di Oktober 2024 anjlok menjadi 37,4%.

Di sisi lain, elektabilitas Pramono – Rano terus menanjak menjadi 41,6%. Artinya Pramono – Rano mampu menyalip elektabilitas RK – Suswono dalam tempo satu bulan.

RK mulai menyadari gelagat aneh pada proses pemenangannya. Sudah dimulai dengan elektabilitas awal yang bagus, ternyata bukannya meningkat, malah semakin jatuh. Artinya, ada proses suksesi yang gagal dari ‘beking’ dan partai pengusung RK – Suswono di Pilgub Jakarta.

Sayangnya RK sudah kadung terjebur di dalam arena Pilgub Jakarta. Tidak ada pilihan balik kanan atau lompat ke arena Pilgub Jabar, selain menyelesaikan pertarungan.

Hasilnya, hari ini (28/11), Paslon RK – Suswono tumbang dari paslon Pramono – Rano. Bahkan hanya satu putaran. Dikutip dari kumparan.com, paslon Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 2.181.636 suara atau 50,07%.

Sementara itu, Ridwan Kamil-Suswono mendapat suara 1.717.037 atau 39,40%. Terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang memperoleh 458.839 suara atau 10,53%.

RK – Suswono sendiri didukung 16 partai politik, komposisi yang cukup ‘gemoy’. Ada Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, dan PBB, Perindo, PAN, PPP, PKN, Prima, Garuda, dan Partai Buruh.

Selain itu, di berbagai kesempatan mantan Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk memilih paslon RK – Suswono. Paslon ini juga mendapat dukungan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Toh, semua itu tidak mengangkat tingkat elektoral RK – Suswono. Sebaliknya, malah nyungsep.

Dalam menanggapi kekalahannya, RK mengatakan bahwa politik bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang ada di pemikiran RK, politik bukan matematika. “Politik itu bukan matematika ya,” katanya.

Sayangnya menurut Neal DeRoo (2022) dalam bukunya berjudul The Political Logic of Experience, ada fenomena logika politik. Artinya berpolitik butuh logika.

[red]

The post Tragis Nasib Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Korban Politik? appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara pasangan calon nomor urut 1, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq, mengalami kekalahan dalam Pilkada Kota Depok 2024. Paslon tersebut mendapat 46,81%. Hasil quick count ini diumumkan setelah data masuk mencapai 100 persen pada pukul 20.32 WIB, Rabu (27/11/2024).

Paslon nomor urut 1 sendiri diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama ini mendominasi di Depok. Selama 19 tahun, pemerintahan Kota Depok diwarnai kader-kader PKS.

Kekalahan ini menandai berakhirnya masa panjang kepemimpinan PKS di kota tersebut. Supian-Chandra, yang didukung Koalisi Depok Perubahan Maju, berhasil mengungguli paslon Imam-Ririn meski PKS dikenal sebagai partai petahana yang kuat di Depok.

Dua walikota Depok sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail dan Mohammad Idris terafiliasi PKS. Keduanya menjabat sebagai walikota Depok masing-masing selama 2 periode.

[red]

The post Paslon Suri-Chandra Unggul Hitung Cepat, Dominasi PKS di Depok Runtuh appeared first on INDONESIAWATCH.

Padahal, pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan secara serentak di Indonesia untuk pertama kalinya ini, tak lebih hanya sekadar formalitas demokrasi belaka. Sebab, seluruh kebijakan dan legitimasi hukumnya telah diatur oleh pemerintah pusat, di masa pemerintahan sebelumnya, yang hanya akan dilanjutkan oleh Prabowo sebagai komando tertinggi dalam pemerintahan saat ini.

Taksiran besarnya cengkeraman pemerintah pusat setelah hiruk-pikuk pilkada serentak usai, dapat dibaca dari dukungan terbuka Prabowo kepada calon kepala daerah tertentu.

Ironisnya, meskipun terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada calon tertentu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan dukungan Prabowo sebagai pejabat negara tertinggi di Indonesia tersebut, tak melanggar aturan apapun.

Dengan alasan, video dan surat demi surat dukungan yang beredar di media sosial, dirilis pada saat hari libur.

Padahal, tindakan ini bertentangan dengan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang akan menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala daerah.

Cara-cara culas untuk memastikan kemenangan tersebut sebelumnya dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran. Tindakan ini berbahaya mengingat ada kepentingan dari kekuatan modal yang sangat besar, yang melingkari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ini terbaca dalam berbagai indikator. Pertama, puluhan pebisnis dan konglomerat ekstraktif yang secara terang-terangan menyatakan dukungan suara ke Prabowo-Gibran, sesaat setelah pembentukan pasangan ini diumumkan untuk melaju ke ajang pemilihan presiden.

JATAM mencatat setidaknya ada 25 pebisnis, khususnya di sektor pertambangan, yang berada di barisan pendukung mereka. Kedua, dalam dokumen ‘Asta Cita’ yang berisi gambaran visi-misi setebal 88 halaman, kata ‘hilirisasi’ disebutkan sebanyak 18 kali dan menyandingkannya dengan industrialisasi.

Yang menjadi objek dari hilirisasi adalah seluruh sumber daya, mulai dari pertambangan, produk agro, hingga maritim. Seluruh sektor yang disebutkan dalam Asta Cita itu, terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh para konglomerat yang berada di dalam lingkaran Prabowo-Gibran.

Seolah-olah hendak membuktikan kebenaran dari kedua indikator tersebut, usai dilantik sebagai presiden, Prabowo mengatakan akan melakukan swasembada energi. Ia juga mengatakan pentingnya melakukan hilirisasi.

Kurang dari sepekan setelah dilantik, pemerintahannya mengumumkan perluasan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas baru, selain nikel. Komoditas itu mencakup timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

The post Pilkada Serentak 2024 Formalitas Belaka, Ujung-ujungnya Kepentingan Pebisnis Ekstraktif appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketika para politisi koar-koar, menghimbau rakyat untuk patuh pada nilai demokrasi, sementara partai politik dijalankan dengan cara-cara otoriter. Partai politik tidak lebih sebagai perusahaan keluarga, pimpinan partai politik selalu dipegang oleh owner.

Kemudian Pemilu dibuat dengan aturan ambang batas dukungan 20% partai politik, untuk mencalonkan diri dalam Pilpres, menjadikan ongkos politik semakin mahal dan membuka peluang masuknya oligarki dalam perebutan kekuasaan politik serta berjamurnya dinasti politik.

Pilpres dan Pilkada yang baru saja selesai digelar, penuh dengan carut marut pelanggaran terhadap berbagai peraturan terkait Pemilu dan Pilkada. Paling menonjol adalah praktek cawe-cawe pejabat tinggi negara hingga Presiden, kecurangan oleh KPU, sandera politik, politik uang dan bentuk intimidasi terselubung dari aparat hukum.

Potret Pemilu dan Pilkada 2024 yang semakin jauh dari ideal, menjadi bukti merosotnya kualitas demokrasi dan harapan rakyat untuk mendapat pemimpin yang amanah, semakin jauh panggang dari api.

Pemilu dan Pilkada 2024, hanya menjadi alat “legitimasi” para politisi dan oligarki, untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara rakyat selalu ditempatkan sebagai “objek politik”, tanpa dapat menikmati kebahagiaan dari pesta demokrasi.

Pemilu dan Pilkada 2024 telah usai, para pemenang mulai menghitung-hitung konsesi yang harus diberikan kepada oligarki dan cukong politik, tidak lagi terlintas memikirkan derita rakyat. Nasib rakyat tetap tidak beranjak dari garis kemiskinan.

Betapa liciknya para pemangku kekuasaan, setelah terpenuhinya kebutuhan dukungan suara untuk merebut kekuasaan, tanpa risih kemudian menaikan PPN 12%, dengan alasan yang tidak rasional, untuk menyehatkan APBN.

The post Pesta Demokrasi Selesai, Selanjutnya Kalkulasi Konsesi dengan Oligarki appeared first on INDONESIAWATCH.

Tentu saja pernyataan Bustami, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan di Aceh, dengan menuding Bustami tidak memiliki etika moral dan ucapannya sangat bernuansa ujaran kebencian.

Aceh dengan kultur keislaman yang amat kuat, mempengaruhi perilaku masyarakatnya, dalam berinteraksi social. Tentunya perkataan Cagub no 1 Bustami Hamzah patut disayangkan oleh berbagai kalangan.

Karena sangat kontradiksi dengan kaidah moral yang dianut masyarakat serta tidak mencerminkan kapasitas sebagai seorang pejabat pemerintahan daerah. Narasi yang dipilih Bustami, dengan kata kunci “tidak sekolah”, ditujukan kepada cagub Mualem, tentunya bukan semata-mata dipengaruhi oleh kepanikan Bustami, tetapi memiliki agenda membangun stigma negatif terhadap Mualem.

Sosok Mualem yang kerap mendapat tudingan, sebagai tokoh masyarakat yang low educated, tetapi realitanya tidak dapat dipungkiri, Mualem dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP Aceh, untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Aceh.

Di sisi lain Mualem adalah sosok yang memiliki andil besar untuk mewujudkan perdamaian di Aceh. Sementara tidak sedikit tokoh Aceh yang mengklaim memiliki background pendidikan tinggi, tapi tidak mampu menjaga harkat martabatnya, nasibnya harus berakhir di penjara, karena kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Oleh sebab itu klaim seseorang mengenyam sekolah tinggi, hanya sebagai bukti mereka pernah mengikuti pendidikan, tapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah gunakan otaknya untuk berpikir.

Pernyataan Bustami di forum resmi debat calon Gubernur Aceh 2024, dengan narasi yang mengandung ujaran pelecehan, terhadap lawan politiknya Cagub Mualem, menunjukan kedangkalan Bustami dalam memahami nilai moral, sebagai tuntunan utama dalam menjalankan tugas, sebagai pimpinan daerah.

Tentunya bagi pemilih di Aceh, prilaku sosial dan moral para calon Gubernur Aceh, seyogianya harus ditempatkan sebagai skala prioritas, dalam menentukan pilihan politik pada 27 Nopember 2024 nanti.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Ucapan Cagub Bustami “Kubu Cagub No 2 Tidak Sekolah” adalah Pelecehan & Potret Buram Kualitas Moral Pemimpin appeared first on INDONESIAWATCH.

Kekuatan tersebut terwadahi dalam partai lokal dan terlibat dalam proses demokrasi melalui Pemilu legislatif dan Pilkada. Potret demokrasi Aceh paska damai, menunjukan prestasi yang patut mendapat apresiasi dan tidak terlepas dari peran politik mantan GAM yang menunjukan komitmennya untuk merawat damai.

Pilkada Aceh 2017 menjadi bukti sejarah pembangunan demokrasi di Aceh. Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017, pada awalnya dibayang-bayangi oleh kerawanan terjadinya kerusuhan bersenjata. Kekhawatiran tersebut mengingat tampilnya 6 paslon Gubernur Aceh, yang merupakan para elite GAM.

Walaupun dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017 terjadi riak-riak hambatan, namun ketika KIP Aceh mengumumkan Irwandi Yusuf sebagai pemenang untuk menduduki jabatan Gubernur Aceh, Cagub Mualem dengan sikap kesatria menerima kekalahan.

Selanjutnya kedua belah pihak melakukan pertemuan dalam rangka rekonsiliasi. Tidak berlebihan jika Mualem mantan Panglima GAM, dipandang sebagai tokoh demokrasi Aceh dan Aceh patut dijadikan model pembangunan demokrasi di Indonesia.

Kasus rusuh Debat Cagub Aceh putaran ketiga pada tanggal 19 Nopember 2024, mengakibatkan dihentikannya kegiatan debat oleh pihak KIP Aceh. Fenomena rusuh pada tahapan Pilkada Aceh, merupakan bagian dari potret dinamika demokrasi di Aceh.

Oleh karenanya tidak perlu disikapi dengan kecurigaan berlebihan dan tuduhan sepihak kepada mantan GAM, sebagai pihak yang tidak kooperatif dengan semangat demokrasi. Pilkada Aceh 2024 yang mengusung hanya satu Cagub Aceh dari kalangan GAM, merupakan sinyalemen penyelenggaraan Pilkada Aceh 2024, dapat berjalan aman dan demokratis.

Kekuatan mantan GAM pada Pilkada kali ini sangat solid dan tidak ada lawan politik potensial, oleh karenanya hambatan Pilkada Aceh 2024, diprediksi dalam bentuk intimidasi politik. Dihadapkan oleh kekuatan politik mantan GAM yang full power dan berpeluang memenangkan Pilkada Aceh 2024, maka kalangan GAM akan mengawal pelaksanaan Pilkada Aceh dan menjaga situasi keamanan kondusif.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Kerusuhan Pada Debat Cagub, Jadi Tantangan Bagi Demokrasi Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

“Sungguh tak bisa diterima dalam adat bertutur kata orang timur, dan sebagai Orang Aceh pernyataan itu sangat tak beretika,” ujarnya kepada awak media, (22/11).

Farhani mengatakan, seharusnya Paslon 01 dapat saling menghargai antar kontestan. Apalagi para kandidat Gubernur merupakan orang yang berpendidikan tinggi.

Sayangnya, kata Farhani, ketinggian ilmu mereka tidak dibarengi dengan adab dalam menghadapi lawan debat. Padahal, sejatinya lawan debat adalah teman berpikir.

“Melihat Muallem jangan hanya dari sudut pandang sekolah saja, kita juga harus bisa menghargai pengorbanan nyawa beliau untuk Aceh,” kata aktivis perempuan Aceh itu.

Perlu diketahui, kuatnya elektabilitas Muallem-Dek Fadh turut disokong para intelektual Aceh seperti, seperti Muslim, S.HI. MM, Dr. Nasir Djamil, Prof. Abdullah Puteh, drh. Irwandi Yusuf, Dr. Nurlis Efendi, Teuku Kamaruzzaman, para aktivis serta kalangan Santri Dayah di Aceh.

Lanjutnya, Muallem adalah sosok inti dibalik damainya Aceh, beliau sangat ikhlas untuk Aceh.

Sepak terjangnya semasa konflik, dan merawat damai Aceh hingga saat ini, Muallem selalu diserang pribadinya dengan narasi negatif, tapi tak pernah dibalas atau dibawa ke ranah hukum.

“Saya pikir, Paslon 01 melihat Mualem secara parsial untuk keuntungan politik sesaat mereka. Ayolah bangkit dengan narasi baik untuk Aceh dengan saling menghargai,” tutupnya.

Seperti diketahui, debat ketiga Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Pilgub) Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh di The Pade Hotel, Aceh Besar 19 November lalu sempat ricuh.

Munculnya pernyataan “Mereka Gak Sekolah,” yang diucapkan oleh Paslon Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah dianggap sebagai pernyataan yang tak bisa diterima, dan niretika.

[red]

The post Disebut ‘Gak Sekolah’, Aktivis: Hargai Pengorbanan Mualem Untuk Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.