Prajurit Gedung Bundar, telah berhasil menetapkan kembali sembilan tersangka pada ‘kloter’ ketiga terhadap korupsi tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk BBM periode 2018 sampai dengan 2023 oleh Subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Sebelumnya, pada ‘kloter’ 1 pada 25 Februari 2025, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka. Pada ‘kloter’ kedua pada 26 Februari 2025, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dengan perkiraan kerugian negara awalnya Rp 193,7 triliun sekarang menjadi Rp 285 triliun.

Jadi, hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan total 18 tersangka yang terdiri dari pejabat Pertamina dan mitra swastanya. Demikian diutarakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Jumat (11/7/2025) di Jakarta.

“Terkhusus kami mengapresiasi Kejagung telah menetapkan ‘The Gasoline Godfather’ Mister Moch Reza Chalid (MRC) sebagai tersangka untuk dugaan korupsi kontrak terminal BBM PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina Patra Niaga yang menurut perhitungan BPK RI telah merugikan negara sebesar Rp 2,9 triliun,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, CERI tak mempersoalkan dimana keberadaan MRC sekarang, apakah di Singapura atau Kuala Lumpur atau London atau dimanapun dia berada, termasuk di kutub utara maupun selatan.

“Sebab kami percaya negara pasti bisa menghadirkan MRC di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Yusri.

Namun, kata Yusri, CERI perlu mendapatkan penjelasan dari Kejagung atas beredarnya informasi bahwa pada hari Kamis 10 Juli 2025 beredar informasi bahwa petugas Pidsus Kejagung sempat menjemput mantan Dirut Pertamina NW dari Rumah Sakit Medistra untuk dibawa ke Kejagung.

“Namun katanya atas usulan Dirdik ke Jaksa Agung untuk mencabut status tersangka yang sempat dilekatkan terhadap NW, untuk hal ini perlu penjelasan apakah benar informasi yang beredar ini?,” tanya Yusri.

Menurut Yusri, penjelasan atas kesimpangsiuran informasi di atas perlu diluruskan agar publik paham apa sebenarnya yang terjadi dan mencegah beredarnya informasi liar yang bisa mengotori niat baik menuntaskan kasus penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak yang sangat merugikan rakyat sebagai konsumen BBM.

“Harapan kami, ke depan Kejagung berhasil menetapkan tersangka lagi pada ‘kloter-kloter’ berikutnya, termasuk peran Mister James dan kawan kawan dan adanya dugaan kartel lima perusahaan tanker di PT Pertamina International Shipping dan penjualan minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina di Sub Holding PT Pertamina Hulu Energi dan KKKS lainya atas kuasa yang diberikan oleh SKK Migas,” beber Yusri.

Mengingat korupsi tata kelola minyak ini sistemik, terstruktur dan masif serta melibatkan banyak pihak, kata Yusri, maka CERI mendesak Kejagung menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap semua pihak yang terlibat agar bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera serta rasa adil bagi masyarakat yang menjadi korban mafia BBM.

[red]

The post Apresiasi Kejagung, CERI Juga Minta Diperjelas Keterlibatan Eks Dirut Pertamina di Kasus Korupsi Pengadaan Minyak appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. Menurutnya, Chalid begitu mendorong Lazarus agar bisa mengurus tentang SCM.

“Lazimnya penugasan penting mengevaluasi bagian dari organisasi korporasi dilakukan oleh konsultan independen, bukan oleh seorang yang diduga malah bermasalah,” ungkap Yusri Usman, (30/6) di Medan.

Hal itu, lanjut Yusri, tentu memancing banyak orang curiga ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengusaan proyek ratusan triliun di group PHE. “Informasi yang kami peroleh dari sumber yang sangat kredibel, Dirut PHE telah mengirim dua kali surat ke Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri agar Fransjono Lazarus mengisi jabatan VP SCM PT Pertamina Hulu Energi,” ungkap Yusri.

Kenapa Harus Fransjono Lazarus?
Menurut Yusri, VP SCM PT PHE saat ini, Bongbongan Tampubolon. Bongbongan, kata Yusri, menolak ajakan mister Nz untuk melakukan praktek pelanggaran GCG terhadap proses tender-tender di PHE maupun di puluhan anak dan cucu usahanya.

“Mister Nz ini seteru lama Mister James dalam penempatan jabatan dan penguasaan proyek-proyek di Pertamina. Bahkan Chalid Said Salim sempat diusir dalam RDP DPR Komisi VII (sekarang Komisi XII) pada 10 April 2023, saat itu dia masih menjabat Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) untuk promosi jadi Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR),” beber Yusri.

Menurut Yusri, posisi VP SCM PHE ini sangat vital dan strategis dalam pengelolaan dan penggendalian anggaran pengadaan. PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN telah menyetujui belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) PT PHE dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) 2025 hingga 2029 sebesar USD 67,4 miliar atau setara Rp 1.112 triliun.

“Untuk meningkatkan produksi (lifting) minyak dan gas nasional, total anggaran tersebut dikelola di 5 regional Pertamina Hulu Energi. Kegiatannya meliputi, survei seismik, persiapan lahan, pengadaan rig dan unit penunjang proses pemboran, pemasangan instalasi produksi di darat dan laut dan biaya pemulihan lingkungan atau ASR serta EOR (Enhanced Oil Recovery),” jelas Yusri.

Lima Regional PT PHE
Yusri mengatakan untuk regional 1 Sumatera dikelola di bawah PT Pertamina Hulu Rokan dan Regional 2 di Jawa, di bawah PT Pertamina Explorasi dan Produksi (PEP). Sedangkan Regional 3, dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) membawahi PT PHM dan PT PKT. Regional 4 untuk Indonesia bagian Timur dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC).

“Regional 5 mengurus blok PI Pertamina di 13 negara di bawah PT Pertamina EP International, mantan Dirutnya Jaffee Arizona Suardin (Buyung Jafee) sejak 13 Juni 2025 telah menempati pos baru sebagai Direktur Infrastruktur dan Logistik PT Pertamina (Persero) Holding,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, selain mengelola anak usaha dengan skema cost recovery dan gross split, mereka mengelola cucu usaha seperti PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI).

“Buyung Jaffee dan Franjono Lazarus dengan mister Nz adalah kawan lama di Blok Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 2023 yang menjadi buah bibir vendor-vendor soal penguasaan proyek proyeknya,” ungkap Yusri.

Bos Pertamina Disarankan Evaluasi Usulan Dirut PHE
Diungkapkan Yusri, bagi Simon sebagai Dirut Pertamina sangat mudah mengevaluasi usulan Dirut PHE tersebut.

“Selain dari APH di Riau dan jejak digital yang berserak, minta Komite Audit Pertamina Pusat paparkan apa yang telah terjadi di PT PHR periode 2022 hingga 2023 agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, harus diingat juga, aktifitas PT PHE yang mengelola minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina dari hasil produksinya yang tidak dipasok ke kilang Pertamina yang berlandasan PTK SKK Migas nomor 065/2017, diduga bermasalah dan rawan disalah gunakan telah merugikan negara puluhan triliun masih dalam radar penyidikan Kejaksaan Agung.

“Kemudian yang paling penting lagi, tugas Simon adalah melindungi semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai kasus Wisma Atlit terulang yang telah merusak citra Pak SBY dan partainya,” pungkas Yusri.

[red]

The post Dirut PHE Usulkan Fransjono Lazarus Jadi VP ke Bos Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Kondisi ini terjadi di tengah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri. Informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, saat ini Kejagung sedang menyelidiki dugaan persoalan hukum impor minyak yang terjadi di tubuh kuda laut tersebut sejak tahun 2018 hingga 2023.

Baca juga:
Kejagung Geledah Rumah Beberapa Direksi Pertamina, Eks Tim Reformasi Mafia Migas: Rawan Pemburu Rente Impor BBM

Tersiar kabar ada potensi kemahalan mencapai sekitar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahunnya yang bisa dianggap sebagai kerugian. Infonya, BPK lagi menghitungnya atas permintaan Kejagung.

Patut diduga penyelidikan yang sedang dilakukan Kejagung ini, untuk menelisik dugaan mark up pengadaan BBM dan minyak mentah. Dengan tujuan, agar ke depan proses bisnisnya lebih transparan dan akuntabel serta untuk memperoleh efisiensi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkali-kali memberikan sinyal kuat terkait masalah impor minyak mentah dan BBM di berbagai kesempatan. Dia mengungkapkan saat ini Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, terdiri dari BBM dan minyak mentah.

Besarnya perputaran uang dalam praktik impor telah memberikan “defisit current account” yang menekan neraca keuangan negara. Besarnya angka impor minyak tersebut rawan menimbulkan penyelewengan, jika tidak dilakukan oleh pejabat yang memiliki integritas tinggi.

Sudah satu bulan lebih, Simon menggantikan Dirut Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati. Sejauh ini belum ada gebrakan berarti.

Ketika terpilih, Simon sempat menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk membawa Pertamina menjadi lebih baik. “Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” ujarnya Simon, seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina, (5/11).

Hanya saja untuk mewujudkan itu, Simon membutuhkan bukan saja orang-orang yang profesional dan berintegritas, tetapi juga loyal. Hingga saat ini, berdasarkan pantauan Indonesiawatch.id, belum ada tanda-tanda adanya pergantian direksi di holding dan subholding Pertamina.

Sebelumnya diduga telah terjadi penggeledahan sederet rumah-rumah direksi Pertamina Holding dan direksi Subholding Pertamina. Proses tersebut berlangsung pada Selasa (10/12) subuh-subuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar tujuh orang direksi Pertamina holding dan Subholding yang rumahnya digeledah penyidik Kejagung. Kabarnya pada saat penggeledahan ditemukan bukti-bukti yang terkait, termasuk semua telepon seluler (ponsel) para pejabat yang rumahnya digeledah Kejagung.

Ponsel tersebut disita lalu data-datanya dikloning guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang beredar di kalangan internal Pertamina, muncul nama nama inisial AN, EW, RS, MK, SD, EC dan YF.

Ketika Indonesiawatch.id mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut kepada Corpotare Secretary Pertamina Holding dan PT PPN serta PT KPI, mereka tidak menjawab tegas alias hanya memberikan respon “belum terinfo”.

[red]

The post Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Pertama, kebijakan Pemerintah vs tuntutan hukum. Di mana Karen Agustiawan menekankan bahwa tindakannya adalah implementasi kebijakan energi nasional, bukan perbuatan melawan hukum.

Kedua, Business Judgment Rule (BJR). Di mana pengambilan keputusan dalam dunia korporasi, terutama di BUMN, diklaim sebagai bentuk tanggung jawab manajemen, bukan tindakan kriminal meskipun ada risiko dalam pelaksanaannya.

Ketiga, ketahanan energi nasional. Yakni, pentingnya LNG dalam mencapai target bauran energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi menjadi poin utama. Karen menekankan pada penghematan dan efisiensi yang dicapai melalui penggunaan gas dibandingkan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kapasitasnya sebagai penulis, Karen Agustiawan mengungkap pembelaan dan perjuangannya selama menjabat Dirut Pertamina 2009-2014 atas tuduhan yang dihadapinya terkait pengadaan LNG dalam jangka panjang oleh PT Pertamina. Tuduhan utama adalah dugaan korupsi yang melibatkan kerugian negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karen Agustiawan berargumen bahwa keputusan pengadaan LNG ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dan bersifat jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

Dalam buku yang ditulis Karen, banyak tokoh-tokoh nasional, hukum, praktisi dan akademisi yang turut berkontribusi memberikan kata sambutan. Di antaranya Jusuf Kalla, Todung Mulya Lubis, Luhut M.P. Pangaribuan, Hamdan Zoelva, Zulkarnain Sitompul, Kusmayanto Kadiman, Susilo Siswoutomo, Dian Puji Simatupang, Subani, Agus Salim, Syamsul Bachri Yusuf, dan Mohammad Bisri.

Karen dalam bukunya memaparkan bahwa tindakan tersebut telah mengikuti aturan yang berlaku dan didasari oleh kebutuhan nasional untuk ketahanan energi di tengah meningkatnya permintaan dan keterbatasan pasokan gas domestik.

Karen juga menegaskan bahwa proyek LNG dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) ini sudah sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan peraturan pemerintah, seperti Perpres dan Instruksi Presiden (Inpres).

Sejumlah fakta penting dan poin kunci diungkap dalam buku ini.

Pertama, Kebutuhan Infrastruktur: Agustiawan menyatakan bahwa Pertamina telah menjalankan mandat pemerintah dengan membangun Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dan melakukan impor LNG untuk memenuhi kebutuhan energi karena gas dalam negeri mengalami penurunan suplai.

Kedua, Keputusan Berdasarkan Analisis Ekonomis: Pembelian LNG dari CCL dinilai ekonomis dibandingkan dengan alternatif lain pada waktu itu, dengan potensi keuntungan jangka panjang untuk negara.

Ketiga, Kontroversi Pengadaan tanpa Back-to-Back: Terkait tuduhan bahwa pengadaan LNG dilakukan tanpa kontrak pembelian langsung (back-to-back), ia menegaskan bahwa kebijakan ini lazim dan sesuai dengan praktik di industri migas.

Melalui buku ini, Karen mempertanyakan ketepatan perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terhitung akhir Desember 2023 Pertamina sudah meraup Keuntungan Kumulatif sebesar US$91,6 juta.

Fakta ini tidak dapat dibantah oleh siapapun. Ia juga menyebut bahwa saksi ahli yang dihadirkan tidak memahami sepenuhnya kompleksitas industri migas, khususnya terkait dengan kontrak jangka  panjang dan teknis proyek LNG.

Buku ini memberikan wawasan bagi mereka yang tertarik pada interseksi antara hukum korporasi dan kebijakan energi nasional. Pembaca dari kalangan profesional hukum, praktisi energi, hingga masyarakat umum yang ingin memahami kompleksitas pengelolaan energi di Indonesia dapat memperoleh wawasan terkait tantangan dan potensi risiko dalam mengambil keputusan strategis di BUMN.

[red]

The post Mengupas Sisi Dalam Buku “Pertamina Untung Karen Agustiawan Buntung” appeared first on INDONESIAWATCH.

Mengingat fakta kondisi ketahanan energi yang sangat buruk telah terjadi selama bertahun-tahun hingga saat ini. Dimana negara sangat tergantung pada energi migas impor. Hal ini terjadi karena terus turunnya produksi migas dalam negeri sejak berlakunya UU No.22/2001 tentang Migas.

Baca juga:
Kurtubi: UU Migas Biang Kerok Produksi Turun, Presiden Harus Terbitkan Perppu

UU Migas inilah yang terbukti menjadi biang kerok terjadinya produksi migas yang sangat rendah saat ini, yang sebaiknya harus terlebih dahulu dicabut dengan Perppu oleh Presiden Prabowo Subianto.

Karena Presiden sangat berhak dan berwenang untuk mencabut UU yang terbukti sangat merugikan negara dan belasan pasalnya berstatus inkonstitusional, selain DPR RI sudah berulang kali gagal melakukan revisi terhadap UU Migas No.22/2001 ini.

Sehingga tidak ada alasan yang rasional dan sah menurut hukum untuk tetap mempertahankan berlakunya UU Migas No.22/2001. Bukankah Presiden dan Menteri sudah bersumpah dan berjanji akan menghormati konstitusi.

Jika UU Migas No.22/2001 dicabut, maka otomatis pengelolaan migas kembali ke UU Migas No.44/Prp/1960 dan UU Pertamina No.8/1971 yang dicabut oleh UU Migas No.22/2001. Dimana Pertamina bisa kembali sebagai pemegang kuasa pertambangan sekaligus sebagaI penanda tangan Kontrak Bagi Hasil ” B to B” dengan semua investor Migas.

Pertamina yang akan kembali mencatat dan mengontrol secara efektif dan efisien semua biaya eksplorasi dan produksi dari semua investor migas untuk nantinya dikembalikan dalam bentuk Cost Recovery kepada investor setelah berproduksi.

Jelas sekali peran, posisi dan tugas Pertamina akan kembali sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan setelah UU Migas No.22/2001 dicabut. Pertamina pasca dicabutnya UU Migas No.22/2001, pasti akan membutuhkan Direktur Utama berikut Anggota Direksi dan Komisaris Utama berikut Anggota Komisaris, yang terdiri dari tenaga-tenaga kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang berpengalaman dan berkeahlian.

The post Pengelolaan Migas yang Konstitusional Perlu Dipercepat untuk Menghindari Pengelolaan SDA yang Inkonstitusional appeared first on INDONESIAWATCH.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadir Tipidkor) Baresrim Polri, Komisaris Besar Polisi Arief Adiharsa mengatakan, Luhur diduga melakukan tindak pidana korupsi pembelian lahan seluas 48.279 m2 atau 4,8 hektare yang terdiri atas 23 bidang atau petak lahan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim penyidik pada Selasa, 5 November 2024, Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut. “Kepolisian menetapkan saudara LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Kompleks Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan,” kata Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu, 6 Januari 2024.

Arief menerangkan, tanah tersebut dahulu milik PT SP dan PT BSU yang dibeli pada 2013 sampai dengan 2014. Kasus bermula dari laporan yang diterima Bareskrim pada 19 Februari 2018 yang tercatat dengan Nomor Laporan LP/250/II/2018/Bareskrim. Saat itu, dilaporkan bahwa perusahaan energi pelat merah itu menyusun anggaran pembelian tanah senilai Rp2,07 triliun di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina Tahun 2013, yang bertujuan untuk membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Namun, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp348,6 miliar.

Nilai kerugian negara tersebut berdasarkan surat Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Nomor: 13/ST/II/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan Surat Tugas Tortama Investigasi BPK RI Nomor: 28/ST/XXI/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPK RI tertanggal 15 Oktober 2024, kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut dikaitkan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan. “Ini didasari atas terjadinya mark up atau pemahalan harga (nilai yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya,” ujarnya.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Dalam proses gelar perkara, Polri telah meminta keterangan saksi fakta, saksi ahli, dan alat bukti berupa dokumen terkait. “Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, 5 ahli, serta penyitaan 612 dokumen,” kata Arief.

Penyidik menilai telah memiliki bukti yang cukup karena telah menerima hasil audit dari BPK. “Investigasi forensik dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengungkapkan besarnya kerugian negara,” pungkasnya.

[red]

The post Tersangkut Kasus Tanah Rasuna Epicentrum, Eks Direktur Umum Pertamina Ditetapkan Tersangka appeared first on INDONESIAWATCH.

Simon Aloysius merupakan Wakil Sekretaris, sedangkan Iwan Bule Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Penempatan dua kader Partai Gerindra di Pertamina berpotensi membukakan akses pelanggaran korupsi di tubuh Pertamina, dan menimbulkan konflik kepentingan serta tidak berfungsinya pengawasan oleh Komut terhadap Dirut.

Baca juga:
Penunjukan Simon Aloysius Mantiri Dirut Pertamina Berpotensi Langgar PP No. 23 Tahun 2022

Pembukaan akses pelanggaran korupsi di Pertamina itu sesungguhnya bertentangan terhadap komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto, yang amat keras dalam pemberantasan korupsi di Pemerintahan, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Barangkali pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo, tetapi inisiatif Menteri yang berwenang. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Presiden melalui serangkaian aksi Asal Babak Senang (ABS).

Baca juga:
Komisaris & Direksi BUMN Dilarang dari Parpol, Dirut & Komut Pertamina Malah Dewan Pembina Gerindra

Sudah menjadi kelaziman bagi perusahaan yang melakukan akuisisi untuk menguasai saham di suatu Perusahaan dengan menempatkan orang-orangnya di jajaran direksi dan komisaris, utamanya Dirut dan Komut.

Namun, pemegang saham Pertamina adalah 100 persen milik Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri BUMN, sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi Partai Politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut Pertamina.

Untuk tetap menjaga komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, Prabowo sebaiknya membatalkan pengangkatan Simon Aloysius sebagai Dirut dan Iwan Bule sebagai Komut Pertamina.
Alternatifnya, keduanya mengundurkan diri sebagai kader dan pengurus Partai Gerindra, kalau kedua kader Partai Gerindra itu tetap bertahan sebagai Dirut dan Komut Pertamina

Fahmy Radhi
-Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada

The post Partai Gerindra Akuisisi Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang digelar pada Senin, 4 November 2024. Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar dalam keterangan resminya.

Diketahui, Simon sudah 4 bulan belakangan ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2024. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berhenti sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024.

Sebelum menjabat Komisaris Utama Pertamina, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Bahkan, Simon Aloyisus sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masuknya nama Simon di dalam jajaran Direksi Pertamina memantik kontroversi tersendiri. Pasalnya, pemerintah melalui ketentuan yang ada melarang anggota direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Aturan ini ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya.

“Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 22 ayat (1).

Sama halnya dengan posisi direksi, aturan larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku untuk posisi komisaris BUMN. “Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan penelusuran Indonesiawatch.id, Simon Aloyisus saat ini tercatat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Hal ini merujuk pada salinan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Indonesiawatch.id berupaya mengkonfirmasi juru bicara hingga politisi Gerindra untuk mengkonfirmasi apakah saat ini Simon Aloyisus masih aktif di kepengurusan Gerindra. Sayangnya pengurus Gerindra mulai dari Habiburrokhman, Ahmad Riza Patria, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak yang dihubungi tidak merespons hingga berita ini ditulis.

[red]

The post Penunjukan Simon Aloysius Mantiri Dirut Pertamina Berpotensi Langgar PP No. 23 Tahun 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PP No.45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Pada pasal 22 disebutkan bahwa Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022

Sementara, Pemerintah melalui Kementerian BUMN, baru saja menetapkan Simon Aloysius Mantiri menjadi Direktur Utama dan Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) yang baru. Padahal, Simon dan Iwan Bule merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.

Baca juga:
Pengamat Energi: Jika Dirut Pertamina dari Politisi, Riskan Penyalahgunaan Dana

Simon pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy, perusahaan yang terafiliasi dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ketika Pilpres kemarin, Simon menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Dirut Pertamina berasal dari politisi adalah hal biasa. Toh, katanya, semua Dirut Pertamina selama ini adalah proksi partai politik tertentu.

Baca juga:
Calon Dirut Pertamina dari Kalangan Politisi, Pengamat Migas: Semua CEO Pertamina Proksi Parpol

“BUMN itu biasanya mau tidak mau, adalah jabatan politik. Jadi kalaupun diisi sama profesional, pasti proksi dari partai politik tertentu,” katanya kepada Indonesiawatch.id, (02/11).

Apalagi untuk Dirut sekelas Pertamina, kata Komaidi, Dirut Pertamina sulit berasal dari internal. “Untuk jadi Pertamina-1, bebannya itu 60% politik, 40% profesional. Aspek politik lebih dominan,” katanya.
[red]

The post Komisaris & Direksi BUMN Dilarang dari Parpol, Dirut & Komut Pertamina Malah Dewan Pembina Gerindra appeared first on INDONESIAWATCH.

Pergantian tersebut berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. Dimana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Sebelumnya Simon merupakan Komisaris Utama Pertamina. Sementara posisi Simon di Komut Pertamina sendiri diganti Mochamad Iriawan.

Baca juga:
Dirut Pertamina Paling Lama Era Reformasi, Harta Nicke Widyawati Hampir Rp100 Miliar

Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Simon pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy, perusahaan yang terafiliasi dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ketika Pilpres kemarin, Simon menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga:
Pengamat Energi: Jika Dirut Pertamina dari Politisi, Riskan Penyalahgunaan Dana

Menurut Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Rady, memang tidak ada aturan Dirut Pertamina berlatar belakang politisi. Tapi akan riskan dari kepentingan politik.

“Aturannya tidak ada, tapi sangat riskan politisi jadi Direktur Pertamina. Kalau Komut okelah,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (01/11).

Menurutnya, jika Dirut Pertamina dari kalangan politisi, dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang. “Ada potensi penyalahgunaan dana Pertamina untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Baca juga:
Calon Dirut Pertamina dari Kalangan Politisi, Pengamat Migas: Semua CEO Pertamina Proksi Parpol

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut:

Jajaran Dewan Komisaris
– Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
– Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
– Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
– Komisaris : Heru Pambudi
– Komisaris : Bambang Suswantono
– Komisaris Independen : Condro Kirono
– Komisaris Independen : Alexander Lay
– Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi
– Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
– Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
– Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
– Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
– Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
– Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
– Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
– Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

[red]

The post Simon Aloysius Mantiri Sah Jadi Dirut Pertamina Baru, Gantikan Nicke Widyawati appeared first on INDONESIAWATCH.