Meutya‎ dalam keterangan dikutip pada Rabu, (25/12), menyampaikan, keamanan jaringan selama Nataru ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga:

Gangguan Siber Microsoft Bikin Lumpuh Infrastruktur Kritis, DPR: Indonesia Harus Siap

Presiden Prabowo, lanjut Meutya,
‎menginstruksikan para menterinya agar memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, termasuk di sektor komunikasi digital.
‎
“Presiden Prabowo menugaskan kepada para menterinya, khususnya untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan, termasuk memastikan kelancaran arus mudik dan libur Nataru,” ujarnya.

Meutya menyampaikan, pihaknya telah ‎membuka layanan aduan masyarakat melalui media sosial @pmt.komdigi, yang dapat dimanfaatkan jika terjadi gangguan pada jaringan telekomunikasi.

“Komdigi siap menangani aduan terkait jaringan komunikasi,” katanya.

Ia menegaskan, Komdigi berkomitmen memastikan kenyamanan masyarakat saat libur Nataru melalui layanan komunikasi yang stabil dan aman.

Adanya langkah-langkah ini, Meutya optimistis bahwa masyarakat dapat menikmati libur Natar dengan tenang dan terkoneksi tanpa kendala.
‎
Menkomdigi mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian PANRB, dalam memastikan layanan publik dasar, seperti transportasi, kesehatan, dan keamanan, tetap berjalan selama periode liburan ini.

Sedangkan Men-PANRB, Rini Widyantini, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2024 yang meminta instansi pemerintah di pusat maupun daerah untuk memastikan pelayanan publik dasar tetap tersedia.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan cuti pegawai secara selektif agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

[red]

The post Menkomdigi Jamin Jaringan Telekomunikasi Lancar pada Libur Nataru appeared first on INDONESIAWATCH.

Alasan memilih banyak Menteri dari Golkar, kata Prabowo, karena nama-nama yang disodorkan pintar-pintar. “Yang disodorkan baik-baik, Yang diajukan orang hebat-hebat,” katanya.

Baca juga:
Meutya Hafid Dukung “Bersih-Bersih” Kementeriannya dari Beking Judol

Salah satunya, ujar Prabowo, seperti Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Prabowo memilih Meutya jadi menteri karena pintar dan lulusan jurusan Fisika.

“Ada yang disodorkan ke saya Menteri Komdigi, ibu Meutya. Saya lihat riwayat hidupnya, lulus universitas jurusan fisika. Berarti pintar anak ini,” katanya.

Berdasarkan situs resmi University of New South Wales, Meutya ternyata lulusan Fakultas Teknik University of New South Wales (UNSW) jurusan Manufacturing Engineering (Teknik Manufaktur). Meutya lulus dari UNSW Australia pada tahun 2001.

Lalu pada tahun 2015 – 2018, Meutya menjalani studi magister jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dikutip dari kompas.com, Meutya lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 Mei 1978.

Pemilik nama asli Meutya Viada Hafid ini mulai menjadi anggota DPR RI dari Golkar sejak periode 2009-2014. Selama 3 periode berturut-turut, Meutya kemudian mengisi kursi parlemen hingga tahun 2024.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang mengurusi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Sebelum menjadi politisi, Meutya pernah bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun swasta di Indonesia.

[red]

The post Presiden Prabowo Sebut Menkomdigi Meutya Hafid Lulusan Jurusan Fisika, Ini Faktanya appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri Komdigi (Menkomdigi), Meutya ‎Hafid, dalam keterangan pada Selasa, (10/12), menyampaikan permintaan tersebut dalam pertemuan strategis dengan Wakil Menteri BUMN dan para pemimpin perusahaan BUMN‎.

Baca juga:

Terkuak! Bandar Judol Setor Rp24 Juta Per Bulan Agar Tak Diblokir

Meutiya menyampaikan, peran Himbara sangat penting untuk bersama-sama memberantas judol di Indonesia demi melindungi masyarakat.

“Kami di Kementerian Komunikasi dan Digital terus memblokir situs judi online secara berkala. Namun, akses terhadap rekening bank yang digunakan juga perlu diawasi ketat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemblokiran rekening bank akan memberikan efek jera yang signifikan bagi bandar judol. Ini berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang dalam waktu singkat.

“Kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. Ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” katanya.

Menkomdigi juga menyatakan komitmennya untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, dalam memberantas judol. Salah satunya, Menteri Meutya meminta agar ada alert system dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar.

“Kami harap Himbara dan BUMN lainnya memiliki komitmen kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi online,” ujarnya.

Selain itu, Menkomdigi juga mendorong operator selular seperti Telkomsel untuk melakukan perbaikan tata kelola terhadap jumlah kepemilikan sim card berdasarkan NIK melalui registrasi sim card.

Meuty opimistis melalui kolaborasi lintas sektor, langkah-langkah tegas ini akan mampu menekan dampak negatif perjudian online di tengah masyarakat.‎

Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria, serta pimpinan Telkom, Telkomsel, Bank BRI, Peruri, dan KCIC.

Adapun Meutya didampingi oleh Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail dan Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto.

[red]

The post Kemkomdigi Minta Himbara Blokir ‎Rekening Terindikasi Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Masyarakat yang terdampak judol juga terus meningkat. “Kita melihat bahwa kejahatan di digital di dunia maya ini salah satu sarang-sarang paling utamanya ada di aplikasi-aplikasi sosial media,” ujarnya dalam konferensi Pers di Jakarta, (14/11).

Baca juga:
Budi Arie di Pusaran Kasus Judi Online

Politisi Partai Golkar tersebut juga mewajibkan para platform media sosial untuk memerangi judol “Kepada mereka Meta, Tiktok apalagi X, Instagram pasti sudah termasuk, kita minta kepada mereka untuk kemudian juga mengambil peran untuk membantu Indonesia memerangi Judi online ini. Dan saya rasa wajib,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran platform media sosial tersebut jangan ambil untung saja dari pangsa pasar Indonesia. “Kami menghimbau, meminta semuanya yang tentu juga benefit atau dapat keuntungan dari pangsa pasar Indonesia yang luas, pangsa pasar sosial media Indonesia yang luas, untuk berkontribusilah,” ujarnya.

Baca juga:
Roy Suryo Tantang Polisi Sikat Pejabat “Pro Judi Online”

Perempuan yang pernah disandera pasukan ISIS tersebut mengatakan bahwa kebijakan ini bukan untuk pemerintah saja. Tetapi juga untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya judol.

“Ini keinginan kita bersama bukan cuma pemerintah, ini untuk rakyat juga rakyat menginginkan ini. Jadi mereka (platform media sosial) wajib berkontribusi. Bentuknya seperti apa kita tunggu dari mereka nanti atau teman-teman (jurnalis) bisa tanyakan kepada mereka,” kata Meutya tegas.

Menurutnya sejauh ini, pemerintah dan pihak platform memang belum pernah melakukan komunikasi resmi tentang memerangi judol. “Kami belum ketemu karena memang komunikasinya juga ya kita belum lihat ada proaktif,” ujarnya.

Padahal, kata Meutya, sudah beberapa kali Presiden Prabowo menghimbau agar semua pihak bekerjasama dalam menyelesaikan masalah judol. “Presiden sudah bicara. Bapak (Ketua OJK, Mahendra Siregar) juga belum ada yang nyamperin kan, dengan kami juga belum (platform medsos berkordinasi),” ujarnya.

[red]

The post Menkomdigi Wajibkan Meta, Tiktok, X dan Instagram Bantu Indonesia Perangi Judi Online appeared first on INDONESIAWATCH.

Meutya menyebut, kasus penangkapan tersebut merupakan pil pahit yang harus diterima di awal-awal masa kepemimpinannya. Mantan Ketua Komisi I DPR itu hampir “shock” melihat banyaknya personel kepolisian yang mendatangi kantor Kemenkomdigi dalam upaya menindak oknum yang terlibat dalam kasus judol tersebut.

“Ini pil pahit. Jadi, di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, karena kemarin kita tahu kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.

Meski demikian, Meutya menyebut pihaknya kooperatif dengan kepolisian dalam upaya memberantas judol. Politisi Partai Golkar itu bahkan menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam praktik judi online.

“Kami sudah membuat surat instruksi ke dalam, kepada seluruh pegawai dari Komdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan,” katanya.

Dalam kesempatan sidang bersama DPR, Meutya memastikan sudah menonaktifkan 11 pegawai yang diduga terlibat  ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ia menyebut tindakan tegas diperlukan kepada pegawai untuk membangun kultur birokrasi yang sehat dan memangkas oknum yang menjadi “musuh dalam selimut” dalam upaya pemberantasan judol.

“Sekarang yang sudah dinonaktifkan sudah 11, tapi tidak tertutup kemungkinan yang dinonaktifkan bertambah,” Meutya menjelaskan.

Dalam rapat perdana dengan Komisi I Menkomdigi menyebut, upaya memberantas judol tidak cukup dengan hanya memblokir konten. Karena itu, ia meminta adanya audit investigatif dan menyeluruh terhadap sistem yang ada.

“Pada dasarnya, pemblokiran konten negatif ini tidak cukup, langkah ini tidak cukup kalau hanya pemblokiran saja. Lebih lanjutnya tentu audit sistem, audit SDM, itu juga tengah kita lakukan,” ujar Meutya.

Meutya mengaku sejak pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menangani 187 ribu situs yang terindikasi memfasilitasi judi online. Menurutnya, penanganan ini merupakan kinerja pemutusan akses situs judi online terbanyak yang dilakukan dalam rentang waktu 10 hari.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap.

“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya di DPR pada Selasa, 5 November 2024.

Politikus PDIP itu mendorong Menkomdigi Meutya Hafid untuk melakukan “aksi bersih-bersih” kementeriannya dari pegawai yang terlibat judi online. Menurut Hasanuddin, penindakan terhadap pihak-pihak terlibat tidak boleh berhenti meski sudah ada pegawai yang tertangkap.

Diketahui, polisi sebelumnya menangkap sejumlah orang terkait aktivitas judi online. Beberapa di antaranya merupakan pegawai hingga staf ahli di Komdigi. Sampai dengan Minggu (3/11), polisi sudah menetapkan 16 orang tersebut sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan itu justru disalahgunakan. Ade Ary turut menyebut dalam aksinya itu mereka juga turut menyewa bangunan yang dijadikan sebagai kantor.

[red]

The post Meutya Hafid Dukung “Bersih-Bersih” Kementeriannya dari Beking Judol appeared first on INDONESIAWATCH.

Kedua pegawai tersebut diketahui berinisial DIS yang diduga sebagai Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Dan, FD diduga sebagai pegawai PSE Komdigi. Tampang keduanya bahkan sempat mejeng dan beredar luas di media sosial X. Salah satunya akun @PartaiSocmed yang mengunggahnya pada Jumat, 1 November 2024.

“Sejak direkrut oleh bandar judi online akhir tahun 2022, pegawai PSE Kominfo (sekarang Komdigi) ini suka pamer gonta-ganti mobil limited edition. Kemarin dia sudah ditangkap,” tulis akun @PartaiSocmed.

Dari situs, para oknum Komdigi ini memasang tarif “keamanan” sebesar Rp8 juta. Hal itu terungkap saat kepolisian lewat Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 11 orang ASN Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online (judol).

“Sebanyak 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 2 November 2024.

Polisi membeberkan pegawai hingga staf ahli Komdigi turut diamankan dalam kasus dugaan tindak pidana judi online. “Beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” ujar Ade Ary.

Ade menerangkan para tersangka yang terlibat ini mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, mereka justru menyalahgunakan kewenangan. “Mereka melakukan penyalahgunaan juga, antara lain melakukan kalau yang sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” tuturnya.

Ade mengungkap dalam menjalankan aksinya pelaku bahkan menyewa bangunan yang dijadikan sebagai kantor. “Mereka menyewa, mencari lokasi ini sendiri sebagai kantor satelit lah,” kata Ade.

Terkait kasus yang menyedot perhatian publik ini, Menkomdigi Meutya Viada Hafid mengatakan, pihaknya taat pada hukum dan menyerahkan proses sepenuhnya ke kepolisian. Menurut Meutya, Komdigi berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” kata Meutya dalam keterangannya.

[red]

The post Staf Ahli hingga Pegawai Komdigi Dicokok! Beking Judi Online appeared first on INDONESIAWATCH.

“Saya mengecam dan mengutuk keras kejadian penembakan mantan Presiden AS serta calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump,” kata Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad, 14 Juli 2024.

Menurut Meutya, kekerasan politik yang memberi ancaman terhadap demokrasi tidak dapat ditoleransi, apapun bentuknya.

“Kekerasan politik dalam bentuk apapun tidak memiliki tempat di tengah masyarakat kita. Kita harus berani melawan segala bentuk kekerasan yang mengancam demokrasi,” ujar Politisi Golkar itu.

Meutya memandang insiden penembakan yang dialami Trump tersebut dapat menjadi momen reflektif untuk senantiasa menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi.

Kejadian tersebut, lanjut Meutya, menjadi momen untuk mengingatkan semua pihak untuk terus menghormati sistem demokrasi dan adanya perbedaan. Ia turut menyampaikan belasungkawa atas peristiwa nahas yang dialami oleh Donald Trump.

“Kami turut berbelasungkawa dan menyampaikan rasa duka mendalam terhadap para korban, dan berharap Donald Trump serta korban lainnya segera pulih,” tutupnya.

[red]

The post Penembakan Donald Trump, Komisi I: Kekerasan Politik Tak Dapat Ditoleransi! appeared first on INDONESIAWATCH.