ExxonMobil kembali untuk memulai eksplorasi migas di Wilayah Kerja West Andaman I dan Andaman II. Terakhir Exxon beroperasi di Aceh pada 2014 karena penurunan cadangan gas di Blok Arun.

Baca juga:
Ini Cara Hitung Nilai Akuisisi Aset Lapangan Migas Versi Arcandra Tahar

Kini, ExxonMobil melanjutkan aktivitas eksplorasinya dengan melakukan survei seismik untuk menilai potensi cadangan migas di wilayah lepas pantai Aceh.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Dian Budi Dharma, menuturkan bahwa ExxonMobil sedang melakukan joint study dengan pihak terkait di wilayah West Andaman.

“ExxonMobil saat ini tengah melakukan survei seismik di Wilayah Kerja West Andaman I dan Andaman II. Mereka tengah melakukan survei seismik di wilayah tersebut,” ujarnya, (10/12).

Sementara itu, Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti KKKS Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Radhi Darmansyah, menyatakan bahwa kembalinya ExxonMobil merupakan perkembangan positif bagi industri migas di Aceh.

“Saat ini West Andaman sedang beroperasi, dan ExxonMobil is coming back. Kehadiran mereka merupakan berita baik, bukan berita buruk seperti yang pernah kita dengar sebelumnya. Kita berharap ke depannya ada pencerahan secara ekonomi,” ujar Radhi Darmansyah.

Sebelum ExxonMobil kembali, Radhi mengatakan, perusahaan asing Repsol juga sempat masuk ke Aceh dengan niat besar untuk mengeksplorasi potensi migas di wilayah tersebut.

Repsol menginvestasikan sekitar Rp 1,2 triliun dan melakukan pengeboran satu sumur di Wilayah Kerja Andaman III. Meskipun usaha mereka tidak berhasil menemukan cadangan yang menguntungkan, kehadiran Repsol memberikan dampak positif dengan membuka peluang bagi investor lain untuk masuk.

“Saat ini, yang telah terbukti adalah proven discovery sebesar 9 trillion cubic feet (TCF)” sebut Radhi.

Seperti diketahui, ExxonMobil memiliki sejarah panjang di Aceh, yang dimulai sejak 1970-an melalui operasinya di Blok Arun, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat penghasil gas alam terbesar di dunia.

Meskipun perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Aceh dan Indonesia, operasinya selama era konflik Aceh kerap diwarnai ketegangan, dengan sejumlah dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pada 2014, setelah cadangan gas di Blok Arun menurun, ExxonMobil memutuskan untuk menghentikan operasinya dan meninggalkan Aceh.

Namun, meskipun sempat meninggalkan Aceh, potensi migas yang besar di wilayah lepas pantai Aceh, khususnya di West Andaman, tetap menarik perhatian investor besar, termasuk ExxonMobil.

Kini, ExxonMobil kembali dengan proyek eksplorasi baru, yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi Aceh. Kehadiran kembali perusahaan ini juga dilihat sebagai langkah penting untuk memperbaiki hubungan antara ExxonMobil dan masyarakat Aceh yang sempat terganggu selama masa lalu.

Kembalinya ExxonMobil, yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan energi besar lainnya, diharapkan akan menjadi katalis bagi tumbuhnya sektor migas di Aceh, serta menarik lebih banyak investasi yang bermanfaat bagi perekonomian lokal.

[red]

The post Welcome Back Exxon di Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Dikutip dari Komparatif.ID, tahapan verifikasi berkas belum juga dilakukan. Padahal masa kerja Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal sudah berakhir pada 25 November kemarin.

Baca juga:
Eks Petinggi Kilang Sebut Pertamina Masih Sulit Tentukan Harga Flare Gas untuk Pembangkit Listrik

Berdasarkan jadwal seleksi, seharusnya awal Desember 2024 proses verifikasi berkas sudah harus dimulai oleh panitia seleksi. Dan penyerahan berkas dari sekretariat kepada tim pansel sudah harus rampung pada minggu terakhir November.

Hanya saja proses verifikasi belum berjalan. Berdasarkan temuan Komparatif.ID, ada dugaan bahwa ada sejumlah pihak sedang berupaya menganggu proses seleksi. Ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi, supaya proses seleksi dilakukan ulang setelah dilantiknya gubernur definitif di Aceh.

Menurut Plt Sekda Aceh sekaligus Ketua Panitia Seleksi Calon Kepala BPMA, Muhammad Diwarsyah, ada 40 orang yang mendaftar sebagai calon Kepala BPMA.

“Belum pernah kejadian sebelumnya. Dengan jumlah pendaftar yang begitu banyak, berarti kapasitas dan integritas, serta trust publik kepada pansel sangat besar,” kata Diwarsyah.

Diwarsyah membantah adanya kemoloran jadwal proses verifikasi. Menurutnya sampai saat ini proses seleksi sudah pada tahapan verifikasi berkas pelamar. Sayangnya ketika dikonfirmasi adanya intervensi dari pihak tertentu supaya proses seleksi ditunda sementara waktu, Diwarsyah bungkam.

Salah seorang panitia seleksi Fatar Yani Abdurrahman, yang juga mantan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan sejak diterbitkan SK dan kick off dilakukan, sampai sekarang belum dilakukan pertemuan lanjutan pansel.

“Saya tidak tahu kabar itu [mengenai isu upaya menunda proses seleksi]. Hanya saja sejak kick off dilakukan, sampai sekarang belum ada pertemuan lanjutan,” katanya menjelaskan.

Fatar Yani yang pernah bekerja di ConocoPillips Indonesia sebagai Block B Natuna Western Hub Field Operations Manager, menjelaskan bila merujuk pada kondisi ideal, proses seleksi calon kepala BPMA harus dimulai pada pertengahan tahun ini.

Supaya mendapatkan calon yang bagus, penjaringan harus dibuka seluas-luasnya. Tujuannya, supaya bisa mendapatkan calon yang memiliki kompetensi dan kualitas sesuai dengan tugas dan fungsinya di BPMA.“Calon yang kompeten tentu harus memiliki banyak pengalaman tentang hulu migas.

Proses penjaringannya tidak boleh buru-buru. Setidaknya membutuhkan waktu pendaftaran sebulan untuk menjaring calon-calon berkualitas,” kata Fatar Yani.

Fatar Yani belum mendapatkan laporan berapa jumlah calon yang telah mendaftar. Tapi ia mendapatkan kabar bila jumlahnya mencapai puluhan.Fatar Yani menjelaskan lagi, setelah proses penjaringan, ada proses seleksi administratif.

Dokumen yang dimasukkan oleh pelamar, diperiksa satu persatu. Selain diperiksa kelengkapannya, juga diuji kebenarannya.

“Dokumen-dokumen itu diperiksa keotentikannya. Semuanya dicek ke lapangan. Baik itu dokumen administrasi umum maupun yang bersifat khusus. Ini membutuhkan waktu yang lumayan,” kata Fatar Yani.

Kemudian ada tes bahasa Inggris, dan psikotes. Proses tes tersebut tidak mungkin selesai dalam satu hari.Setelah itu pansel mengusulkan nama tiga besar yang dianggap layak. Gubernur melakukan konsultasi dengan stakeholder, dan kemudian mengusulkannya ke kementerian.

Di tingkat kementerian tidak langsung diterima. Tapi dilakukan fit and proper test terlebih dahulu. Baru kemudian diambil kesimpulan.

Pria lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989 tersebut mengatakan, bila merujuk pada kondisi ideal, setidaknya proses seleksi calon kepala BPMA membutuhkan waktu empat bulan.

“Kewenangan Gubernur Aceh mengusulkan, bukan menetapkan. Bila usulan tidak lulus fit and proper test di tingkat kementerian, pihak kementerian dapat menolaknya. Makanya saya sampaikan, proses seleksinya tidak boleh main-main,” kata Fatar Yani.

Demi Aceh, Fatar Yani berharap proses seleksi calon kepala BPMA tidak mengalami kendala. Bilapun ada perbedaan di sana sini, ia berharap semuanya berpikir dan bertindak demi kepentingan Aceh.

The post Dugaan Cawe-cawe Dalam Seleksi Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Hanya saja, perlu dikaji produksi sumur dari aspek potensi dan keekonomiannya. Pasalnya sumur-sumur yang idle saat ini, kebanyakan karena masalah subsurface dan integrity. Misalnya jika kondisi water cut, sejenis parameter kandungan air, sudah tinggi di sumur idle, maka sumur tersebut sudah tidak ekonomis lagi untuk diproduksi.

Baca juga:
Produksi Migas Indonesia Turun, Pemerintah Gagal Capai Target APBN

Lalu ada persoalan integrity sumur. Kebanyakan sumur-sumur idle sudah tidak aman untuk diproduksikan sehingga perlu upaya perbaikan. “Makanya, biasanya untuk produksi dari idle well, volumenya tidak signifikan untuk menambah lifting,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (02/11).

Karena itu, Fataryani mengusulkan beberapa strategi agar lifting migas meningkat. Pertama, wilayah-wilayah kerja yang jumlahnya kurang lebih 100an, yang telah berproduksi, perlu dilakukan upaya-upaya dengan production enhancement.

Upaya ini yaitu dengan memanfaatkan penerapan teknologi baru yang sesuai dengan karakter reservoirnya serta melakukan infield sesmic, proses penglohan data akusisi seismik menggunakan teknologi yang lebih baik seperti Artificial Intelligence (AI), sehingga bisa mendapatkan data potensi sumber daya yang lebih akurat.

Dengan begitu, sumur tersebut bisa segera dibor untuk mendapatkan produksi tambahan. Kedua, wilayah-wilayah kerja eksplorasi perlu diberikan kemudahan perizinan yang singkat dan perlu perbaikan fiskal.

“Ada wilayah kerja non konvensional (MNK) di Rokan yang terdapat pada lapisan shale oil, sangat diperlukan fiskal yang sesuai karena biasanya untuk produksi MNK dibutuhkan sangat banyak sumur dan sumber air dimana biayanya cukup tinggi sehingga memerlukan term fiskal yang sangat khusus,” katanya.

Strategi ketiga, yaitu percepatan-percepatan pelaksanaan pekerjaan yang sudah mendapatkan persetujuan Plan of Development (POD) melalui fast track project. Proyek seperti ini langsung dan khusus diawasi oleh pemerintah.

Baca juga:
Lagi! Target Produksi Migas Semester 1 Tahun 2024 Gagal Target

Misalnya, seperti proyek-proyek PSN lainnya yang perlu dibuat struktur dan mekanismenya agar KKKS mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah sehingga dapat menghilangkan hambatan-hambatan. Fataryani mencontohkan, teknis untuk menaikkan lifting gas. Yaitu di Blok Masela.

“Sebenarnya konsep pengembangannya dapat diubah dengan menjalankan produksi menggunakan early production facilities (EPF) yaity floating LNG, dimana salah satu partnernya Petronas sudah ada FLNG1 dan FLNG2 dengan kapasitas 1.0-1.2 juta MTPA yang bisa diminta untuk direlokasi ke lapangan Masela sambil persiapan pembangunan kilang LNG darat dengan konsep modular,” ujarnya.

The post Menteri ESDM Mau Reaktivasi Sumur Nganggur, Eks Pimpinan SKK Migas: Bisa Tambah Lifting Tapi Volumenya Tidak Signifikan appeared first on INDONESIAWATCH.

Posisi yang pernah ditempati Lette, mulai dari Vice President Refining Project Pertamina, Komisaris PT Pertamina Lubricants, sampai menjadi Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina.

Baca juga:
SKK Migas & KESDM Terus Pantau Komitmen TKDN KKKS Hulu Migas

Karir Lette di Pertamina putus, saat menjabat Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), yang usia jabatannya tak sampai setahun.

Lette dipecat secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” ujar Luhut pada Maret 2021 lalu.

Menurut Luhut, pemecatan tersebut terkait dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek Pertamina. Proyek yang dimaksud terutama terkait pipa Pertamina.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” kata luhut.

Lette pernah memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Alumnus Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada itu menerangkan bahwa, pipa yang akan digunakan bukanlah barang impor. “Faktanya, pipa dari Batam yang dibeli EPC Contractor,” kata Lette, seperti dikutip dari Majalah Gatra.

Di berbagai kesempatan, Jokowi memang sering mendorong agar industri dalam negeri menggunakan TKDN. Jokowi mengimbau pemerintah untuk menginisiasi berbagai terobosan dalam meningkatkan penggunaan produk dan belanja dalam negeri. “Untuk itu saya minta dilakukan perbaikan besar-besaran dari hulu sampai hilir,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga:
PMI Manufaktur Turun Terus Sejak Maret 2024, Ekonom: Akan Diikuti Rentetan PHK

Oleh sebab itu, industri migas termasuk KKKS hulu migas, harus sungguh sungguh melaksanakan komitmen peningkatan TKDN dalam membangun infrastruktur produksinya sesuai PTK 07 revisi ke 5 yang dibuat oleh SKK Migas. Pelaksanaannya diawasi oleh Ditjen Migas KESDM, agar KKKS terhindar dari sanksi hitam.

[red]

The post Ini Pejabat Pertamina yang Pernah Dipecat Jokowi Karena Melanggar TKDN appeared first on INDONESIAWATCH.

Sedangkan target di ABPN 2024, sebesar 635 ribu BOPD. Artinya, ada selisih 59 ribu BOPD atau sekitar 10%. Padahal kebutuhan terhadap migas terus meningkat di Indonesia.

Konsumsi BBM Nasional saja misalnya, dalam beberapa tahun terakhir dari 1,1 juta barel per hari menjadi 1,5 juta barel per hari. Karena produksi migas di dalam negeri loyo, alhasil impor minyak mentah dan BBM tak terelakan.

Begitu juga lifting gas (salur gas). Realisasinya sampai 30 Juni 2024, cuma 5.301 MMSCFD. Sementara target APBN sebesar 5.785 MMSCFD. Ada selisih 484 MMSCFD atau sekitar 8%. Menurut Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, gagal target lifting minyak karena gangguan banjir di mana-mana.

“Sehingga drilling praktis lebih dari 1 bulan tidak bisa dilakukan, sehingga ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling, yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita, adalah 576.000 barel per hari,” ujarnya dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, beberapa hari lalu.

Gagal target lifting gas, kata Dwi, kendalanya ada di infrastruktur. “Kita harapkan nanti Batang-Cirebon akan bisa tersambung di akhir 2025. Sehingga kelebihan gas dari Jawa Timur bisa dialirkan ke Jawa Barat,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Dwi, lifting gas sebenarnya tidak ada masalah. “Karena memang ada down time memang ya. Di BP Tangguh trip dan low demand. Tadi kita sebutkan ke depannya akan ada tambahan lagi dengan, operasi di BP yang lebih baik tambahan 254 MMSCFD,” katanya.
[red]

The post Lagi! Target Produksi Migas Semester 1 Tahun 2024 Gagal Target appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan saat ini produksi migas turun karena beberapa kasus. Misalnya, ada penutupan produksi yang terjadi tiba-tiba tanpa ada perencanaan alias unplanned shut down.

“Produksi migas utamanya minyak terus menurun. Baik karena penyebab alami maupun unplanned shut down yang mengakibatkan lost production,” ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, 19 Juni lalu.

Di rapat itu, Pemerintah mengusulkan lifting migas tahun 2025 di angka 1,58 – 1,64 juta BOEPD. Usulan itu turun dibandingkan patokan yang ada di APBN 2024, yaitu sebanyak 1,588 juta BOEPD.

Sementara itu outlook tahun ini produksi migas hanya akan berada di 1,588 juta BOEPD. Dari hasil rapat hari ini dengan Komisi VII hari ini diputuskan lifting migas di RAPBN 2025 sebanyak 1,603-1,652 juta BOEPD. Naik tipis dari usulan yang diajukan Arifin.

Menurut Arifin, pihaknya memiliki 4 strategi utama untuk meningkatkan lifting. Pertama, mengembangkan lebih lanjut aset eksisting dengan melakukan peningkatan pengeboran, pengembangan, dan reaktivasi sumur yang masih bisa dioptimalkan.

Kedua, melakukan transformasi sumber produksi melalui percepatan POD serta percepatan on stream proyek hulu migas.”Kemudian, melakukan enchanment oil recovery (EOR) dan water flat dengan percepatan proyek seperti di Minas,” kata Arifin.

Terakhir, melakukan eksplorasi giant recovery dengan meningkatkan kegiatan off shore serta laut dalam di bagian timur Indonesia. Di sisi lain, Arifin menjabarkan beberapa lapangan migas yang akan beroperasi di Indonesia hingga 2029 sebagai tambahan produksi migas.

The post Produksi Migas Indonesia Turun, Pemerintah Gagal Capai Target APBN appeared first on INDONESIAWATCH.