Sosoknya tak hanya dikenal sebagai pengusaha tangguh, tetapi juga sebagai individu yang berhasil bangkit dari cobaan berat di masa lalu. Kasus hukum yang pernah menyeretnya ke meja hijau tak membuatnya jera.

Kini, ia kembali menjadi sorotan, kali ini melalui perusahaannya yang menjadi perhatian berbagai LSM dan organisasi lingkungan, sehingga dia pun pantas dijuluki ‘Ratu Nikel’.

Jejak Kasus Hukum yang Panjang
Kisah panjang Rina Sekhanya di ranah hukum dimulai pada tahun 2012. Ia terlibat dalam kasus hukum yang cukup kompleks, menyangkut dugaan pelanggaran dalam aktivitas bisnisnya. Kasus ini sempat membuatnya mendekam di tahanan.

Proses hukum yang ia jalani berlangsung bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusan terakhir, Rina dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Bagi sebagian orang, pengalaman buruk seperti itu mungkin cukup untuk menghentikan langkah mereka. Namun, tidak bagi Rina.

Ia kembali ke dunia pertambangan dengan semangat yang tak pernah surut. Kini, ia memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan tambang besar nikel, salah satunya adalah PT Cahaya Kabaena Nikel.

Dengan kepemilikan saham sebesar 98 persen, Rina menjadi salah satu tokoh kunci dalam pengelolaan perusahaan ini.

PT Cahaya Kabaena Nikel beroperasi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang kaya akan sumber daya mineral. Sayangnya, keberhasilan bisnis ini tidak lepas dari kontroversi. Perusahaan tersebut diduga melanggar aturan pengelolaan pulau-pulau kecil, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas tambang.

Aktivitas PT Cahaya Kabaena Nikel menjadi perhatian serius dari berbagai LSM lingkungan, seperti Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara.

Relasi Rina Sekhanya dengan mantan Gubernur Sultra Nur Alam terungkap diduga melalui anaknya Radhan Algindo di dalam PT Cahaya Kabaena Nikel.

Mereka menyoroti dampak lingkungan dari operasi perusahaan tersebut, termasuk deforestasi besar-besaran di Pulau Kabaena. Menurut laporan, sekitar 3.374 hektar hutan, termasuk hutan lindung, telah hilang akibat aktivitas tambang selama dua dekade terakhir.

Tak hanya itu, sampel air di sekitar area tambang menunjukkan kandungan logam berat yang melebihi batas aman. Temuan ini memicu kekhawatiran akan risiko kesehatan bagi masyarakat setempat.

Pulau Kabaena, dengan luas kurang dari 2.000 km², juga dianggap rentan terhadap eksploitasi berlebihan, yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tak beda halnya dialami oleh penduduk di Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, meskipun menurut putusan Makamah Agung sudah inkrah bahwa PT GKP anak usaha Harita group dilarang menambang, namun faktanya hingga hari ini sudah 90 tongkang diangkut tanah berisi kandungan nikel, kesan kental negara kalah terhadap praktek tambang ilegal.

Kolaborasi Duo Ratu Nikel
Selain PT Cahaya Kabaena Nikel, Rina Sekhanya juga memiliki keterlibatan dengan perusahaan tambang lainnya, PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Perusahaan ini sebelumnya dimiliki oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan kawan kawan HIPMI yang dibentuk pada tahun 2003.

Pada Maret 2024, struktur kepemilikan saham PT TMS mengalami perubahan, dari data Ditjen AHU Kemenkumham disebutkan PT Cahaya Kabaena Nikel (50 persen), PT SP Setia International (35 persen), Muhammad Lutfi (7 persen), Ali Said (7 persen), PT Bani Kutup Ria (1 persen).

Sekretaris Center of Energy and Resources (CERI) Hengki Seprihadi, Jum’at (17/1/2025) mengatakan, menurut penelusuran CERI pada Website MODI Kementerian ESDM, 25 persen saham PT TMS dimiliki oleh PT Bintang Delapan Tujuh Abadi.

“Penelusuran CERI lebih lanjut, kami menemukan bahwa 99 persen saham PT Bintang Delapan Tujuh Abadi ternyata tercatat sebagai milik Alaniah Nisrina. Sedangkan 1 persen sisanya dimiliki oleh Arinta Nila Hapsari,” ungkap Hengki.

Dilansir CERI sebelumnya, lanjut Hengki, Arinta Nila Hapsari tak lain merupakan istri Gubernur Sulawesi Tenggara Teripilih pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka. Belakangan, Arinta Nila Hapsari juga dijuluki Ratu Nikel Sultra.

“Sedangkan nama Alaniah Nisrina, belakangan terungkap merupakan anak kandung dari pasangan Ratu Nikel Arinta Nila Hapsari dan Gubernur Sultra Terpilih Andi Sumangerukka,” beber Hengki.

Dijelaskan Hengki, Andi Sumangerukka tak lain seorang prajurit TNI yang ternyata memiliki karir cukup mentereng di militer. Ia tak lain merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tenggara periode 2015-2019. Tak lama berselang, Andi Sumangerukka dipromosikan menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin dan menjabat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021.

Berdasarkan rilis harta kekayaan calon kepala daerah di laman LHKPN KPK, kekayaan Andi Sumangerukka mencapai Rp632 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Andi Sumangerukka sebagai calon gubernur terkaya se-Indonesia di Pilkada 2024

[red]

The post Duo Ratu Nikel Diduga Bersamuh di Tambang PT Tanio Mitra Sejatera appeared first on INDONESIAWATCH.

Dari total hartanya tadi, Ruksamin hanya memiliki kas dan setara kas sebesar Rp143,8 juta. Artinya, Ruksamin hanya memegang uang cash Rp143,8 juta.

Baca juga:
Ini Dinasti Politik Bupati Konawe Utara Ruksamin

Menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, seharusnya KPK memanggil Ruksamin. “Sebaiknya dipanggil sama KPK saja. Tinggal telusuri hasil kekayaan darimana saja, yang sudah dilaporkan,” katanya kepada Indonesiawatch.id, (19/12).

Setelah itu KPK bisa menelusuri sumber uang yang digunakan Ruksamin untuk memakai helicopter. “Habis itu, tanya saja, sumber duit bupati Konawe Utara, duitnya dari mana untuk naik heli. Masa bupati hidup mewah banget, dan dipamerkan lagi naik heli,” katanya.

Berdasarkan berita dan pengakuan masyarakat, bahwa Ruksamin sering tampak menggunakan helikopter.Misalnya, ketika menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Besulutu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), bulan lalu.

Ruksamin menggunakan helikopter yang mengundang perhatian banyak warga sekitar.Ruksamin juga kerap menggunakan helicopter ketika berkampanye di suksesi Pilgub Sulawesi Tenggara kemarin. Maklum, Ruksamin merupakan salah satu kandidat Gubernur di Pilgub Sultra 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sulawesi Tenggara, berpasangan dengan LM Sjafei Kahar sebagai calon Wakil Gubernur Sultra 2024. Pasangan ini paling boros menggunakan anggaran kampanye, dibandingkan kandidat paslon Pilgub Sultra lainnya.

Dikutip dari pengumuman KPU Sultra Nomor: 44/Pl.02.5-Pu/74/2/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, pasangan Ruksamin dan LM Sjafei Kahar mendapatkan penerimaan dana kampanye sebesar Rp12.462.960.000 dengan pengeluaran Rp11.734.960.000. Saldo yang tersisa sebesar Rp728 juta.

Kompetitornya, calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih, Andi Sumangerukka dan Hugua, menerima dana kampanye sebesar Rp10.201.358.945,79 dengan pengeluaran Rp9.700.296.789,16.

Lalu, pasangan Lukman Abunawas dan Laode Ida menerima dana kampanye sebesar Rp5.900.000.000 dengan pengeluaran hanya Rp4.204.940.000. Saldo tersisa sebesar Rp1.695.060.000.

Terakhir, pasangan Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan hanya menerima dana kampanye sebesar Rp6.060.015.397 dengan pengeluaran Rp6.059.923.080. Saldo terakhir sebesar Rp92.317.

Persoalannya, Ruksamin tidak boleh menggunakan fasilitas negara, termasuk sewa helikopter pakai APBD, untuk berkampanye, meskipun dia sebagai Bupati Konawe Utara yang ambil cuti. Sementara itu, Ruksamin tercatat tidak memiliki helikopter di LHKPN.

bersambung ke halaman selanjutnya…

The post Bupati Konawe Utara Ruksamin Hobi Naik Helikopter, Uchok Sky Khadafi: Sebaiknya Dipanggil KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Ruksamin sudah menjabat dua periode sebagai Bupati Konut, yaitu periode 2016-2021 dan 2021-2025. Sebelumnya, Ruksamin juga pernah menjabat sebagai wakil Bupati Konut periode 2011 – 2016.

Baca juga:
Ngaku ke KPK Pegang Cash Cuma Rp143 juta, Bupati Konawe Utara Ini Hobi Naik Helikopter

Artinya, Ruksamin sudah menjadi pimpinan di Konut selama 15 tahun. Meskipun sudah 15 tahun menjadi pimpinan daerah, tetapi Ruksamin gagal membereskan masalah kemiskinan di Konut.

Padahal Konawe Utara merupakan kabupaten yang sumber daya alam, khususnya nikel. Hal ini tampak dari banyaknya jumlah tambang nikel di Konut. Forum CSR Tamalaki Bersaudara pernah mencatat bahwa Konut merupakan kabupaten dengan jumlah izin tambang nikel terbanyak yaitu sebanyak 134 izin usaha pertambangan selain izin perkebunan sawit.

Urutan kedua Konawe Selatan (Konsel) dengan jumlah 81 izin. Selanjutnya Kolaka Utara (Kolut) 43 izin, Konawe 42 izin dan Kolaka 35 izin. Lalu ada Kabupaten Bombana 30 izin dan Kabupaten Buton sebanyak 30 izin.

Sayangnya meskipun kaya nikel, masyarakat Konut masih banyak yang miskin. Dilansir dari Kendariinfo.com, di tahun 2022 Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menetapkan lokasi daerah kemiskinan ekstrem Se-Indonesia.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ada 5 Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah miskin ekstrem, salah satunya Konawe Utara. Badan Pusat Statistik per 2024 juga mencatat tingkat kemiskinan di Konut sekitar 12,1%.

Angka ini sangat memprihatinkan dan tertinggal dari Tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara sebesar 11,21%. Bahkan Tingkat kemiskinan masyarakat Konut tertinggal jauh dari tingkat kemiskinan nasional per Maret 2024 sebesar 9,03%.

Ruksamin membenarkan bahwa Konut merupakan wilayah dengan kandungan mineral terbesar di Sultra, bahkan di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Debat Publik Ketiga Pilgub Sultra yang digelar oleh KPU Sultra, (23/11).

“Memang benar, 47 persen cadangan nikel di Indonesia ada di Konawe Utara. Ini menjadikan Konut sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Sultra, yakni mencapai Rp 2 triliun,” ujarnya dengan bangga, ketika itu.

[red]

The post Dua Periode Bupati di Daerah Kaya Nikel, Ruksamin Gagal Bereskan Kemiskinan Konawe Utara appeared first on INDONESIAWATCH.

Laporan polisi tersebut bernomor: LP/B/6091/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 29 November 2022. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan di PT Cocoman.

Baca juga:
Kesulitan Dapat Bahan Baku, AP3I: Ada Smelter Indonesia Impor Nikel Ore

Budiman mengatakan bahwa sebagai direktur utama, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam mengelola operasional perusahaan. Namun, katanya, tiba-tiba pada tanggal 19 Februari 2021 Kirana Kwee memberikan tagihan yang wajib dibayarkan kepada Budiman sekitar Rp2.6 miliar.

“Ini aneh, sebab tidak diketahui dengan jelas ini tagihan apa,diduga ada upaya saudara terlapor untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan,” ujar Budiman, dalam keterangannya.

Menurut Budiman, para terlapor diduga melakukan segala upaya untuk menurunkannya sebagai Dirut PT Cocoman. Paralel dengan itu, terlapor berupaya mendelusi persentase kepemilikan saham Budiman Damanik.

Terlapor sering melakukan perubahan susunan kepengurusan atau pemegang saham tanpa melibatkan pelapor. Perubahan yang dilakukan oleh direksi PT Cocoman ini tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan perseroan terbatas.

Yang paling mengagetkan, kata Budiman, para terlapor nekat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, tanpa tanda tangan seorang Dirut.

Padahal sesuai yang ada di Minerba One Data Indonesia (MODI) yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harus ada tandatangan Dirut pemilik IUP tambang nikel.

Sudah dua tahun, kasus ini jalan di tempat. Saat ini, laporan polisi Budiman masih tahap penyelidikan. Perselisihan ini berawal dari tidak adanya keterbukaan informasi tentang deviden yang diberikan kepada Budiman yang juga sebagai memegang saham sekaligus menjabat Direktur Utama PT Cocoman.

“Sebagai pemegang saham sebesar 25 persen dan Direktur Utama PT Cocoman sejak 2014 hingga Januari 2022, saya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Tang Tung Tung dan Kirana Kwee,” kata Budiman.

Sampai pada Februari 2023, pemegang saham PT Cocoman terdiri dari Tan Tung Tung sebesar 48%, Safemia sebesar 25%, Seinila Helti Sagita sebesar 25%, dan sisinya sekitar 2% saham PT Cocoman dipegang

PT Cocoman bergerak di bidang operasi produksi nikel di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Perusahaan ini memiliki izin operasi produksi nikel yang berlaku dari 15 September 2016 hingga 15 September 2026, dengan konsesi area pertambangan seluas 190 hektare.

Bahlil Lahadalia, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Investasi/ BKPM, pernah mencabut IUP PT Cocoman pada tahun 2022. Belakangan IUP tersebut dikembalikan, dan PT Cocoman kembali beroperasi.

[red]

The post Izin Tambang Nikelnya Pernah Dicabut Bahlil, Kini Pemilik PT Cocoman Terancam Pidana appeared first on INDONESIAWATCH.

Nilai proyek tersebut sebesar USD 1,4 miliar atau sekitar Rp22 triliun yang akan berlokasi di Sulawesi Tengah. Pabrik tersebut diklaim, nantinya dapat mengolah 60.000 nikel ore menjadi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) setiap tahun.

Baca juga:
Walhi Minta Prabowo Moratorium Izin Tambang Nikel, PLTU Industri & Batalkan Proyek Sulawesi Palm Oil Belt

MHP merupakan salah satu komponen penting untuk baterai sistem penyimpanan energi (ESS). Dikutip dari Reuters, produksi nikel Vale akan digunakan sebagai pengaman pasokan untuk pabrik yang akan dibangun GEM.

GEM sendiri merupakan perusahaan swasta dengan nama sebelumnya Shenzhen Green-Eco-Manufacture Hi-Tech Co, Ltd. GEM merupakan rekanan perusahaan Tsingshan Grup, penguasa Kawasan Industri Morowali.

GEM dan Tsingshan sebagai pemegang saham di PT. QMB New Energy Materials, perusahaan pengeruk nikel Indonesia. GEM sebesar 63% dan Tsingshan (10% saham).

Penandantangan kerjasama GEM dan Vale tersebut, dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari lawatan Prabowo ke China.

“Kita harus memberi contoh bahwa di era ini, perlu kerja sama, bukan konfrontasi, adalah jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan,” kata Prabowo seraya menambahkan Indonesia berkomitmen mendukung investor Tiongkok, seperti dikutip dari Reuters, (11/11).

Kerjasama untuk mendukung pembangunan pabrik pengolahan nikel GEM tersebut pun semakin mengukuhkan perusahaan China mengusai bisnis nikel, baik hulu maupun mid-hilir di Indonesia.

[red]

The post Rekanan Grup Tsingshan Kolaborasi dengan Vale Indonesia, China Semakin Kuasai Nikel Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Pelapor menduga, PT GKP telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan kawasan hutan dan pulau-pulau kecil di Pulau Wawonii. Dalam laporannya selain PT GKP, pelapor juga melaporkan RP selaku Direktur Utama PT GKP, M selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 – 2021.

Lalu pelapor juga melaporkan A sebagai Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2019 – 2024 dan Andi ML selaku Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2019 –2024. Sayangnya, sampai sekarang laporan yang masuk pada 25 Juli tahun lalu tersebut, mandek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan atas anak usaha Harita itu diklaim sudah diproses lagi di bagian pidana khusus Kejati Sultra.

“Dan ditindaklanjuti ke penyidikan. Namun informasinya ada beberapa kendala. Ada dugaan oknum penyidik Kejati Sultra yang menjabat setingkat satgas penyidikan selalu nemperlambat prosesnya,” ujar seorang sumber Indonesiawatch.id.

Pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2024, Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sultra, Dody atas kasus tersebut. Dody sempat menjanjikan akan memberi tanggapan. Hanya saja hingga berita ini ditulis, Dody bungkam.

Indonesiawatch.id juga mengkonfirmasi Bambang Murtiyoso, General Manager External Relations PT GKP. Bambang hanya mengirim link-link berita dari media massa lain, tanpa menjawab konfirmasi Indonesiawatch.id.

Sebelumnya diberitakan, PT GKP terus menambang nikel di pulau Wawonii meskipun diduga melakukan penambangan ilegal. Padahal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan PTUN, sudah melarang PT GKP menambang di Pulau Wawonii.

Ini artinya PT GKP telah melawan putusan MK, MA dan PTUN. karena aktivitas PT GKP tidak sesuai dengan , UU Minerba, UU Kehutanan dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil. Sayangnya, pihak Kejati Sultra, belum serius menindak pelanggaran ini, meskipun dugaan korupsi sudah dilaporkan sejak tahun lalu.

[red]

The post Laporan Dugaan Kasus Korupsi Tambang Anak Usaha Harita Tak Jelas Statusnya di Kejati Sultra appeared first on INDONESIAWATCH.