Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan studi atas dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 berdasarkan kalkulasi model computable general equilibrium.

Hasilnya, lanjut Ahmad, terjadi penurunan kinerja perekonomian secara keseluruhan. “Jadi, akan menggerus pertumbuhan ekonomi, diawali dengan pertumbuhan konsumsi yang juga turun,” ujar Ahmad saat menjadi narasumber diskusi publik INDEF di Jakarta pada Senin,18 November 2024.

Dirinya mengurai terdapat delapan dampak negatif yang akan timbul secara bertahap akibat kenaikan PPN. Pertama, biaya produksi akan naik karena pelaku industri akan membutuhkan biaya lebih ketika membeli bahan baku atau bahan setengah jadi yang kemudian akan berdampak ke harga produk final.

Kedua, kenaikan harga produk dan jasa akan membuat daya beli melemah. Ketiga, akibatnya utilitas penjualan tidak akan optimal. Indikasinya barang yang biasanya terjual 100% kini hanya 60%, misalnya.

Keempat, penyerapan tenaga kerja menurun. “Karena enggak 100% lagi utilisasinya maka akan dikurangi input faktor produksinya termasuk penggunaan tenaga kerja. Ada yang dikurangi jam kerjanya, mungkin akan dikurangi jumlah pekerjanya,” kata Ahmad.

Kelima, otomatis upah juga akan menurun. Keenam, upah yang terkikis akan membuat konsumsi rumah tangga menurun. Selanjutnya, pemulihan ekonomi akan terhambat.

Terakhir, akibatnya pemulihan ekonomi akan terhambat sehingga pendapatan negara akan menurun. Ahmad turut memaparkan hasil perhitungan INDEF. Dirinya menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12% akan menurunkan nilai ekspor sebesar 1,41%, penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26%, hingga penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17%.

“Jadi, misalnya pertumbuhan ekonomi kita harusnya 5%, gara-gara ada kenaikan PPN, enggak jadi 5%, dikurang 0,17% jadi 4,83%,” kata Ahmad.

Kemudian, upah riil akan berkurang 0,96%. Sejalan, inflasi akan naik 0,97%. Bahkan, jumlah total tenaga kerja akan turun hingga 0,94%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Sri Mulyani menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

“Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 13 November 2024.

[red]

The post PPN Naik jadi 12%, INDEF Ingatkan Dampak Negatifnya ke Perekonomian appeared first on INDONESIAWATCH.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, keterpilihan Trump sebagai presiden kedua kalinya, akan berdampak terhadap ekonomi global termasuk Indonesia. Trump akan kembali mengadopsi kebijakan protesionis dan mengetatkan hubungan dagang dengan Cina.

“Trump berpotensi akan kembali mengeluarkan kebijakan proteksionis melalui tarif yang lebih tinggi, terutama impor dari Cina. Bahkan tarif ke Cina pasti lebih besar, termasuk ke negara lain yang surplus terhadap negaranya. Saya melihat ada dampak terutama di perdagangan,” kata Tauhid Ahmad kepada Indonesiawatch.id.

Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, konsekuensi kebijakan Trump dapat dirasakan langsung pada sektor perdagangan dan investasi. Selain implikasi perang dagang AS-Cina, Trump juga berpotensi melakukan penguatan USD ke depannya.

“Trump akan meminta dolar untuk masuk lagi ke negaranya, apakah pelaku di pasar keuangan maupun di sektor riil, itu akan melemahkan nilai tukar,” ucap Tauhid.

Meski demikian, ia menilai nilai tukar rupiah terhadap dolar sejauh ini masih dalam ambang batas aman. “Nilai tukar masih aman, lebih kepada The Fed. Kalau Trumpnya kuat terhadap The Fed maka kita takut, risikonya independensi The Fed enggak kuat terhadap Trump, jadi [stabilitas] bisa dipermainkan,” pungkasnya.

[red]

The post Ini Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi RI appeared first on INDONESIAWATCH.

Pasca dikabarkan terlilit utang dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, PT Sritex mendapatkan perhatian langsung dari presiden. Prabowo dikabarkan menginstruksikan empat menteri untuk turun tangan menyelamatkan PT Sritex. Mereka adalah Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja.

Diketahui, Sritex memiliki total 50 ribu karyawan. Jumlah itu termasuk dari anak-anak perusahaan dalam grup Sritex. Dari total jumlah karyawan tersebut, ada sekitar 14.112 orang yang bakal terdampak langsung akibat putusan pailit. Namun, Sritex memutuskan masih beroperasi hingga sekarang meski dalam kondisi memprihatinkan.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyatakan, gagasan dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Sritex patut diapresiasi. Hanya saja, ia berharap penyelamatan tersebut tidak hanya dilakukan pada Sritex tetapi juga industri tekstil lainnya yang terancam pailit.

“Industri tekstil itu masif dan besar, saya kira kalau ingin bantu jangan satu atau dua perusahaan tapi kebijakan yang berlaku untuk seluruh industri tekstil karena yang di-PHK itu udah banyak banget,” kata Tauhid Ahmad kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, pemerintah harus menyusun skema kebijakan penyelamatan yang dimaksud. Kebijakan yang diberikan tentu bukan mengucurkan stimulus atau uang untuk operasional Sritex. Melainkan melalui kebijakan yang meringankan atau memperluwes usaha.

“Saya setuju apabila bea keluar dan bea masuk benar-benar ditiadakan untuk barang-barang bahan baku dan sebagainya. Kemudian pembebasan pajak sekian tahun juga harus diberlakukan,” ujar Tauhid.

Tauhid berpendapat, pemerintah juga perlu mencari akar masalah atau persoalan yang dihadapi Sritex. Sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya. “Memang harus diteliti, apakah ada masalah terkait dampak Covid-19, soal market, persoalan tata kelola, moral hazard dan sebagainya. Jangan sampai perusahaan itu tidak efisien atau boros dan sebagainya. Sehingga membuat industri itu akan lemah,” katanya.

Pemerintah, lanjut Tauhid, tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh. Sebab, Sritex adalah perusahaan swasta murni, bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Jadi, modelnya bukan hanya perbankan kasih uang ke mereka untuk restrukturisasi. Tapi harus ada pembinaan, perbaikan sistem manajemen dan sebagainya. Modelnya nanti ada pemilikan saham pemerintah di situ,” pungkasnya.

[red]  

The post Ini Pandangan Ekonom soal Prabowo Selamatkan Raksasa Tekstil Sritex appeared first on INDONESIAWATCH.

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat membantu produsen dan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Di sisi lain, bank pelat merah juga memiliki payung hukum untuk memutihkan kredit macet atau menghapus utang petani, nelayan, dan UMKM.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebut, kebijakan penghapusan tagihan piutang macet atau write off patut diapresiasi dan disikapi dalam dua hal.

“Pertama yang dicermati ada prasyarat, harus fokus dulu ke mereka [masyarakat] yang benar-benar tidak mampu. Katakanlah, kalau itu (utang) tidak dihapus maka mereka tidak punya kemampuan untuk membayar,” kata Tauhid Ahmad kepada Indonesiawatch.id.

Kedua, dirinya menyarankan agar utang yang diputihkan berada pada level pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “Akan lebih baik itu diterapkan pada level usaha mikro dan kecil karena bagi bank itu tidak jadi masalah, tapi bagi level usaha menengah yang sebenarnya mereka punya kemampuan itu kan masih bisa diupayakan (untuk dibayar) atau masih bisa dicatat,” ujar Tauhid.

Menurutnya, bank bisa saja membebaskan utang para pelaku usaha kecil. Namun, ada kecenderungan mereka masih mendapatkan catatan khusus dan menjadi bahan evaluasi. Hal ini dikenal dengan istilah BI Checking.

“Kadang-kadang mereka (pelaku usaha) juga diperketat untuk pemberian kredit baru. Saya pikir untuk pelaku UKM tidak perlu diterapkan seperti ini. Ini saya kira yang perlu harus dilihat,” katanya.

Tauhid memberikan catatan kebijakan Prabowo membawa angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat keci. Terlebih, Non Performing Loan (NPL) gross UMKM saat ini berkisar di angka 4,2-4,3%.

[red]

The post Prabowo Hapus Utang Macet UMKM, INDEF Berikan Catatan Ini.. appeared first on INDONESIAWATCH.

Padahal sejak 21 Juni 2023, status pandemi Covid-19 sudah dicabut. Alih-alih turun, sejak pencabutan pandemi, suku bunga BI malah naik 50 basis poin (bps).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan menilai karena ulah Dewan Gubernur BI tersebut, ekonomi menjadi lesu. Kondisi ini bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pasalnya, suku bunga tinggi dapat menghambat kredit, sehingga penyerapan tenaga kerja bisa menurun. Kondisi ini berdampak pada konsumsi masyarakat yang lesu.

“Kita kan di tahun 2022 itu suku bunga 3,5% sekarang 6,25%. Sudah terlalu ketat ekonomi. Kalau nggak turun-turun, apa yang bisa mem-boosting konsumsi,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, beberapa waktu lalu.

Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konsumi dan belanja pemerintah untuk menggenjot ekonomi.

Baca juga:
Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

Kontribusi paling besar terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berasal dari pengeluaran rumah tangga, yakni sekitar 50an persen.

“Kan nggak mungkin belanja pemerintah semua. Moneter ini juga harusnya bisa berperanlah [dalam pertumbuhan]. Jangan seenaknya saja,” ujarnya mengomentari rezim moneter pro stabilitas dibandingkan pertumbuhan.

Abdul mengatakan pengetatan BI Rate juga mempengaruhi kegiatan ekspansi bisnis, karena produksi yang turun efek dari permintaan yang lesu. Nah, jika konsumsi rumah tangga tidak maksimal, pertumbuhan ekonomi bisa terseok-seok.

Baca juga:
Eks Menkeu Jokowi Sebut Air Minum Galon Buat Orang Miskin, Ekonom PEPS: Tidak Masuk Akal!

“Makanya BI jangan susah-susah turunin suku bunga. nahan atau naikin suku bunga. Potong saja, dulu suku bunganya. Jangan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia [BI] mempertahankan suku bunga pengennya,” ujarnya.

Menurut Abdul, pada April 2024 misalnya, sempat terjadi gejolak ekonomi global. “Tapi hanya Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan, kan aneh. Orang negara lain tidak menaikkan suku bunga acuan,” ujarnya.

Sayangnya, ketika BI menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6% di April 2024, ternyata nilai Rupiah tidak membaik.

“Rupiah juga nggak baik-baik saja. Tetap saja depresiasi 8% sampai 9%. Sementara negara lain misalnya kayak Thailand, Malaysia, mereka depresiasi, tapi tidak sedalam Indonesia. Padahal mereka tidak menaikkan suku bunga acuannya,” ujarnya.

Keberadaan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) di tengah pengetatan BI Rate, turut menyedot uang dari perbankan.

“Ini semakin berat. Jadi duitnya nggak mutar. Di BI itu punya namanya SRBI. Itu salah satu instrumen bagi bank menempatkan likuiditas yang berlebih. Itu suku bunganya tinggi,” ujarnya.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

Akibatnya, kata Abdul, perbankan lebih tertarik memarkir likuiditasnya di Bank Indonesia daripada mengucurkannya ke sektor konsumsi dan produksi.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post 3,5 Tahun Tahan BI Rate tanpa Relaksasi, INDEF: BI Jangan Susah-susah Turunin Suku Bunga appeared first on INDONESIAWATCH.

Baca juga:
Ekonom Bhima Yudistira Menyayangkan Respon Menko PMK ketika Banyak Kelas Menengah Jatuh Miskin

Menurut Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan, kondisi deflasi 4 bulan ini menunjukkan penurunan daya beli signifikan.

“Jadi menurun permintaan di pasar yang membuat harga itu turun,” katanya kepada Indonesiawatch.id, beberapa hari lalu.

Abdul mengatakan, jika permintaan melemah maka menurunkan produksi. “Persoalan deflasi ini semakin berat, karena aktivitas produksi terbatas. Tergambar dari kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur,” ujarnya.

Baca juga:
PMI Manufaktur Turun Terus Sejak Maret 2024, Ekonom: Akan Diikuti Rentetan PHK

Penyebab deflasi berkepanjangan ini juga dipengaruhi dengan pengetatan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Karena, kata Abdul, jika BI Rate tinggi, dapat menghambat kredit. “Produksi menurun, penyerapan tenaga kerja bisa menurun,” katanya.

Penurunan daya beli ini diperparah dengan banyaknya kelas menengah jatuh miskin. “Ditambah kelas menengah tidak pernah menjadi perhatian, semakin membuat daya beli turun,” ujarnya.

Belum lagi, aksi PHK pekerja di banyak industri dan badan usaha, yang meningkatkan masyarakat mantab alias makan tabungan.

“Coba cek, peningkatan klaim (JHT) Jaminan Hari Tua. Kalau JHT naik signifikan, berarti daya beli itu turun karena PHK. Karena itu mengindikasikan kalau orang nggak kerja atau di-PHK dia akan mencairkan JHT,” katanya.
[red]

The post Deflasi 4 Bulan Beruntun, INDEF: Daya Beli Masyarakat Turun Signifikan appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam keterangan pihak keluarga, ekonom alumnus Universitas Indonesia (UI) itu meninggal dunia akibat serangan jantung setelah beberapa hari sebelumnya dirawat di RS. Hingga Kamis (5/9) rumah duka almarhum di Komplek Gudang Peluru Blok A 60 Jakarta Selatan ramai dikunjungi tokoh publik, akademisi, hingga awak media.

Faisal Basri lahir di Bandung, 6 November 1959. Ia merupakan salah seorang pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat) yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN). Keponakan dari mendiang mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Adam Malik ini juga berkontribusi mendirikan hingga mengelola beberapa organisasi nirlaba seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia.

Pada tahun 2000, Faisal juga diangkat menjadi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di tahun 2023, ia diangkat menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (1988).

Kepergian Faisal Basri atau karib disapa Bang Faisal meninggalkan duka yang dalam bagi koleganya sesama ekonom. Kepada Indonesiawatch.id, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyampaikan testimoninya atas kepergian Faisal Basri. “Kami atas nama keluarga besar INDEF memohon maaf kepada kolega, kerabat serta pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan Bang Faisal Basri,” kata Tauhid.

“Kami mengenal beliau cukup lama dengan kepribadian yang bersahaja dan sederhana, kritis dalam menyampaikan pandangan, berani mengungkapkan fakta, serta tetap konsisten menjaga demokrasi dan pembelian Terhadap masyarakat yang tertindas, selalu humble terhadap setiap orang,” ucap Tauhid.

Tauhid mengakui keunggulan Faisal dalam bidang kepakaran dan daya kritis. “Analisisnya tajam dengan data-data yang luar biasa tajam dan sulit diperoleh, baik secara lisan maupun tulisan.   Kami (INDEF) kehilangan orang terbaik kami di mana secara lembaga kami berdiri sejak 1995,” katanya.

Di kalangan INDEF, Faisal Basri tidak hanya dikenal sebagai pendiri tetapi juga sosok yang senantiasa menjaga marwah dan reputasi lembaga INDEF. “Peninggalan beliau selain tulisan juga buku-buku beliau yang jumlahnya ribuan adalah amanah yang kami jaga. Kami kehilangan masa-masa diskusi ringan hingga berat persoalan bangsa yang tidak ada habisnya,” ujar Tauhid.

Ia mengenang sosok Bang Faisal yang suka duduk di pojok taman dengan gaya merokok santainya. Kesederhanaan dan kebersahajaan melekat pada sosok Faisal, berkelindan dengan pemikirannya yang cerdas dan gemilang.

“Kami kehilangan sosok yang menghadirkan suasana berbeda bahwa negara ini dalam kondisi yang memprihatinkan dan harus diperbaiki.  Semoga sumbangan pemikiran menjadi amal ibadah mengantarkan Abang ke tempat tertinggi di hadapan-Nya.  Kami rindu Abang hadir di pojokan taman,” pungkas Tauhid.

[red]

The post Selamat Jalan Bang Faisal, Kami Rindu Abang Hadir di Pojokan Taman.. appeared first on INDONESIAWATCH.

Kabar duka tersebut dibagikan oleh Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri melalui media sosial X (Twitter). Chatib juga menyebut bagaimana sosok Faisal Basri dikenal sebagai tokoh teladan.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia kawan, senior dan guru saya Bang Faisal Basri. Kehilangan besar buat negeri ini. Saya banyak sekali belajar dari Bang Faisal, tidak hanya soal ekonomi, ia menjadi teladan soal integritas, soal keteguhan sikap, soal komitmen pada demokrasi, pada keadilan,” cuit Chatib Basri dilansir dari akun @ChatibBasri.

Chatib mengungkap Faisal Basri merupakan seorang ekonom terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Daya kritis dan nalurinya yang tinggi membuat ia dikenal sebagai tokoh pendobrak sekaligus ekonom “pemberani”. Ia juga mengunggah foto kebersamaannya dengan Faisal Basri dalam acara FEB UI pada 16 Agustus lalu.

“Faisal Basri adalah salah satu ekonom terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini,” ucapnya.

Di detik-detik terakhir berpulangnya Faisal Basri, pihak keluarga mengungkap aktivitas terakhir pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini sebelum jatuh sakit dan meninggal pada Kamis (5/9) akibat serangan jantung.

Adik Faisal Basri, Ramdan Malik berkisah kakaknya terakhir kali beraktivitas saat diundang sebagai pembicara oleh kelompok petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dalam kapasitasnya sebagai ekonom pada Rabu (28/8).

Ramdan menyampaikan, Faisal ketika itu sempat menempuh perjalanan selama 6 jam dengan menggunakan mobil. Selama itu, Faisal juga tidak menggunakan AC dan memilih membuka kaca jendela di sepanjang perjalanan.

“Terus saya tanya ‘Makan duren?’, karena dia penggemar duren dia jawab ‘Ada Festival Duren dan, banyak makan durennya’,” ujar Ramdan Malik dalam keterangannya kepada wartawan di rumah duka di Kompleks Gudang Peluru, Kawasan Jakarta Selatan, pada Kamis, 5 September 2024.

Ramdan menyebut Faisal tiba di kediamannya di Jakarta pada Sabtu (31/8) dalam kondisi lemas. Kendati demikian, ia menyebut Faisal saat itu masih enggan untuk berobat ke rumah sakit.

Keesokan harinya, kondisi Faisal mulai memburuk hingga terlihat pucat dan berkeringat. Saat itu, Faisal baru mau berobat ke rumah sakit setelah dibujuk oleh putrinya.

“Kita bawa ke RS Mayapada Kuningan, lalu dokter jantung mendeteksi kemungkinan jantung. Jadi mau di-kateter, tapi enggak stabil karena gula maupun ginjal,” Ramdan menjelaskan.

Dalam kondisi yang makin melemah, Faisal langsung mendapatkan perawatan intensif di ICU pada Senin sore (2/9). Ia menyebut, kondisi sang kakak mulai stabil pada Rabu (4/9) malam. “Hari ini rencana mau kateter jam 7.30 pagi. Saya sudah bersiap mau ke sana tapi ternyata subuh tadi sudah tidak ada,” tuturnya.

Ramdan menyebut, pihak keluarga sempat menunggu 2 jam masa emergency. “Sempat dikateter sempet dipasang ring satu tapi tidak bisa diselamatkan lagi. Begitu kondisinya secara medis,” kata Ramdan.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad membeberkan penyebab meninggalnya ekonom senior UI tersebut. Menurutnya, sebelum meninggal kondisi kesehatan Faisal Basri sempat menurun dan telah dirawat di rumah sakit sejak Senin (2/9).

Tauhid membenarkan Faisal dirawat di RS Mayapada Kuningan karena sakit jantung. “Kondisinya drop sejak tiga hari yang lalu langsung di rawat di rumah sakit Mayapada. Sakit Jantung, infonya sudah mau pasang ring tapi belum sempat tindakan,” ujar Tauhid.

[red]

The post Sebelum Berpulang, Keluarga Ungkap Aktivitas Terakhir Ekonom Senior Faisal Basri appeared first on INDONESIAWATCH.