Mantan Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, yang juga konseptor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Simon F. Sembiring menilai, Bahlil tidak paham tentang Minerba. Menurutnya, Bahlil kebanyakan omon-omon saja lantaran tidak mengerti seluk beluk persoalan Minerba.

“Semestinya Dia (Bahlil) baca isi amanah UU Nomor 4/2009 juncto UU Nomor 3/2020 Pasal 169 A ayat (4) yang menyatakan, Pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan,” kata Simon.

Karena itu, lanjut Simon, perpanjangan dari PKP2B menjadi IUPK operasi produksi mendapatkan mandatori untuk nilai tambah tersebut. Bahkan harus terintegrasi sejak diberikan perpanjangan.

“Sekarang malah bukan menjadi kewajiban ke perusahaan tersebut, tapi akan dilakukan oleh Pemerintah, ini sangat aneh?” ungkap Simon, Kamis (6/3).

Sebaliknya menurut Simon, pemegang izin batu bara semestinya kena penalti, mengingat batu bara tersebut tidak dimanfaatkan di dalam negeri sebagai peningkatan nilai tambah, sejak diperpanjang izinnya.

Para pemain batu bara malah mengekspor dengan harga pasar yang cukup besar. Diduga ini ada lobi besar oleh perusahaan-perusahaan ex PKP2B Generasi-1 yang saat ini sudah mendapatkan IUPK operasi produksi.

“Negeri ini sudah semakin dicengkram oleh pengusaha-pengusaha oligarki. Satu-satunya yang bisa memberantas ini, kembalikan UU Minerba ke Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan penyesuaian Amandemen UU Otonomi Daerah, dimana pasal kewenangan pemerintah kabupaten/kota dihilangkan. Peran BUMN akan lebih besar dan dapat mengontrol semua tingkah laku oligarki. Pemerintah otomatis ongkang-ongkang kaki, konsentrasi ke hal penting lainnya,” ungkap Simon.

Simon juga menambahkan, menurut UU Nomor 4 Tahun 2009, pejabat yang memberikan IUP dan bertentangan dengan peraturan perundangan, dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

“Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 pasal ini dihapus. Karena para pejabat Pemda ketakutan, dimana era otonomi daerah pertama, Pejabat Daerah memberikan IUP seenaknya sehingga banyak yang tumpang tindih, yang merugikan para pengusaha,” ungkap Simon.

[red]

The post Pernyataan Menteri ESDM Blunder Lagi, Eks Dirjen Minerba: Bahlil Omon-omon Saja karena Nggak Ngerti appeared first on INDONESIAWATCH.

Tensi politik semakin panas setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung menonaktifkan Dirjen Migas Achmad Muchtasyar, pejabat yang belum sebulan dilantik Bahlil.

Keterangan Kaspupenkum Kejagung Harli Siregar pada jumpa pers usai penggeledahan oleh penyidik Kejagung di Direktorat Migas Kementerian ESDM pada 10 Februari 2025 lalu, menyatakan bahwa tindakan hukum penyidik tersebut terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tentang tata kelola Migas tahun 2018-2023.

Namun, pada saat bersamaan Harli juga menyatakan pada kesempatan yang sama bahwa upaya penggeledahan dan penyitaan tersebut juga sebagai langkah responsif Kejagung atas kelangkaan LPG 3 kg baru-baru ini.

“Keterangan pihak Kejagung itu, menuai tanda tanya. Sebab, dinyatakan hanya ada satu Sprindik, yakni untuk menyelidiki tata kelola Migas periode 2018-2023, tapi belakangan disebutkan yang diselidiki juga tentang kelangkaan LPG 3 kg terjadi pada awal 2025 ini,” ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, (16/2).

Tak hanya itu, lanjut Hengki, Kejagung juga belum pernah mengumumkan sudah berapa pejabat Ditjen Migas yang pernah diundang klarifikasi oleh Tim Pidsus sebelum dilakukan penggeledahan pada tanggal 10 Februari 2025.

Terkait hanya ada satu Sprindik itu, Pakar Hukum yang juga mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada CERI mengutarakan, Surat Perintah Penyidikan biasanya diterbitkan untuk satu kasus tertentu untuk ruang dan waktu tertentu.

Namun, dalam beberapa situasi, Sprindik dapat diterbitkan untuk lebih dari satu kasus, terutama jika kasus-kasus tersebut berkaitan atau terkait satu sama lain.

Saut mengingatkan bahwa penerbitan Sprindik untuk dua kasus harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Jika ada kebingungan atau ketidaksesuaian, biasanya akan ada proses hukum yang lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada beberapa kasus yang menunjukkan ketidakpastian hukum dan kewenangan berlebih jaksa, seperti kasus Pagar Laut Tangerang dan Kasus Timah,” katanya.

Menurutnya dalam kasus-kasus tersebut, lebih dari satu lembaga penegak hukum, Polri, KPK, dan Kejaksaan terlibat dalam penyelidikan. “Yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan konflik kepentingan,” ungkap Saut lagi.

Sementara itu, menjawab konfirmasi CERI, Harli Siregar pada Minggu (15/2/2025) mengutarakan, sesuai surat perintah penyidikan salah satu yang menjadi fokus penyidikan adalah terkait produk kilang dan gas elpiji merupakan bagian dari itu.

“Benar tempusnya dari 2018-2023, makanya penyidik akan menggali dan mendalami tata kelola gas elpiji di antara tahun itu untuk melihat apakah ada sebab akibatnya dengan kelangkaan gas elpiji yang terjadi dan kelangkaan gas elpiji mungkin tidak hanya terjadi saat ini tapi juga dibeberapa waktu yang lalu,” ungkap Harli.

Harli juga mengatakan, terkait siapa pihak-pihak yang sudah dipanggil oleh penyidik menjadi domainnya penyidikan dan berdasarkan info dari penyidik sudah ada pejabat di Ditjen Migas yang diperiksa.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/2/2025) CERI sempat menanyakan ke Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana berapa orang sebenarnya dari Kementerian ESDM yang pernah diundang untuk diperiksa keterangannya oleh penyidik Kejaksaan Agung sebelum penggeledahan tanggal 10 Februari 2025.

Kapuspen Kejagung Harli Siregar sebelumnya dalam jumpa pers menyatakan ada 70 saksi telah diperiksa terkait penggeledahan di Ditjen Migas.

“Bisa jadi kabarnya sudah ada 70 orang diperiksa itu berasal dari PPN, KPI, PIS, PHE, SKK Migas dan KKKS yang diperiksa, tapi tidak pernah dibuka oleh Kejagung ke publik ketika menggeledah kantor KPI, PPN, PIS dan PHE,” ungkap Hengki.

Terkait hal itu, Dadan hanya memberikan keterangan singkat. “Saya belum tahu persisnya berapa orang, tapi tidak banyak. Saya tanyakan dulu ya,” katanya.

Terpisah, pada Minggu pagi, CERI juga menanyakan kepada Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari tentang apakah Kejagung pernah memanggil Direksi Pertamina Patra Niaga terkait kekecauan distribusi LPG 3 kg sejak 1 Februari 2025.

Alih-alih memberikan keterangan yang ditunggu-tunggu masyarakat, Heppy hanya menjawab salam lalu malah menanyakan arah tulisan kemana dan mengatakan “Jangan negatif ya pak.”

CERI juga melayangkan pertanyaan yang sama ke nomor whatsaap yang biasa digunakan Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. Namun, pesan yang dikirimkan CERI tidak terbaca. “Infonya nomor Riva itu rupanya sudah disita Kejagung,” pungkas Hengki.

[red]

The post Penggeledahan Ditjen Migas Tuai Tanda Tanya, CERI: Apa Bisa Satu Sprindik untuk Dua Perkara Berbeda? appeared first on INDONESIAWATCH.

Selidik punya selidik, rumah yang disebut-sebut milik salah satu petinggi di wilayah Sulteng ‎itu disinyalir menjadi tempat peleburan emas dengan cara dibakar. Emasnya diduga dari hasil penambangan PT Adijaya Karya Makmur (AKM).

Baca juga:

Tambang Ilegal Sumbar Diadukan, Kapolres Solok Selatan Diduga Terima Rp600 Juta per Bulan

Demikian data hasil investigasi dari Jaringan Advokasi Tambang ‎(Jatam) Sulteng, dilansir dari Poltrasulawesi.id pada Senin, (23/12).

Koordinator Pengembangan Jaringan Advokasi Tambanag (JATAM) Sulteng, Moh. Tauhid, menyampaikan, ‎PT AKM diduga setidaknya telah mengeruk 5 juta kubik sejak beroperasi pada tahun 2018.

Tauhid menyebut penambangan emas PT AKM yang dimodali Adi Gunawan dkk tersebut, mulai beroperasi pada tahun 2018 hingga sekarang, diduga tanpa izin.

“Luas bukaan lahan akibat pengambilan material mencapai 33,5 hektare, jika merujuk berdasarkan peta topografi, jumlah material yang telah diambil mencapai 5 juta ton,” ujar Tauhid.

Perusahaan tersebut melakukan penambangan di ‎lahan konsesi kontrak karya milik PT Palu Citra Mineral (CPM) di kawasan pegunungan Vatutempa, Poboya, Mantikulore, Palu, Sulteng.

Pascamengeruk material, kemudian material tersebut dilakukan perendaman menggunakan bahan kimia sianida untuk memisahkan emas dari material. Zat ini sangat bebaya tehadap lingkungan dan makhluk hidup.

Lokasi kolam tersebut jaraknya kurang dari sekitar15 kilometer (km) dari permukiman warga Kota Palu.‎ Kolam ini berada di atas gunung atau di atas permukiman warga Kota Palu yang ada sebelah timur di bawah kaki Gunung Verbek.

“Material berisi emas itu dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu tempat sebelum diangkut ke tempat perendaman,” ungkapnya.

Kemudian, sekitar 50 dump truk beroda 10 mengangkut ke tempat perendaman. Berdasarkan catatan Jatam Sulteng, terdapat dua lokasi perendaman PT AKM. Pertama, ‎jaraknya 1 km dari lokasi penambangan dan kedua sekitar 2 km.

Adapun luas lahan perendaman pertama adalah 17 hektare ‎terdiri dari 9 perendaman. Sedangkan lokasi kedua, 4,6 hektare terdiri 4 perendaman.
‎
“Setiap 1 perendaman tidak sedikit, 12 ribu ton material dari wilayah penambangan yang digunakan,” katanya.

Perendaman dilakukan selama 3 bulan menggunakan air dan sianida untuk memisahkan emas dengan material lain. Setelah menjadi emas, kemudian dibawa ke Jakarta untuk dijual.

Sementara itu, pemodal PT AKM, Adi Gunawan alias Ko Liem enggan menanggapi kala dikonfirmasi soal dugaan kegiatan tambang emas tersebut ilegal. Dia meminta agar mengonfirmasi kepada PT CPM milik Bakrie Group lewat Amran Amier.
‎
Adapun Musliman Malappa mengisyaratkan bahwa sebelum September 2022, penambangan PT AKM di lahan Kontrak Karya PT CPM di Vatutempa, Poboya, adalah ilegal karena belum memiliki izin.

Aktivitas pertambangan sejak 2018 yang diduga merugikan negara itu aman dari sentuh aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya karena mereka ‎disinyalir rajin menebar upeti kepada berbagai pihak.

‎Adapun General Manager (GM) External Affairs and Security PT CPM, Amran Amier, menyampaikan bahwa PT AKM merupakan salah satu kontraktor PT CPM berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama.

Karena itu, lanjut dia, PT CPM maupun kontraktor lainnya atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT CPM, harus mematuhi peraturangan perundangan yang berlaku.

“Tentu termasuk di dalamnya kewajiban memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP),” ujar Amran Amier.

Sedangkan saat dikonfirmasi legalitas PT AKM saat meneken kerja sama dengan PT CPM, Amran Amier tidak bisa memastikan dan akan mengeceknya terlebih dahulu kepada bagian legal di kantor pusat.

”Saya harus mengecek dulu arsip terkait kontrak PT CPM dengan AKM karena itu dilakukan oleh tim legal di Jakarta,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap CPM untuk keseluruhan aspek dalam pertambangan, termasuk legalitas operasional.

Saat dikonfirmasi bahwa PT AKM diduga tak memiliki IUJP sejak tahun 2018 ketika menggarap lahan konsesi ‎PT CPM, Amran Amier menyebut bahwa Bina Pengawasan (Binwas) Kementerian ESDM melakukan pengawasan.

Ia menyebut bahwa Binwas bukan hanya mengawasi CPM, namun semua kontraktor, termasuk soal IUJP. “Itu ikut diperiksa dalam Binwas,” ujarnya.

Namun Amran Amier tidak dapat memastikan PT AKM telah memiliki IUJP. ‎Ia hanya menyatakan, pastinya semua kontraktor PT CPM harus memiliki IUJP sesuai bidang yang dikerjakan.

Adapun Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, sampai berita ini diterbitkan belum merespons konfirmasi dari Indonesiawatch.id.

[red]

The post Aktivitas Penambangan Emas CPM Diduga Tak Berizin appeared first on INDONESIAWATCH.

Selain itu, KPK juga mencekal dua orang pegawai PT PP (persero) berpergian ke luar negeri. Pencekalan itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1637 Tahun 2024 yang dikeluarkan KPK.

Baca juga:
PT PP Buka Suara tentang KPK Pantau Proyek Pipa Gas Cisem 1

Dua orang itu adalah mantan SVP EPC PTPP berinsial DM dan salah satu direksi di anak usaha PTPP berinisial HNN. Proyek yang pernah dikerjakan DM mewakili PTPP adalah pengadaan konstruksi pipa gas bumi Cirebon – Semarang (Cisem) tahap 1.

Karena proyek Cisem tahap 1 bermasalah, DM dicopot dari posisi SVP EPC. Indonesiawatch.id pernah mengkonfirmasi persoalan proyek pipa gas bumi Cisem tahap 1 kepada DM. Menurutnya, proyek pipa Cisem 1 tidak bermasalah dan sudah difungsikan untuk mengalirkan gas dengan baik.

“Proyek lebih cepat penyelesaian 1 bulan dari target. Prestasi anak bangsa yang membanggakan. Saya dirotasi rutin, dan saat ini sedang mengerjakan kawasan industri yang cukup besar,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, Agustus 2024.

Sementara, pegawai PT PP yang dicekal lainnya adalah HNN. Saat ini HNN adalah Direksi di anak usaha PT PP (Persero).

Sebelum dipindahkan ke anak usaha PTPP, HNN merupakan pegawai di Divisi Operasi EPC PTPP. Karena proyek Cisem tahap 1 tadi bermasalah hukum, diduga HNN dipindahkan ke anak usaha PTPP pada 2023.

Ketika dikonfirmasi, Dirut PT PP, Novel Arsyad mengatakan akan memberikan komentar melalui Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo. “Supaya lebih jelas,” kata Arsyad kepada Indonesiawatch.id, (20/12).

Redaksi Indonesiawatch.id pun mencoba mengkonfirmasi ke Joko. Joko mengatakan akan segera memberi tanggapan. Hanya saja, sampai saat ini Joko belum memberi pernyataan resmi. “Kami akan segera memberikan tanggapan dan keterangan,” ujarnya.

[red]

The post Ini Dua Pegawai BUMN PT PP yang Dicekal KPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Proyeknya tentang pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-Cirebon Kandang Haur) yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia RI pada tahun 2024.

Baca juga:
Bahlil Kesal di DPR, Sebut Kemenkeu Sengaja Mau Buat Gagal Proyek Pipa Gas Cisem 2

Arifin hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri ESDM Periode 2019-2024 yang menjabat pada periode saat tender berlangsung. Arifin dipanggil untuk diminta keterangannya mengenai pengadaan tersebut.

“Kami meminta semua pihak untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan KPPU dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Bagi yang menolak, dapat dilakukan penyidikan dandiancam pidana denda atau pidana kurungan paling lama satu tahun sebagai pengganti pidana denda,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam siaran persnya, Kamis (19/12).

Seperti diketahui, KPPU sedang menyelidiki kasus proyek pengerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang tahap 2 (Cisem 2). Nilai proyek ini hampir Rp3 triliun. Dan semuanya berasal dari uang negara alias APBN secara multi tahun hingga 2026.

Tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.

Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk Arifin. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut.

[red]

The post Eks Menteri ESDM Diperiksa KPPU, Kasus Penyelidikan Tender Cisem 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, BPS sedang meramu data tersebut, yang disesuaikan dengan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca juga:
BPS Sebut Tren Deflasi Berakhir, Ekonom: Daya Beli Masyarakat Belum Membaik

“Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin (16/12/2024).

Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

“Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung. “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang Insyaallah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya.

[red]

The post Data Penerima Subsidi BBM dan BLT Diramu BPS, Bakal Tepat Sasaran? appeared first on INDONESIAWATCH.

Kebijakan ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) No.96 tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, lokasi pembangunan CPE sendiri nantinya akan diupayakan dekat dengan pusat-pusat pengolahan seperti kilang minyak.

Sebab, di dalam fasilitas cadangan penyangga energi tersebut, terdapat minyak mentah maupun produk jadi. “Untuk cadangan penyangga energi itu kan ada yang dalam bentuk minyak mentah, ada yang dalam bentuk minyak jadi. Kalau minyak mentah itu akan diupayakan di dekat dengan kilang-kilang yang ada,” kata Yuliot, (13/12).

Sebagaimana diketahui, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo telah menetapkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional sebesar 9,64 juta barel. Hal tersebut termuat di dalam Perpres No 96 tahun 2024 mengenai Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional.

CPE ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan. Misalnya seperti fluktuasi harga minyak global, permintaan energi yang meningkat, dan potensi krisis energi.

Cadangan tersebut mencakup, Pertama, BBM jenis bensin sebanyak 9,64 juta barel sebagai bahan bakar transportasi. Kedua, Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebanyak 525,78 ribu metrik ton untuk kebutuhan memasak, dan ketiga Minyak bumi sebanyak 10,17 juta barel untuk keperluan bahan baku produksi kilang.

Adapun lama waktu pencadangan yang ditentukan untuk memenuhi jumlah CPE dalam kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi, sesuai dengan kemampuan negara.

Sementara Pasal 16 menyebutkan bahwa pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN bidang energi, badan usaha, dan atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan perusahaan di bidang energi. Dengan diberikan imbalan (fee) atas jasa pemeliharaan.

Kelak, imbalan jasa pemeliharaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, juga sumber pendanaan lainnya.Lebih lanjut, pada pasal 18 dijelaskan penggunaan CPE dilakukan ketika terjadi krisis energi dan atau darurat energi.

Keputusannya diambil melalui sidang anggota untuk krisis energi dan darurat energi yang bersifat teknis operasional, juga sidang paripurna untuk krisis energi dan atau darurat energi yang bersifat nasional.

[red]

The post Cadangan Penyangga Energi Akan Dibangun Dekat Kilang appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala Departemen Pengembangan Lapangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Arya Disiyona mengatakan, ini adalah contoh konkret upaya percepatan monetisasi temuan cadangan gas bumi.

Baca juga:
SKK Migas: Target Lifting Migas Per 31 Oktober Belum Capai Target

“Geng North ini menjadi game changer, ditemukan tahun 2023, memperoleh persetujuan rencana pengembangan lapangan dari pemerintah Agustus 2024, atau hanya 10 bulan, dan proyek pengembangannya ditargetkan akan onstream tahun 2027,” ujar Arya, Selasa (10/12).

Menurut dia, selain percepatan proses-proses persetujuan dan perizinan, SKK Migas dan pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada para Konraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas agar keekonomian proyek pengembangan lapangan gas lebih menarik.

“Jenis-jenis insentif yang akan diberikan kepada KKKS disesuaikan dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Sementara Senior Manager Gas Commercial & Monetization PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Dani Jatnika menyatakan, bahwa sesuai arahan SKK Migas dan pemerintah, produksi gas dari blok Masela, salah satu giant gas yang dimiliki Indonesia, akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Kami bukan operator Blok Masela, hanya sharing info. Sesuai POD serta arahan dari pemerintah dan SKK Migas, 40 hingga 60 persen produksi gas blok Masela akan dialokasikan untuk domestik. Yang sudah fix, PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik pupuk di Masela memanfaatkan 150 mmscfd,” terang Dani.

Selanjutnya, kata dia, Inpex selaku operator Blok Masela saat ini masih berdiskusi dengan calon pembeli domestik lain, yaitu PLN dan PGN. Rencananya, gas dalam bentuk LNG itu nantinya akan memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik tenaga gas PLN dan untuk memenuhi market industri PGN.

Pada kesempatan yang sama, Group Head of Gas, Supply & LNG Trading PT Pertamina Gas Negara (PGN), M. Anas Pradipta, mengungkapkan kesiapan PGN menjadi aggregator gas nasional.

“PGN, sebagai aggregator gas, sangat siap menyerap produksi gas dari proyek-proyek pengembangan lapangan-lapangan gas baru, termasuk gas dari Masela dan IDD yang akan berbentuk LNG,” ujar Anas.

Dia mengatakan, sejak tahun 2024 ini PGN telah berpengalaman mendistribusikan LNG yang berasal 3 kilang LNG di Indonesia untuk market industri, dan market industri dapat menerima penyesuaian harga.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, dalam tinjauan kritisnya berpendapat cita-cita swasembada energi pemerintah dapat tercapai jika seluruh potensi sumber energi di Indonesia dimanfaatkan, termasuk energi berbasis fosil.

Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai kalau bicara energy in total, baik energi fosil maupun energi baru. Karena kalau hanya energi terbarukan saja, ujarnya, kemungkinan akan sulit tercapai.

“Semestinya energy in total, sebab Indonesia memiliki banyak cadangan batubara, cadangan gas dan cadangan minyak bumi. Kalau mau mandiri energi, tidak dikotomikan energi bersih dengan energi fosil, maka optimis dapat mencapai swasembada energi,” ujar Komaidi.

[red]

The post Ditemukan Cadangan Gas Bumi di Sumur Geng North-1 Kaltim, SKK Migas: Jadi Game Changer appeared first on INDONESIAWATCH.

“Bayangin smelter yang sudah ratusan miliar, nggak bisa dapat suplai [bahan baku] harus lari kemana. Dan itu buat mereka [pemerintah] kok nggak mengaggap sebuah keanehan. Apakah mereka [pemerintah] nggak tahu. Tapi nggak mungkin nggak tahu,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, belum lama ini.

Baca juga:
Bos Holding MIND ID & Freeport Indonesia Bungkam Soal Somasi Tagihan Utang Proyek Smelter

Menurut Haykal, regulator rutin meminta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [RKAB] dari perusahaan tambang. Seharusnya, kata Haykal, regulator mengetahui suplai bijih besi ore yang beredar.

“Berarti identifikasinya nggak jalan. Terus pengusaha itu harus teriak kemana. Teriak ke Minerba [Ditjen Minerba Kementerian ESDM]. Nggak mungkin. Dihubungi aja nggak bisa, didatangi nggak bisa. Dan mereka nggak punya orang-orang yang bisa diajak bicara di lapangan,” katanya.

Sementara itu, lokasi tambang umumnya berada di remote area. “Dan peraturan dinaikkan ke atas, ke Jakarta semua. Untuk mengurus ke Jakarta menemui mereka susah, nggak mudah. Karena ketakutan hukum dan sebagainya. Semuanya jadinya serba nggak pasti. Tidak ada pegangan yang bisa dipegang oleh investor,” ujarnya.

Haykal mencontohkan salah satu smelter bijih besi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang stop produksi setahun lebih. Penyebabnya, pasokan dari pemilik tambang belum masuk ke smelter.

Pemilik IUP Tambang terganjal RKAB dan izin Amdal. Di sisi lain, tidak semua pemegang IUP di daerah mampu memenuhi syarat-syarat teknis ketat yang diwajibkan oleh pemerintah.

“Kondisi ini jelas berdampak pada waktu dan biaya serta berkaitan langsung pada smelter yang mengandalkan konsistensi suplai dari pemegang IUP tersebut. Sementara di daerah tersebut hanya perusahaan daerah itu yang memiliki karakteristik bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan pabrik,” katanya.

Haykal meminta agar pemerintah serius melaksanakan program hilirisasi di Indonesia. Salah satunya strateginya dimulai dengan melakukan indentifikasi mendalam atas kendala-kendala yang dialami para smetler.

“Maka itu kami pernah usulkan agar pemerintah melakukan identifikasi mendalam terhadap smelter-smelter yang terkendala tersebut,” ujarnya.

[red]

The post Leletnya Birokrasi Sektor Tambang, Smelter Bijih Besi di Indonesia Gulung Tikar appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Haykal, saat ini feronikel sudah melewati batas suplai. Karena itu pembangunan smelter yang memproduksi feronikel harus dimoratorium. Bahkan, Haykal menilai, feronikel masih akan membanjiri pasar ke depan.

Baca juga:
Ada Program Hilirisasi, Dirut MIND ID Malah Ajak DPR Moratorium Smelter Nikel

“Karena perizinannya untuk yang [smelter] feronikel, masih ada yang belum produksi, atau sedang dalam proses perencanaan, tapi mereka sudah melakukan pembelian lahan atau pesan equipment dan sebagainya,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, beberapa hari lalu.

Di sisi lain, karena produksi feronikel tidak dibatasi, nikel ore di Indonesia terus berkurang. “Jadi antara suplai dan demandnya itu sudah tidak balance lagi. Maka dari dulu saya selalu mengatakan raw material balance. Raw material balance ini hanya bisa ditentukan oleh sisi pemerintah, bukan oleh sisi smelter,” katanya.

Haykal mengatakan bahwa raw material balance saat ini belum ada di Indonesia. Padahal di banyak negara, sumber daya alam dan cadangannya sudah terdata dengan baik, sehingga neraca produk mentah mereka lebih pasti.

“Jadi saat investor masuk ke hilirisasi, ke smelter, negara itu sudah tahu, umur smelter yang ini nanti 15 tahun, yang itu 20 tahun. Ketersedian raw materialnya sudah fix bahwa dia bisa mengolah kadar segini, tonasenya segini. Jadi smelter hanya fokus pada masalah yang berkaitan dengan proses produksinya mereka saja,” katanya.

Di Indonesia, penerapan raw material balance tidak berjalan. Akibatnya, feronikel kelebihan pasokan di pasar, yang membuat harganya jatuh. Di sisi lain, pasokan bahan baku nikel terus berkurang.

“Hilirisasi supaya investor masuk, tapi dia tidak dapat bahan baku, mau gimana. Apa ada jalan yang lain selain moratorium. Bahkan ada smelter yang jadinya impor nikel ore dari negara tetangga. Dan itu sudah dijalankan beberapa perusahaan smelter nikel yang ada di tanah air,” ujarnya.

Menurutnya, banyak smelter feronikel generasi pertama berkapasitas besar. Sehingga, smelter-smelter baru kesulitan mencari nikel ore, karena nikel ore dalam negeri kebanyakan diolah oleh smelter besar tersebut.

“Puluhan line dan kebutuhan ore mereke [smelter generasi pertama] banyak sekali. Dan itu menyerap cukup banyak tambang-tambang yang ada di pusaran nikel di tanah air di beberapa daerah. Makanya yang smelter baru-baru kesulitan mendapat bahan baku,” ujarnya.

Kondisi ini menyebabkan para industri smelter saling memperebutkan bahan baku. “Sementara pemerintah menurut saya abai memberikan kepastian, raw material balance berpaa banyak. Terus harus dibagi bagiamana, dan pemerintah juga tidak mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan atas nikel. Seberapa mampunya suplier itu bisa mensuplai kebutuhan mereka. Itu tidak terdefenisi dengan baik,” ujarnya.

[red]

The post Kesulitan Dapat Bahan Baku, AP3I: Ada Smelter Indonesia Impor Nikel Ore appeared first on INDONESIAWATCH.