Demikian ‎disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, kepada wartawan di Jakarta pada pekan ini.

Baca juga:
SKK Migas: Target Lifting Migas Per 31 Oktober Belum Capai Target

Djoko dalam acara Media Briefing SKK Migas‎ lebih lanjut menyampaikan, swasembada energi, yakni peningkatan lifting migas‎ yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

‎Ia menyampaikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) menemukan potensi migas lebih dari 4,3 miliar barel setara minyak BBOE ini di area Indonesia Bagian Barat Tahap 2 (IBB 2)‎.

Adapun lokasi tepatnya, yakni di Cekungan Natuna Timur, Cekungan Selat Makassar, Cekungan Jawa Bagian Tenggara, dan Cekungan Barito.

‎Terkait penemuan potensi cadangan migas tersebut dilakukan studi percepatan kegiatan eksplorasi dilakukan di area IBB 2 sebagai kontribusi upaya penemuan cadangan migas baru melalui eksplorasi.

Djoko mengungkapkan, studi tersebut merupakan hasil kolaborasi sejumlah pihak terkait untuk mempercepat kegiatan eksplorasi.

“[Ini] sekaligus menciptakan lingkungan investasi hulu migas yang lebih kondusif bagi investor, baik investor domestik maupun internasional,” katanya.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Nanang Abdul Manaf, mengungkapkan, kajian untuk menemukan potensi baru migas‎ di IBB 2 dilakukan ‎di Natuna Timur, Selat Makassar, Jawa Bagian Tenggara, dan Barito.

Menurutnya, temuan potensi di dua area jumlahnya cukup signifikan, yakni mencapai 4,3 BBOE. Rinciannya, di Natuna Timur sekitar 2,8 BBOE dan di Jawa Bagian Tenggara di rentang 1,5-17 BBO.

[red]

The post Penemuan Potensi 4,3 Miliar Barel Migas Sokong Swasembada Energi appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis, (5/12), menyampaikan ‎ulah Alwin Albar dalam kasus korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015–2022.

Baja juga:
Kejagung Tangkap Mantan Pejabat PT Timah di Bandara Soetta

Menurut Harli, ulah Alwin Albar dalam kasus korupsi timah tersebut ketika menjabat Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk tahun 2017–2020.

Dia ‎bersama-sama dengan terdakwa Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk dan Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan mengeluarkan kebijakan.

“Kebijakannya untuk tidak melakukan penambangan sendiri di WIUP,” ujarnya.

Guna mendapatkan pasokan, PT Antam membeli bijih timah dari penambangan ilegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk menggunakan mitra jasa penambangan dan mitra borongan pengangkutan dengan metode jemput bola serta pengaman aset.

Namun pada kenyataanya, PT Timah Tbk melakukan pembelian bijih timah yang ditambang dari wilayah IUP-nya sendiri oleh penambang ilegal maupun kolektor timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

‎Selanjutnya, pada tahun 2018, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) smelter swasta.

Sejumlah smelter swasta itu merupakan kompetitor PT Timah Tbk‎ yang juga memperoleh sebagian bahan baku dari penambang ilegal maupun kolektor timah di Wilayah IUP PT Timah Tbk.

Menyiasati hal itu, tersangka Alwin Albar bersama terdakwa Mochtar Riza ‎Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa Harvey Moeis, Robert Indarto, Suwito Gunawan, Fandi Lingga, Hendry Lie dan Tamron alias Aon.

“[Permufakatan jahat] dengan cara seolah-olah bekerja sama dalam pemurnian dan pelogaman timah,” katanya.

Akan tetapi kenyatanya mereka membeli bijih timah dari penambang ilegal melalui 12 perusahaan boneka yang terafiliasi dengan PT Refined Bangka Tin, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Venus Inti Perkasa.

Harli mengungkapkan, selain itu, biaya pemurnian dan pelogaman yang disepakati sebesar US$3700–US$4000 lebih tinggi dari biaya yang biasanya dikeluarkan oleh PT Timah Tbk yang berkisar antara US$1000–US$1500 per metrik ton.

“‎Akibat perbuatan tersebut negara dirugikan Rp300.003.263.938.131,14 (Rp300 triliun),” katanya.

The post Ini Ulah Mantan Pejabat Timah ‎Alwin Albar dalam Korupsi Rp300 Triliun appeared first on INDONESIAWATCH.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Kamis, (5/12), menyampaikan, Alwin Albar (AA) ditangkap di Bandara Internasional ‎Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banteng, pada hari ini.

Baca juga:
Hakim Ini Bebaskan Terdakwa Bos Timah Perusak Hutan Lindung

‎“[Penangkapan] dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-57/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-23/F.2/Fd.2/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-23/F.2/03/2024 tanggal 07 Maret 2024.

Penangkapan Alwin Abar selaku Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk tahun 2017–2020 ‎tersebut terkait kasus dugaan korupsi ‎dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Tahun 2015–2022.

“Tersangka AA [Alwin Albar] dibawa ke Gedung Menara Kartika Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Selepas itu, lanjut Harli, tersangka Alwin Albar bersama barang bukti kasus korupsi timah yang membelitnya (pelimpahan tahap II), diserakan‎ kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

‎Sebelumnya, kata Harli, tersangka Alwin Albar ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Sungailiat, Bangka, dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan peralatan washing plant pada PT Timah Tbk. oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung.

Dalam kasus dugaan korupsi timah ini, Alwin Albar disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junco Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

[red]

The post Kejagung Tangkap Mantan Pejabat PT Timah di Bandara Soetta appeared first on INDONESIAWATCH.

“Dalam penelusaran kami terdapat harga penawaran yang tidak wajar,” katanya dalam keterangan pada Kamis, (5/12).

Baca juga:
TTI Minta KPK Turun, Usut Kejanggalan Pengadaan Alat Intelijen Rp5,78 Triliun di Kejagung

Salah satu kejanggalan tersebut, lanjut dia, harga tender Rp300 miliar dimenangkan oleh salah satu perusahaan. “Perusahaan yang menawarkan Rp300 miliar kurang Rp20 juta, begitu seterusnya.”

Ia menduga bahwa pengadaan alat intelijen termasuk perangkat penyadapan Kejagung telah diatur sedemikian rupa, termasuk perusahaan pemenangnya.

Atas dasar itu, TTI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan kejanggalan dalam proyek pengadaan alat intelijen Kejagung senilai triliunan rupiah tersebut.

“Tidak mustahil KPK melakukan pendalaman. Darimana asal barang dan siapa perusahaan yang ditujuk. Kesemuanya itu merupakan wewenang KPK untuk membukanya,” kata dia.

‎Terkait tudingan ini, Indonesiawatch.id meminta tanggapan dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani. “Silakan ke Kapuspen ya,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar belum merespons konfirmasi yang disampaikan.

Namun sebelunya, Harli menyampaikan, ‎pengadaan alat intelijen termasuk perangkat penyadapan di Kejagung telah sesuai prosedur.

Harli menyampaikan, ini sebagaimana hasil dari peninjauan langsung Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, terhadap berbagai alat intelijen Kejagung pada Selasa, (26/11) lalu.

‎“Pengecekan yang dilakukan oleh Komisi III DPR ini merupakan bukti akuntabilitas pengadaan barang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Harli menegaskan, ini juga sekaligus membantah sejumlah pemberitaan di beberapa media soal isu dugaan korupsi pengadaan di direktorat pada Jamintel pada tahun 2024.
‎
Ia mengklaim bahwa proses pengadaan yang dilakukan di lingkungan Kejagung seluruhnya telah melalui proses yang transparan dan sesuai prosedur.

“Selain itu, pengadaan yang dilakukan juga sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),” tandasnya.

Adapun Ahmad Sahroni kala itu melakukan pengecekan langsung terhadap pengadaan dan alat-alat intelijen (intelligence devices) pada pengadaan TA 2024 di Kejagung.

Ia menyebutkan bahwa ‎kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan DPR, khususnya menyikapi adanya informasi di masyarakat mengenai proses pengadaan alat-alat intelijen Kejagung.

Ahmad Sahroni mengakui bahwa Kejagung telah memiliki peralatan intelijen yang canggih sehingga dapat membantu proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara.

“Perangkat-perangkat intelijen yang mumpuni tersebut mendapat dukungan dari DPR RI,” ujarnya.

[red]

The post Kejagung Klaim Pengadaan Alat-Alat Intelijen Sesuai Prosedur appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah moratorium izin pembangunan pabrik semen. (Indonesiawatch.id/ist)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, PT Semen Indonesia yang telah mewarnai perjalanan panjang pembangunan negeri ini jangan sampai pailit.

“Saya tidak ingin perusahaan Semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pailit dan sebagainya. Jangan sampai,” ujarnya.

Baca juga:
DPR: Kalau Ada Impor, Berarti Ada Mafia‎ Semen

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuanghan (PDI-P) ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12),‎ menegaskan, Semen Indonesia harus diselamatkan.

“Kita memiliki semangat yang sama. Save Semen Indonesia, selamatkan Semen Indonesia,” tandasnya.

Rieke menyampaikan, berdasarkan sejarah perjalan pabrik semen, khususnya Semen Padang merupakan perusahaan semen pertama di Asia‎ hasil dari nasionalisasi dari Belanda pada 1958.

“Produksi semen Indonesia ini yang membuat infrastruktur-infrastruktur penting di Belanda itu dibangun, seperti di Rotterdam, Amsterdam,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, beberapa bangunan bersejarah di Singapura. Selain itu, tentu saja awal-awal pembangunan Indonesia, parik semen Indonesia mempunyai andil penting.

“Mau itu Monas, mau gedung DPR ini, itu adalah Semen Padang, benar. Indarun,” ujarnya.

Bangsa Indonesia berjuang agar Indarung ditetapkan sebagai world heritage, sebagai memory of the world atas pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa.

“Harus kita sadari bersama, pembangunan infrastruktur makanan pokoknya salah satunya adalah semen. Selama terjadi pembangunan infrastruktur, maka selama itu juga dibutuhkan semen,” tandasnya.

Adapun yang menjadi persoalan, ujar Rieke, apakah semen yang digunakan untuk membangun infrastruktur ini merupakan hasil dari kekuatan industri semen nasional Indonesia yang sempat berjaya.

Industri semen Tanah Air, merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. “Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama,” katanya.

Untuk petinggi PT Semen Indonesia d‎an seluruh jajarannya, Rieke meminta untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk memperhatikan hak-hak pegawai.

“Lalu tanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan dengan adanya industri semen itu juga mohon menjadi perhatian,” katanya.

Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). “Ini juga penting untuk dihitung ulang. Kita akan dorong agar ada perbaikan,” tandasnya.

DPR juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan peraturan dan kebijakan yang positif untuk memajukan industri semen Tanah Air.‎ Pasalnya, tanpa ini siapapun direksinya tidak akan sangguh.
‎
“Dalam tanda kutip tidak adanya keberpihakan kebijakan terhadap penguatan semen, perusahaan semen dalam negeri ini enggak akan sanggup,” ujarnya.

Kemudian, harus dibelakukan SNI untuk semen. “Saya kira wajib begitu dengan maraknya semen-semen di luar produksi Indonesia‎,” ucapnya.

Rieke lantas mengungkapkan bahwa terjadi penurunan profit yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.‎

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesr 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.

Atas dasar itu, Rieke mendesak pemerintah memortorium pemberian izin membangun pabrik semen baru serta mengkaji Permendang agar tidak ada impor semen. Pasalnya, saat ini Indonesi ‎over produksi.

‎“Saya tidak mau Semen Indonesia bangkrut. Kalau ada pembangunan infrastruktur, maka sudah seharusnya Semen Indonesia bisa kembali tegak sebagai supplier semen, minimal untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.”

[red]

The post DPR: Semen Indonesia Jangan Sampai Pailit appeared first on INDONESIAWATCH.

Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mengaku sempat didatangi Gibran sebelum Pilpres 2024. Dalam videonya, pengamat politik itu menyebut bahwa putra sulung Jokowi itu mengaku kerap menerima kedatangan para menteri yang lalu lalang ke kediamannya di Solo.

Potongan ucapan Rocky tersebut disiarkan dalam salah satu acara stasiun TV. Dalam videonya, Rocky gamblang menyebut tawaran para menteri kepada Gibran adalah tindakan korupsi. “Karena belum jadi wakil presiden, waktu itu dia adalah Wali Kota. Saya kritik you (Gibran). Dia ngaku bahwa setiap Sabtu, berbagai macam menteri datang ke dia, kasih duit supaya Solo. Saya bilang, ‘You koruptor tuh!” ujar Rocky.

Baca juga:
Bocoran Rocky, Menteri-Menteri Tiap Sabtu Setor Duit ke Gibran, Waduh!

Kala itu, Rocky memperingatkan Gibran soal dugaan gratifikasi jika ada pemberian amplop untuk Gibran usai kunjungan tersebut. Dalam pengakuannya, Rocky menyebut dirinya bicara blak-blakan dalam upaya menyelamatkan Gibran sebelum terjerumus ke dalam tudingan korupsi.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) Muhammad Natsir Sahib melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya atas ucapannya yang menjurus kepada fitnah. “Ini sebagai ungkapan rasa marah saya terhadap video yang diunggah, ataupun pernyataan Rocky Gerung mengenai Gibran terima setoran dari menteri setiap Sabtu. Menurut saya, ini tidak benar,” kata Natsir dalam keterangannya di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Sabtu, 7 September 2024.

Menurutnya, ucapan Rocky mengandung narasi yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih. “Ini sebagai upaya saya sebagai pendukung Gibran, saya kebetulan relawan kemarin, dan juga termasuk masyarakat yang dirugikan ingin memberikan laporan kepada kepolisian,” ujarnya.

Dengan membuat laporan pengaduan ke polisi, Natsir berharap penyidik melakukan klarifikasi langsung kepada Rocky agar tidak terjadi miss informasi. “Unsurnya adalah untuk menerapkan pencemaran nama baik. Tapi dari pasal pidana umumnya pencemaran nama baik 310 dan 311. Namun, secara materil pelapornya harus yang bersangkutan, Gibran Rakabuming Raka,” kata Natsir.

Lebih lanjut, Natsir melayangkan somasi terhadap Rocky atas ucapannya tersebut. “Saya rasa itu fitnah maka kalau bisa dalam klarifikasinya kepada publik bahwa itu tidak benar,” ucapnya.

Baca juga:
Jauh dari Kesan Merakyat, Gaya Hedon Kaesang Tercium KPK

Terkait hal tersebut, Rocky Gerung hanya merespons singkat terkait dirinya yang dilaporkan oleh FOKSI ke pihak kepolisian lantaran ucapannya di sebuah acara televisi. “Oh, gue enggak kenal. Yang lapor siapa?” singkat Rocky dalam pernyataannya kepada awak media pada Minggu, 8 September 2024.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika mengatakan, lembaganya bekerja berdasarkan prosedur dan kerangka hukum. Ia mendorong masyarakat untuk melapor ke KPK apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

“Kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoaks lah kalau  zaman sekarang disampaikan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 6 September 2024.

[red]

The post Buntut Ucapan Menteri Kasih Duit ke Gibran, Rocky Gerung Dipolisikan appeared first on INDONESIAWATCH.

Jumlah produksinya sebesar 156 ribu Barrel of Oil Per Day (BOPD). Toh, lapangan migas di 11 negara itu tak mampu mengalahkan produksi 1 blok Rokan yaitu sebanyak 157 ribu BOPD.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro ekspansi Pertamina ke luar negeri adalah bagian dari pengembangan usaha.

“Kalau perusahaan minyak yang growing, cari tempat lain. Domestic jalan, luar negeri juga jalan. Artinya yang perusahaan multinasional, tidak hanya menggarap di negaranya, tetapi punya di negara-negara lain,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (28/07).

Komaidi mengatakan, produksinya yang lebih sedikit bisa saja karena ada lapangan-lapangan migas di luar negeri yang belum menghasilkan. “Atau memang yang lebih besar di domestik. Variabel penentunya banyak,” ujarnya.

Komaidi enggan memberikan penilaian tentang efektif dan efisiennya Pertamina menggarap lapangan migas di luar negeri. “Harus dilihat lagi biaya investasi dan biaya operasional. Yang di Rokan berapa, di luar negeri berapa. Jadi bisa dilihat lebih utuh,” ujarnya.

Ketika mengambil alih Blok Rokan sendiri, katanya, Pertamina juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit. ” Yang masuk ke kas negara,” katanya.
[red]

The post Blok Rokan Kalahkan Produksi Minyak Pertamina di 11 Negara, Pengamat: Mungkin Belum Menghasilkan appeared first on INDONESIAWATCH.