Namun, studi kolaboratif yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat–Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Australian National University, The SMERU Research Institute (SMERU), dan Institute for Essential Services Reform (IESR) menemukan bahwa transisi energi tersebut berpotensi memperparah kondisi kelompok rentan.

Skenario emisi nol bersih menunjukkan pergeseran drastis dari batu bara ke energi terbarukan. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proporsi energi terbarukan dalam sektor energi dan ketenagalistrikan ditargetkan 34%-85% pada 2050.

Tim peneliti dari LPEM FEB UI, ANU, IESR, dan SMERU menyimulasikan dampak dekarbonisasi sektor energi terhadap kesejahteraan kelompok rentan di masyarakat, khususnya rumah tangga yang dikepalai perempuan, rumah tangga yang memiliki anggota keluarga orang dengan disabilitas, dan rumah tangga dengan anak atau lansia.

Analisis yang menggunakan model ekonomi Global Change Assessment Model (GCAM) dan Almost Ideal Demand System (AIDS) tersebut tidak hanya mengukur dampak perubahan harga dan kesejahteraan, tetapi juga merumuskan opsi kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan.

Peneliti Utama SMERU, Asep Suryahadi menjelaskan bahwa hasil simulasi menunjukkan skenario NZE dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan dibandingkan dengan skenario referensi (tanpa kebijakan).

Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga orang dengan disabilitas mengalami dampak kemiskinan paling besar, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan menghadapi penurunan ketimpangan terkecil.

Tim peneliti juga menyimulasikan dampak stimulus fiskal dalam merespons potensi peningkatan kemiskinan dan ketimpangan akibat transisi energi. “Hasilnya, stimulus fiskal atau cash transfer cukup efektif untuk membantu seluruh rumah tangga, termasuk rumah tangga rentan. Kebijakan ini bahkan mampu menurunkan tingkat ketimpangan hingga di bawah level pada skenario referensi,” ujar Asep.

Berdasarkan hasil stimulasi, tim peneliti menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan: Pertama, perlunya perlindungan sosial yang menargetkan kelompok rentan dengan stimulus fiskal. Kedua, menggunakan pendapatan dari harga karbon untuk membiayai stimulus fiskal. Terakhir, mengintegrasikan aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) ke dalam strategi transisi energi.

The post Transisi Energi Berisiko Tingkatkan Ketimpangan, SMERU Beberkan Rekomendasi untuk Melindungi Kelompok Rentan appeared first on INDONESIAWATCH.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang kuartal IV tahun 2014, ketika Jokowi baru menjabat presiden periode pertama, Indonesia tercatat mengimpor 503.324 ton beras atau senilai USD 239 juta.

Baca juga:
Tahun 2025, Tak Ada Impor Beras, Jagung, Gula & Garam

Di tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Jokowi selalu mengimpor beras dari luar negeri. Jika ditotal, selama dua periode, pemerintahan Jokowi mengimpor sekitar 13,4 juta ton beras, senilai lebih dari USD 7 miliar.

Jika dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan nilai rata-rata kurs Dolar USD sepanjang 2014 – 2024, maka 1 USD setara Rp14.345,83. Angka terakhir ini, jika dikali dengan total nilai impor beras era Jokowi sekitar USD 7 miliar, maka nilai impor beras selama periode Jokowi mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Merujuk data BPS, pemerintahan Jokowi paling banyak mengimpor beras di tahun 2018, 2023 dan 2024. Tahun-tahun tersebut memang krusial karena berdekatan dengan Pemilu 2019 dan 2024 serta Pilkada akhir 2024.

Pada 2018, pemerintahan Jokowi mengimpor beras sebanyak 2,25 juta ton beras dari luar negeri atau senilai USD1,04 miliar. Di 2023, pemerintahan Jokowi mengimpor 3,06 juta ton dengan nilai USD1,79 miliar.

Puncaknya, sebelum lengser, pemerintahan Jokowi melakukan impor beras dengan jumlah terbesar selama periode Jokowi. Rezimnya mengimpor 3,48 juta ton beras dengan nilai USD 2,1 miliar sepanjang Januari – Oktober 2024 atau sebelum pelantkan Presiden baru Indonesia.

[red]

The post Dua Periode Rezim Jokowi Hobi Impor Beras, Total 13,4 Juta Ton Senilai Lebih Rp100 triliun appeared first on INDONESIAWATCH.

Kondisi ini terjadi di tengah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri. Informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, saat ini Kejagung sedang menyelidiki dugaan persoalan hukum impor minyak yang terjadi di tubuh kuda laut tersebut sejak tahun 2018 hingga 2023.

Baca juga:
Kejagung Geledah Rumah Beberapa Direksi Pertamina, Eks Tim Reformasi Mafia Migas: Rawan Pemburu Rente Impor BBM

Tersiar kabar ada potensi kemahalan mencapai sekitar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahunnya yang bisa dianggap sebagai kerugian. Infonya, BPK lagi menghitungnya atas permintaan Kejagung.

Patut diduga penyelidikan yang sedang dilakukan Kejagung ini, untuk menelisik dugaan mark up pengadaan BBM dan minyak mentah. Dengan tujuan, agar ke depan proses bisnisnya lebih transparan dan akuntabel serta untuk memperoleh efisiensi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkali-kali memberikan sinyal kuat terkait masalah impor minyak mentah dan BBM di berbagai kesempatan. Dia mengungkapkan saat ini Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, terdiri dari BBM dan minyak mentah.

Besarnya perputaran uang dalam praktik impor telah memberikan “defisit current account” yang menekan neraca keuangan negara. Besarnya angka impor minyak tersebut rawan menimbulkan penyelewengan, jika tidak dilakukan oleh pejabat yang memiliki integritas tinggi.

Sudah satu bulan lebih, Simon menggantikan Dirut Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati. Sejauh ini belum ada gebrakan berarti.

Ketika terpilih, Simon sempat menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk membawa Pertamina menjadi lebih baik. “Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” ujarnya Simon, seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina, (5/11).

Hanya saja untuk mewujudkan itu, Simon membutuhkan bukan saja orang-orang yang profesional dan berintegritas, tetapi juga loyal. Hingga saat ini, berdasarkan pantauan Indonesiawatch.id, belum ada tanda-tanda adanya pergantian direksi di holding dan subholding Pertamina.

Sebelumnya diduga telah terjadi penggeledahan sederet rumah-rumah direksi Pertamina Holding dan direksi Subholding Pertamina. Proses tersebut berlangsung pada Selasa (10/12) subuh-subuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar tujuh orang direksi Pertamina holding dan Subholding yang rumahnya digeledah penyidik Kejagung. Kabarnya pada saat penggeledahan ditemukan bukti-bukti yang terkait, termasuk semua telepon seluler (ponsel) para pejabat yang rumahnya digeledah Kejagung.

Ponsel tersebut disita lalu data-datanya dikloning guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang beredar di kalangan internal Pertamina, muncul nama nama inisial AN, EW, RS, MK, SD, EC dan YF.

Ketika Indonesiawatch.id mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut kepada Corpotare Secretary Pertamina Holding dan PT PPN serta PT KPI, mereka tidak menjawab tegas alias hanya memberikan respon “belum terinfo”.

[red]

The post Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Nampaknya Jamintel Reda Manthovani menerapkan standar ganda, ketika lelang pengadaan material khusus intelijen, meminta perlakuan khusus dengan alasan, menyangkut perangkat intelijen berklasifikasi rahasia.

Baca juga:
TTI Minta KPK Turun, Usut Kejanggalan Pengadaan Alat Intelijen Rp5,78 Triliun di Kejagung

Tapi ketika diminta tanggapannya, Jamintel selaku pembina intelijen di Kejagung dan memiliki otoritas atas seluruh material khusus intelijen, justru menyerahkan kepada Kapuspen untuk memberikan tanggapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, menanggapi soal pemberitaan dugaan markup pengadaan material khusus intelijen di Kejagung, bahwa proses lelang sudah sesuai prosedur.

Harli menambahkan bahwa proses pengadaan barang yang dilaksanakan di Kejagung, telah ditinjau oleh wakil ketua komisi III DPR-RI Ahmad Sahroni, hal ini merupakan bukti akuntabilitas dan pengawasan proses pengadaan material khusus intelijen di Kejagung.

Tanggapan Kapuspen Harli Siregar di atas, justru semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan penyelewengan dalam lelang pengadaan matsus intel. DPR memang memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan, atas penggunaan APBN dan menilai apakah proyek tersebut sesuai DIPA.

Namun demikian, kewenangan untuk menentukan ada atau tidak kerugian negara, dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN, adalah kewenangan BPK sesuai amanat UUD 1945. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah tugas dan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Oleh sebab itu kunjungan dan statement komisi III DPR ahmad Sahroni, saat meninjau lelang pengadaan matsus intel di Kejagung, adalah statement politik, tidak bisa disejajarkan dengan statement auditor negara (BPK) maupun statement penegak hukum (KPK) yang memiliki legitimasi dihadapan hukum.

Di saat jajaran Kejagung sedang berbenah, demi memenuhi harapan rakyat Indonesia, Kejagung menjadi penjuru dibidang penegakan hukum, seyogyanya Jamintel Reda Manthovani bersikap kesatria dan bertanggung jawab untuk mengungkap tabir kecurigaan atas lelang pengadaan matsus intel, dengan nilai fantastic Rp 5, 78 Triliun.

Mungkin Badan Intelijen Negara sebagai punggawa intel di negeri ini, belum pernah membeli matsus intel sebesar Rp5,78 Triliun, dalam satu tahun anggaran.

[red]

The post Transparansi Jamintel Kejagung Diuji Dalam Dugaan Kasus Mark Up Pengadaan Alat Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.

Pada survei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada medio Juli 2024, elektabilitas RK di Pilgub Jabar mencapai 50,6%. Jauh di atas kandidat lainnya, termasuk Dedi Mulyadi yang hanya sebesar 25,1%.

Baca juga:
Survei SMRC: Elektabilitas Pramono-Rano Melonjak, Ungguli Ridwan Kamil-Suswono

Arah politik ternyata berubah, RK justru maju di Pilgub Jakarta. RK pun akhirnya meminang Suswono, yang ternyata juga bukan orang Jakarta. Baik RK dan Suswono ber-KTP Jawa Barat.

Pertama kali disurvei setelah pendaftaran pasangan calon Pilgub ke KPUD Jakarta, elektabilitas RK – Suswono ternyata cukup meyakinkan. Menurut Lembaga Lembaga Survei Indonesia (LSI), elektabilitas RK – Suswono sebesar 51,8% pada periode September 2024.

Sementara elektabilitas paslon Pramono – Rano sebesar 28,4% dan paslon Dharma – Kun Wardana sebesar 3,2%. Alih-alih menjadi awal yang bagus, elektabilitas RK – Suswono terus merosot. Masih berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas RK – Suswono di Oktober 2024 anjlok menjadi 37,4%.

Di sisi lain, elektabilitas Pramono – Rano terus menanjak menjadi 41,6%. Artinya Pramono – Rano mampu menyalip elektabilitas RK – Suswono dalam tempo satu bulan.

RK mulai menyadari gelagat aneh pada proses pemenangannya. Sudah dimulai dengan elektabilitas awal yang bagus, ternyata bukannya meningkat, malah semakin jatuh. Artinya, ada proses suksesi yang gagal dari ‘beking’ dan partai pengusung RK – Suswono di Pilgub Jakarta.

Sayangnya RK sudah kadung terjebur di dalam arena Pilgub Jakarta. Tidak ada pilihan balik kanan atau lompat ke arena Pilgub Jabar, selain menyelesaikan pertarungan.

Hasilnya, hari ini (28/11), Paslon RK – Suswono tumbang dari paslon Pramono – Rano. Bahkan hanya satu putaran. Dikutip dari kumparan.com, paslon Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 2.181.636 suara atau 50,07%.

Sementara itu, Ridwan Kamil-Suswono mendapat suara 1.717.037 atau 39,40%. Terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang memperoleh 458.839 suara atau 10,53%.

RK – Suswono sendiri didukung 16 partai politik, komposisi yang cukup ‘gemoy’. Ada Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, dan PBB, Perindo, PAN, PPP, PKN, Prima, Garuda, dan Partai Buruh.

Selain itu, di berbagai kesempatan mantan Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk memilih paslon RK – Suswono. Paslon ini juga mendapat dukungan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Toh, semua itu tidak mengangkat tingkat elektoral RK – Suswono. Sebaliknya, malah nyungsep.

Dalam menanggapi kekalahannya, RK mengatakan bahwa politik bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang ada di pemikiran RK, politik bukan matematika. “Politik itu bukan matematika ya,” katanya.

Sayangnya menurut Neal DeRoo (2022) dalam bukunya berjudul The Political Logic of Experience, ada fenomena logika politik. Artinya berpolitik butuh logika.

[red]

The post Tragis Nasib Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Korban Politik? appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Baru masuk kabinet, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pernah menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes) mengundang perangkat desa di Kabupaten Serang.

Tujuannya untuk kepentingan yang beraroma politik, mengingat istri Yandri adalah Cabub Kabupaten Serang pada Pilkada Serang 2024. Belum selesai masalah tersebut, kali ini Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) atau pendamping desa diundang oleh salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Amiruddin dan Anwar Husen.

Baca juga:
Konfigurasi Peta Kekuatan Para Cagub di Pilkada Aceh 2024

Pasangan Calon Bupati Pidie, Amiruddin/Anwar yang diusung oleh Partai PAN, melayangkan undangan silaturahmi kepada seluruh jajaran pendamping desa atau TPPI P3MD Kabupaten Pidie. Surat Undangan itu ditandatangani langsung oleh Cabub/Cawabub Pidie bernomor: 58/AMAN/IX/2024 tanggal 11 Nopember 2024.

Amat terang benderang terkait dengan dukungan politik, terhadap pasangan Cabub/Cawabub Pidie yang diusung oleh PAN. Tarik menarik dukungan politik dari TPPI P3MD Pidie, telah menjadi ironi politik ketika Pemilu 2024 yang lalu, jajaran TPPI P3MD Pidie yang tidak mendukung Capres Anis/Cak Imin, mendapat sanksi dipindah ke daerah terpencil.

Kasus ini menimpa Cut Farhani, Irwan Alwizar dan Yusaini anggota TPPI P3MD Pidie, karena memilih Prabowo/Gibran, nasibnya harus pindah ke Kabupaten Bener Meriah, Singkil dan Aceh Barat.

Fenomena kentalnya politik kekuasaan untuk cawe-cawe pada Pilkada 2024, tidak saja merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Pilkada, tapi berakibat buruk bagi pembangunan demokrasi di Aceh, sebagai wilayah yang rentan konflik.

Modus politik dengan mengeksploitasi jajaran TPPI P3MD, nampaknya menjadi trend politik Pilkada, dalam rangka memobilisasi masyarakat desa, untuk memenangkan Pilkada.

The post Calon Bupati di Aceh Undang Pendamping Desa, Arahan Kemendes? appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena GAM sebelumnya sebagai kekuatan bersenjata, kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik baru di Aceh. Menariknya sepanjang penyelenggaraan Pilkada Aceh, kualitas demokrasi Aceh selalu menunjukan track record yang patut dibanggakan.

Baca juga:
Ulama dalam Pusaran Pilkada Aceh 2024

Pilkada Aceh 2024 yang mengusung dua Cagub Aceh, Cagub nomor urut 1 Bustami Hamzah dan Cagub nomor urut 2 Muzakir Manaf mantan orang nomor satu di GAM. Inilah kali pertama kalangan GAM hanya mengusung 1 Cagub saja.

Apakah kalangan GAM belajar dari kekalahan yang lalu, ketika suara GAM terpecah, akibat naiknya beberapa Cagub dari elemen GAM?

Memperhatikan kekuatan parpol pengusung dan pendukung, Mualem didukung oleh koalisi besar gabungan partai politik lokal maupun nasional, yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan dengan total 52 dari 81 kursi di DPR Aceh.

Kemudian juga mendapatkan dukungan dari sejumlah partai nasional (non parlemen) yakni PSI, Ummat, dan partai Garuda. Sementara Cagub Bustami Hamzah, diusung oleh Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan data KIP Aceh, Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2024, memperoleh kursi mayoritas sebanyak 20 kursi dari 81 kursi di DPRA, dengan perolehan suara di 10 daerah pemilihan sebesar 683.768 suara.

PKB sebagai parpol pendukung Cagub Mualem, memperoleh suara sebesar 310.247. Sementara parpol Golkar pendukung Cagub Aceh Bustami, memperoleh 328. 369 suara di 10 daerah pemilihan, selanjutnya Nasdem memperoleh 263.859 suara.

Mengamati data-data diatas, diprediksi peta kekuatan Cagub Aceh dan peluang merebut kemenangan, sebagai berikut :

1.  Kekuatan massa mantan GAM saat ini tidak terpecah, karena hanya mengusung satu Cagub saja yaitu Mualem.
2. Partai Aceh sebagai mesin politik Mualem, terbukti dalam Pemilu Legislatif Aceh 2024, mampu merebut suara terbanyak di 10 daerah pemilihan.
3. Partai pendukung Cagub Mualem, memiliki perolehan suara yang cukup signifikan pada Pemilu Legislatif Aceh 2024. Hal ini akan mempertebal perolehan suara Mualem.
4. Mesin politik Cagub Mualem, seperti KPA, Sahabat Mualem, LPMA dan Organisasi keagamaan, secara simultan terus bergerak mempengaruhi masyarakat di pedesaan.
5. Dukungan Presiden Prabowo terhadap Cagub Mualem, merupakan factor strategis yang dapat mendongkrak perolehan suara Mualem.
6. Basis suara Cagub Bustami, nampaknya bertumpu pada kekuatan Golkar dan Nasdem yang pada Pemilu Legislatif Aceh 2024, memperoleh suara kedua dan ketiga terbesar setelah Partai Aceh. Namun jumlah perolehan suaranya masih jauh dibawah Partai Aceh.
7. Figur Bustami sebagai ASN, sejauh ini kurang popular di Aceh. Diprediksi perolehan suara Bustami terkonsentrasi di daerah perkotaan.
8. Pemberitaan media massa, gencar mengangkat dugaan keterlibatan Bustami, dalam pusaran kasus korupsi pembangunan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh, dapat berdampak terhadap menurunnya elektabilitas Bustami.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Konfigurasi Peta Kekuatan Para Cagub di Pilkada Aceh 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Meskipun demikian, Pramono membutuhkan dukungan dari pihak lain agar menang. Apalagi, tingkat popularitasnya di DKI Jakarta masih cetek.

Baca juga:
Calon Tunggal Menjamur, Fenomena Kotak Kosong, Dilema Pilkada Ulang

Karena itu salah satu strategi agar mampu mendongkel elektabilitas Pramono adalah mendapat dukungan Presiden Joko Widodo. Efek Jokowi, meski telah berkurang di Jakarta, masih signifikan mengangkat suara untuk Pramono.

Dukungan Jokowi ke Pramono bukanlah sesuatu yang sulit. Hubungan Pramono dan Jokowi selama ini cukup dekat. Menjadi Sekretaris Kabinet selama 9 tahun di era Jokowi, adalah indikator bahwa Jokowi percaya terhadap Pramono.

Pramono juga menjadi jembatan komunikasi antara Jokowi dan Megawati selama ini. Dikenal sebagai sosok mediator, Pramono tetap menjadi orang kepercayaan Jokowi. Walaupun beberapa bulan terakhir, perseteruan PDI-Perjuangan dan Jokowi semakin meruncing.

Baca juga:
Anies Batal Melenggang di Jakarta, PDIP Putuskan Usung Pramono-Rano

Dikutip dari Majalah Tempo, arah dukungan Jokowi mulai berubah di Pilgub DKI Jakarta. Tadinya Jokowi mendorong Ridwan Kamil menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Jokowi kini condong mendukung Pramono Anung,” seperti dilaporkan Majalah Tempo.

Dibandingkan Ridwan Kamil, tentu secara personal Jokowi lebih dekat dengan Pramono. Apalagi selama hampir 10 tahun memerintah, Jokowi beberapa kali dikritik Ridwan Kamil.

Pada tahun 2015 misalnya, ketika menjabat sebagai Walikota Bandung, Ridwan Kamil pernah mengkritik 100 hari Jokowi sebagai Presiden. Ridwan Kamil juga pernah mengkritik pembaungunan ibukota nusantaraa (IKN).
[red]

The post Menebak Dukungan Jokowi: Pramono atau Ridwan Kamil appeared first on INDONESIAWATCH.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan masyarakat penganut agama Islam paling besar di dunia, Dikutip dari data World Population Review, jumlah penganut agama Islam di Indonesia mencapai 244,7 juta jiwa.

Baca juga:
Nilai Ekspor Indonesia Anjlok Periode Januari-Mei

Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesai ke 7 negara teluk sebesar USD 6,35 miliar. Nilai ini memiliki porsi 2,4% dari total nilai ekspor Indonesia yaitu sebesar USD 258,77 miliar. Tujuh negara teluk tersebut adalah, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Kuwait dan Bahrain.

Perdagangan Indonesia ke negara teluk pun masih membebani neraca perdagangan nasional. Pasalnya impor Indonesia dari negara teluk per 2023 hampir USD 10 miliar. Artinya minus sekitar USD 3,65 miliar.

Nilai ekspor Indonesia ke negara teluk juga masih kalah dibandingkan dengan satu negara ASEAN seperti Vietnam. Nilai ekspor Indonesia ke Vietnam sebesar USD7,53 miliar pada tahun 2023.

Dari 7 negara teluk tujuan ekspor, nilai paling besar adalah Uni Emirat Arab (UEA). Nilai ekspor ke negara yang dipimpin Mohammed bin Zayed Al Nahyan sebesar USD2,64 miliar.

Sedangkan nilai ekspor Indonesia paling rendah ke negara teluk adalah Bahrain. Nilai ekspor ke Bahrain sebesar USD52,88 juta sepanjang tahun 2023.

Kondisi ini menunjukan bahwa ekspansi ekspor ke negara teluk belum optimal. Program ekonomi syariah dengan label produk halal belum mendorong nilai ekspor ke negara teluk secara signifikan.

Baca juga:
Ini Produk Impor China yang Paling Besar ke Indonesia

Sepanjang 2023, ekspor produk halal nasional sekitar USD 50 miliar. Porsi nilai ekspor ke negara teluk hanya 12% dari total produk halal Indonesia.

Karena itu pemerintah perlu membuka pasar lebih luas di negara teluk dan menguatkan citra merek produk Indonesia di sana. Tidak hanya sekedar teken meneken perjanjian bilateral, yang justru membebani neraca perdagangan nasional dengan Negara Teluk. Karena lebih banyak impor daripada ekspor.

[red]

The post Sesama Negara Mayoritas Islam, Ekspor Indonesia ke Negara Teluk Masih Rendah appeared first on INDONESIAWATCH.