Menu ✖

Dark Mode

Copyright ©2026 INDONESIAWATCH All Rights Reserved

Aceh, Kemarahan, dan Defisit Mendengar Jakarta Boyamin: Permintaan Pengembalian Aset Justru Menguatkan Dugaan Kepemilikan Febrie Adriansyah Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas Jampidsus Febrie Diminta Mundur Demi Jaga Marwah Kejagung dan Pemerintahan Prabowo
Terbaru

Salah satu smelter yang disita Kejagung sebagai barang bukti korupsi timah yang membelit 5 tersangka korporasi. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)Salah satu smelter yang disita Kejagung sebagai barang bukti korupsi timah yang membelit 5 tersangka korporasi. (Indonesiawatch.id/Dok. Kejagung)

Hukum

2 Jan 2025 - 21:59 WIB

Ini Rentetan Alat Bukti dan ‎Barbuk Dasar Kejagung Tetapkan 5 Korporasi Tersangka Korupsi Timah

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan, kejagung menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka korupsi timah. (Indonesiawatch.id/Dok Kejagung)Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan, kejagung menetapkan 5 korporasi sebagai tersangka korupsi timah. (Indonesiawatch.id/Dok Kejagung)

Hukum

2 Jan 2025 - 20:42 WIB

Kejagung Tetapkan 5 Korporasi Tersangka Korupsi Timah

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opini

2 Jan 2025 - 19:54 WIB

Membentuk Ulang Pengajaran Ekonomi

Ilustrasi Sultan Iskandar Muda versus JokowiIlustrasi Sultan Iskandar Muda versus Jokowi

News Update

2 Jan 2025 - 18:30 WIB

Jokowi Versus Sultan Iskandar Muda

MK nyatakan presidential threshold batasi hak konstutusional pemilih. (Indonesiawatch.id/Dok. MK)MK nyatakan presidential threshold batasi hak konstutusional pemilih. (Indonesiawatch.id/Dok. MK)

Hukum

2 Jan 2025 - 18:14 WIB

MK: Presidential Threshold Batasi Hak Konstitusional Pemilih

Ilustrasi pajak PPN 12%.Ilustrasi pajak PPN 12%.

Ekonomi

2 Jan 2025 - 17:55 WIB

Akrobat UU HPP agar PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah, Ekonom: Terkesan Maksain

Ketua MK, Suhartoyo membacakan amar putusan menghapus presidential threshold. (Indonesiawatch.id/Dok. MK)Ketua MK, Suhartoyo membacakan amar putusan menghapus presidential threshold. (Indonesiawatch.id/Dok. MK)

Hukum

2 Jan 2025 - 17:42 WIB

MK Hapus Presidential Threshold

Penonton DWP 2024 membawa bendera Malaysia. Sebanyak 18 oknum anggota Polri memeras puluhan penonton asal Malaysia hingga Rp2,5 miliar. Polri didesak jerat para oknum dengan delik pidana. (Indonesiawatch.id/Dok. DWP)Penonton DWP 2024 membawa bendera Malaysia. Sebanyak 18 oknum anggota Polri memeras puluhan penonton asal Malaysia hingga Rp2,5 miliar. Polri didesak jerat para oknum dengan delik pidana. (Indonesiawatch.id/Dok. DWP)

Hukum

2 Jan 2025 - 16:56 WIB

Kompolnas Setuju Oknum Polri Pemeras Warga Malaysia Dijerat Pidana

Sri Mulyani dalam acara pembukaan perdagangan BEI tahun 2025, Kamis (2/1/2025)Sri Mulyani dalam acara pembukaan perdagangan BEI tahun 2025, Kamis (2/1/2025)

Ekonomi

2 Jan 2025 - 13:48 WIB

Prabowo Sidak Kemenkeu Sore Hingga Maghrib, Sri Mulyani: Pertama Kali Presiden Datang ke Kementerian Keuangan

Acara DWP 2024 di JIExpo. Sebanyak 18 oknum polisi memeras 45 WN Malaysia hingga Rp2,5 miliar dalam acara itu. (Indonesiawatch.id/Dok. DWP)Acara DWP 2024 di JIExpo. Sebanyak 18 oknum polisi memeras 45 WN Malaysia hingga Rp2,5 miliar dalam acara itu. (Indonesiawatch.id/Dok. DWP)

Hukum

2 Jan 2025 - 12:31 WIB

Dua Oknum Polri Pemeras WN Malaysia Banding PTDH, Pengamat: Perlunya Pidana