Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Sunarso mengatakan pihaknya telah menganalisis kebijakan American First Donald Trump sebagai upaya protektif. Artinya ada pembatasan kerjasama dalam perdagangan dengan luar negeri.

Baca juga:
Ini Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi RI

Menurut Dirut BRI itu, setelah melakukan simulasi, kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi menciptakan kontraksi perdagangan global. “Global itu akan terkontraksi sekitar 8,5%. Dan itu dampaknya terhadap negara-negara yang kita anggap sebagai mitra dagangnya. Itu yang paling utama,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, (13/11).

Sunarso menilai efek proteksionisme Trump juga dapat menaikkan tingkat inflasi di AS. Kondisi ini, kata Sunarso, berpeluang besar untuk direspon The Federal Reserve, Bank Sentral AS. “Inflasi itu akan direspon oleh The Fed, dengan kembali akan menaikkan suku bunga,” ujarnya.

Persoalannya, saat ini suku bunga The Fed sudah cukup tinggi, sekitar 4,50-4,75%. Jika suku bunga The Fed naik, dapat mempengaruhi suku bunga bank sentral negara lain, termasuk Bank Indonesia. Artinya, kenaikan suku bunga Bank Indonesia, berpeluang ikut naik.

“Apakah kalau nanti terjadi inflasi gara-gara terlalu protektif ini akan direspon dengan kenaikan suku bunga, itu yang kita masih tanda tanya. Mungkin barangkali ada cara yang lain, kita nggak tahu. Tapi sementara kita ikuti logic-nya secara ekonomi seperti ini,” katanya.

Sunarso juga menjelaskan bahwa efek proteksionisme Trump dapat menciptakan perang dagang dengan China, bahkan dengan negara lain. “Kalau ternyata China membalas dengan perang dagang, ini China saja, itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita, hanya sekitar 4,7% – 5,03%,” ujar pria yang sudah 5 tahun lebih menjadi Dirut BRI itu.

Yang lebih parah, sambungnya, negara-negara lain juga ikut membalas proteksionisme AS. Kondisi ini sangat signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kalau negara-negara lain ramai-ramai, membalas proteksionisme Amerika, itu dampaknya lebih buruk lagi. Itu pertumbuhan ekonomi kita hanya dapat 4,6% – 4,9% saja. Ini kita harus antisipasi,” ujarnya.

Proyeksi ini menjadi ancaman bagi Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Paslanya, Presiden ke-08 RI ini ternyata memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius: 8%.

“Makanya kita perlu hati-hati, jika Amerika protektif, dan dibalas dengan China, seperti perang dagang era Trump yang lalu, itu signifikan dampaknya ke kita,” ujar Sunarso mewant-wanti.

[red]

The post Dirut BRI Sebut Porteksionisme Trump Picu Perang Dagang, Pertumbuhan Indonesia Bisa Gagal Target appeared first on INDONESIAWATCH.

Pemanggilan ini berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Panitia Angket DPR terhadap penyelenggaraan Haji tanggal 18 September 2024.

Baca juga:
Lagi-Lagi Mangkir, Menag Yaqut Disemprot Pansus Hak Angket Haji

Irfan diminta datang ke DPR pada Kamis, 19 September 2024 pukul 14.00 WIB. Pertemuan akan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara DPR lantai 1.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kehadiran saudara,” tertulis dalam surat undangan DPR RI yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, 18 September 2024.

Sebelumnya, DPR telah membentuk panitia khusus (Pansus) Hak Angket atas persoalan penyelenggaraan Haji 2024. DPR menilai telah terjadi dugaan kongkalikong antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan pihak agen travel Haji. Dugaan permainan itu terkait pengelolaan kuota haji plus.

Baca juga:
Bola Panas Kuota Haji, Gus Yaqut Dibidik KPK?

Dari temuan DPR, banyak jemaah yang baru daftar jelang pelaksanaan haji bisa langsung melaksanakan haji 2024 lalu, tanpa harus menunggu lama.

Padahal, ada sekian banyak jemaah lain yang sudah menunggu puluhan tahun. Tapi, tak kunjung bisa diberangkatkan. Bahkan, ada jemaah di daerah tertentu yang daftar tunggunya mencapai 45 tahun.

Salah satu Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Marwan Jafar mengharapkan aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan pelanggaran pada pelaksanaan haji 2024.

“Saya meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan layanan haji,” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9).

[red]

The post Karena Persoalan Haji, Dirut Garuda Dipanggil Pansus Angket DPR appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, banyak orang partai politik yang tidak terpilih menjadi anggota DPR RI, ikut seleksi anggota BPK. Misalnya saja Bobby Adhityo Rizaldi, Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan.

Baca juga: 5 Anggota BPK Pilihan DPR Perlu Ditinjau Ulang karena Bermasalah

“Atau ada yang sudah jadi DPR, tapi nampaknya kemudian lebih tertarik ke BPK. Nah, itu menjadikan BPK menjadi lebih politis belakangan ini,” kata Boyamin kepada indonesiawatch.id, (10/09).

Karena itu Boyamin ingin membersihkan unsur politik di dalam tubuh pimpinan BPK. “Dengan cara masuk ke MK [Mahkamah Konstitusi], syarat untuk menjadi pimpinan BPK itu minimal 5 tahun sudah mundur atau bahkan harus 10 tahun mundur dulu dari parpol,” ujarnya.

Boyamin berencana menggugat UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tentang syarat pimpinan BPK. Jika tidak ada aral melintang, Boyamin akan mengajukan gugatan ke MK pada Bulan Oktober 2024. “Semoga maju awal Oktober,” katanya.

Ia ingin menambahkan agar calon anggota BPK harus mengundurkan diri dari partai politik minimal 5 tahun saat pendaftaran.

Menurutnya, aturan sejenis sudah dilakukan ketika seleksi Jaksa Agung. Dimana calon Jaksa Agung harus mundur dari partai politik minimal 5 tahun, jika ingin menjadi bos para jaksa.

“Jadi nggak bisa mundur baru kemarin atau setahun lalu, terus kemudian jadi Jaksa Agung. Nggak bisa, kalau politisi,” ujarnya.

Boyamin mengatakan, hal tersebut juga bisa berlaku untuk pimpinan BPK. Karena keberadaan BPK tertuang di UUD 1945.

“Sehingga BPK ini juga prinsipnya lebih kuat, sebagai badan yang independen untuk memeriksa keuangan, maka dia juga harus lepas dari unsur politik, dengan cara lepas dari parpol,” katanya.

Menurutnya, dengan revisi UU BPK, para politisi yang ingin loncat menjadi anggota BPK akan berpikir ulang mendaftar. “Karena BPK ini mengawasi keuangan negara. Kalau nanti tarik menarik dengan Parpol nanti bisa berabe. Dan itu yang sudah kita rasakan selama ini,” ujarnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Banyak Politisi Jadi Pimpinan BPK, MAKI Mau Gugat ke MK appeared first on INDONESIAWATCH.

“Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan, fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada peserta sidang Paripurna, di Gedung DPR (10/09).

Baca juga:
Komisi XI DPR Tetapkan Anggota BPK Bermasalah

“Setuju,” ujar para anggota DPR yang hadir.

Beberapa anggota terpilih dianggap kontroversial karena mayoritas merupakan politisi. Seperti Fathan politisi dari PKB, Bobby Rizaldi politisi dari Partai Golkar, dan Daniel Lumban Tobing politisi dari PDI-P.

Sementara Akhsanul Khaq terseret kasus pemeliharaan rel kereta di Sulsel, Jawa dan Sumatra. Dimana juga sebagai auditornya.

Baca juga:
5 Anggota BPK Pilihan DPR Perlu Ditinjau Ulang karena Bermasalah

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, komposisi Anggota BPK terpilih sangat kental dengan partai politik. Karena itu Boyamin berencana akan menggugat aturan tentang syarat politisi menjadi pimpinan BPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya akan maju ke MK untuk membuat syarat orang dari partai, minimal mundur lima tahun sebelum mencalonkan jadi anggota BPK. Supaya bersih dari unsur-unsur partai,” kata Boyamin.
[red]

The post Rapat Paripurna DPR Menyetujui Anggota BPK Kontroversial appeared first on INDONESIAWATCH.

Dari pemaparan Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR (09/09), tercatat bahwa total laba bersih BUMN di tahun 2023 turun Rp19 triliun atau 5,47% dibandingkan tahun 2022. Tercatat laba bersih BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp347 triliun turun menjadi Rp328 triliun di 2023.

Hal ini disebabkan pendapatan menurun di tahun 2023 sebesar Rp52,8 triliun atau 1,7% dibandingkan tahun 2022. Tercatat total pendapatan BUMN di tahun 2022 sebesar Rp3.106,8 turun menjadi Rp3.054 triliun di 2023.

Baca juga:
Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso

Sementara kewajiban atau liabilitas 75 BUMN tersebut, terus mengalami kenaikan. Di tahun 2023, liabilitas BUMN membengkak Rp363 triliun atau 4,6% dibandingkan tahun 2022. Di 2022 liabilitas BUMN sebesar Rp7.879 triliun, naik menjadi Rp8.242 triliun di 2023.

Bahkan jika diakumulasi dari tahun 2019 – 2023, liabilitas BUMN meningkat sebesar Rp2.115 triliun atau 34,5%. Padahal jumlah BUMN di 2019 sebanyak 117 BUMN, sudah berkurang menjadi 75 BUMN. Toh liabilitas BUMN naik terus.

Belum optimalnya kinerja BUMN di 2023 juga ditunjukkan dari nilai return of equity (ROE) yang menurun dari 10,8% di tahun 2022, menjadi 9,3% di tahun 2023. Begitu juga dengan nilai return on assets (ROA), mengalami penurunan. Dari 3,2% di tahun 2022 menjadi 2,8% di tahun 2023.

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham. Sedangkan ROA yaitu, rasio mengukur tingkat profitabilitas perusahaan terhadap total asetnya.

ROA dan ROE BUMN 2019-2023 (Paparan Kemenkeu di Komisi XI DPR, 09/09).

Ketika membacakan paparannya tentang ROA dan ROE BUMN di depan Komisi XI, Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara disela Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Menurut Dolfie, seharusnya Kemenkeu juga membuat benchmark ROA dan ROE masing-masing sektor BUMN.

“Pak Sua, sebelum ke slide ini pak, kan itu ada ROA dan ROE, itu mungkin bisa dibagi per sektor. Terus ada benchmarknya, sehingga ROA dan ROE nya ini sudah sesuai dengan industrinya nggak sih? Jangan-jangan kita paling bawah ini.”

Baca juga:
Jabatan Sri Mulyani Mau Habis, Capaian Satgas BLBI Baru Rp38,88 Triliun, Jauh dari Target

Menurut Dolfie, ROE dan ROE penting sebagai indikator umum kinerja BUMN. “Harusnya dikasih benchmark. Supaya kita lihat BUMN kita ini, kinerjanya berada di level mana sebenarnya,” kata Dolfie.

Suahasil pun menanggapi singkat interupsi Dolfie. “Nanti kami buatkan,” kata Suahasil sambil melanjutkan paparannya.

[red]

The post Kinerja BUMN Belum Optimal: Pendapatan & Laba Bersih Turun, Liabilitas Naik Terus appeared first on INDONESIAWATCH.

Nampaknya Anggota DPR masih memasukan nama yang diduga bermasalah hukum. Alih-alih untuk memperbaiki kinerja BPK yang terpuruk akibat sejumlah anggotanya terjerat kasus suap, Komisi XI DPR seakan melakukan pembiaran terbukanya ruang terhadap korupsi.

Baca juga:
Komisi XI DPR Tetapkan Anggota BPK Bermasalah

Seperti keterangan Boyamin Saiman Koordinator MAKI “Saya menengarai ada selundupan-selundupan, penyusupan untuk memanfaatkan BPK, demi melindungi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dari dugaan penyimpangan-penyimpangan,”.

Kemudian Peneliti Tranparency International Indonesia Alvin Nicol menyampaikan pandangannya “Gagalnya BPK menghasilkan produk audit yang bebas kepentingan, disebabkan oleh seleksi pimpinan BPK yang minim akuntabilitas, sehingga berpotensi membuka ruang negosiasi dan transaksi.

Oleh karenanya keputusan Komisi XI DPR dalam menetapkan 5 anggota BPK, patut ditinjau kembali. Karena masih terdapat nama seperti Akhsanul Khaq dari internal BPK, menurut sumber di Kejagung, Akhsanul Khaq sebagai auditor dalam kasus korupsi di Kemenhub yang masih berlangsung proses hukumnya.

Baca juga:
Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK

Belum lagi kasus pemeliharaan rel kereta di Sulsel, Jawa dan Sumatra, dimana Akhsanul Khaq juga sebagai auditornya. Pengakuan Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara, tidak bisa memaparkan aspek penilaian kepada publik, karena ada aspek politisnya.

Pantas saja kinerja BPK selama ini jeblok, bagaimana mungkin BPK dapat bekerja professional, ketika urusan audit keuangan negara tercampur oleh kepentingan politik. Inilah simpul carut marut pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post 5 Anggota BPK Pilihan DPR Perlu Ditinjau Ulang karena Bermasalah appeared first on INDONESIAWATCH.

Nampaknya formasi anggota BPK periode 2024-2029, tidak banyak perubahan dari formasi anggota BPK periode 2019-2024, masih didominasi oleh politikus.

Baca juga:
Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK

Tentunya ketika uji kelayakan menjadi domain Komisi XI DPR, peluang politikus lulus tes sangat besar. Dan tidak tertutup kemungkinan adanya praktek titip menitip dalam mekanisme uji kelayakan.

Kajian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, mencatat kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK semakin melemah. Bahkan BPK semakin kehilangan marwahnya sebagai auditor keuangan negara, ketika anggotanya terlibat kasus suap dalam melakukan audit.

Publik juga mengatakan, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang gemar obral opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Daftar panjang kasus suap yang melibatkan anggota BPK, diantaranya melibatkan Achsanul Qosasih (Partai Demokrat) dalam kasus korupsi BTS.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Lalu dugaan kasus suap yang melibatkan Pius Lustrilanang (Gerindra) dalam pemeriksaan keuangan Pemda Sorong. Ada juga Rizal Jalil mantan anggota DPR dari PAN, Ismayatun dan Daniel Lumban Tobing (PDIP) dan Ahmadi Noor supit (Golkar). Temuan ini menunjukan keterlibatan anggota BPK dalam kasus suap, berlatar belakang politikus.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Univ Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyatakan, pembenahan BPK harus dimulai dari proses seleksi anggota BPK. “Jangan berharap BPK akan independen dan professional, jika anggotanya masih didominasi politikus dan inilah yang merusak BPK,” tutur Herdiansyah.

Pernyataan Herdiansyah ini tidak berlebihan. Jika menelisik hasil seleksi Komisi XI DPR terhadap 5 calon anggota BPK periode 2024-2029, ditemukan kelemahan yang fatal. Karena masih menunjuk anggota BPK dengan track record terkait kasus suap.

Sudah saatnya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR RI tegas, dalam mencermati seleksi anggota BPK yang baru saja dilakukan oleh Komisi XI DPR. Mengingat Presiden dan Pimpinan DPR memiliki kewenangan untuk menganulir hasil keputusan Komisi XI DPR terkait penetapan anggota BPK.

Peran BPK sangat strategis sebagai garda terdepan penyelamat uang negara, dihadapkan praktik korupsi yang telah membudaya. Oleh sebab itu pemilihan anggota BPK tidak boleh terkait kepentingan politik tertentu, apalagi ada praktek mekanisme transaksional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Komisi XI DPR Tetapkan Anggota BPK Bermasalah appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh sebab itu, BPK punya peran penting mengungkap penyelewengan dan korupsi penyelenggara negara. Apa jadinya ketika politikus masuk dalam ranah pemeriksaan keuangan negara? Dalam beberapa kasus rasuah yang terungkap, ada peran auditor dan anggota BPK yang terlibat menutupi temuan kebocoran keuangan negara.

Baca juga:
Sebut “Yang Penting Kelas Menengah tidak Miskin Ekstrem”, INDEF: Pak Menko PMK Bukan Seorang Ekonom

Sepanjang 2019-2024, ada beberapat anggota BPK yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi, diantaranya Rizal Jalil mantan anggota DPR dari PAN. Lalu ada Achsanul Qosasih (Demokrat) yang menerima suap kasus BTS.

Kemudian ada Ismayatun dan Daniel Lumban Tobing (PDIP), Pius Lustri Lanang dan Haerul saleh (Gerindra) dalam pantauan KPK, serta Ahmadi Noor Supit (Golkar). Temuan tersebut membuktikan, keberadaan politikus sebagai anggota BPK, mempengaruhi independensi lembaga BPK dan politikus memiliki konflik kepentingan dengan penyelenggara yang diperiksa.

Baca juga:
Diusut KPK Sejak Lama, Kasus Akuisisi Maurel & Prom oleh Pertamina Ternyata Masih Penyelidikan

Pada seleksi anggota BPK periode 2024, hasil seleksi uji kelayakan Komite IV DPD RI tanggal 10-11 Agustus 2024, ada 10 nama terbaik, 6 diantaranya berlatar belakang politikus. Ironinya masih ada nama yang pernah terlibat kasus pidana, diantaranya Mukhamad Misbakhun dari komisi XI golkar, terlibat kasus surat palsu letter of credit Bank Century.

Kemudian Fachtan Subchi, pernah diperiksa KPK dalam kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Jon Erizal dari PAN pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi biaya pengangkutan kereta listrik.

Sudah saatnya DPR bersikap bijak dalam seleksi anggota BPK, karena DPR memiliki tanggung jawab moral atas seleksi anggota BPK.

Menempatkan politikus dalam ranah lembaga pemeriksa keuangan, sama halnya membiarkan peluang terjadinya penyelewengan keuangan negara dan pembiaran terhadap lemahnya profesionalisme dibidang audit dan akuntansi keuangan negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Politisi dalam Pusaran Seleksi Anggota BPK appeared first on INDONESIAWATCH.

Itu angka minimal. Bukan angka provisi maksimal jika mengacu pada dokumen Confirmation Notice (CN) tanggal 23 Juni 2022 antara PGN dengan Gunvor. Hanya saja timbul pertanyaan dari mana munculnya dasar perhitungan nilai provisi sekitar Rp 1,06 triliun.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Sebab, PGN tidak menjelaskan secara lengkap, hasil penelahaan terbatas oleh konsultan E&Y. Yang disampaikan oleh pihak PGN sebagai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015.

Sementara, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengatakan bahwa sampai sekarang DPR RI belum berencana membuat panitia khusus (Pansus) untuk mengakaji masalah kontrak LNG PGN dengan Gunvor.

“Tidak ada Pansus tersebut dan belum dengar akan dibentuk Pansus tersebut oleh Komisi VII DPR RI. Pembentukan Pansus kewenangan pimpinan DPR RI,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (28/08).

Temuan BPK atas Permasalahan Kontrak LNG antara PGN dan Gunvor oleh IW Grafis

Menurutnya, persoalan kontrak LNG PGN dan Gunvor hingga berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan, merupakan sebuah aksi korporasi.

“Ini wilayah kewenangan dan aksi korporasi mereka, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita doakan saja agar bisa diselesaikan dengan baik di masa-masa yang akan datang,” ujar anggota DPR RI fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Komisi VII sempat mewacanakan pembentukan Pansus. Pansus ini tadinya diharapkan bisa mengkaji kontrak kerja sama antara PGN dan Gunvor, yang terindikasi bermasalah.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

Tuntutan para peserta demonstrasi agar DPR RI dan Pemerintah patuh terhadap putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Mereka juga menolak pembahasan RUU Pilkada.

Demonstrasi nasional ini juga diikuti oleh berbagai mahasiswa. Tak ketinggalan mahasiswa dari Top 5 Universitas se-Indonesia, juga turun ke jalan.

Berdasarkan pemeringkatan universitas versi Webometrics terbaru, Universitas dengan 5 peringkat paling tinggi se-Indonesia adalah Universitas Indonesia (UI) Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga. Hari ini (22/08), mahasiswa perwakilan dari Top 5 Universitas tersebut ikut berpartisipasi dalam demonstrasi.

Pertama, mahasiswa UI. Berbagai elemen civitas UI, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hingga para dosen-dosennya, melakukan demonstrasi. Ada ribuan peserta aksi dari UI yang ikut dalam demonstrasi. Mereka melakukan demonstrasi di kawasan DPR RI Senayan, Jakarta.

Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Massa BEM UI Berangkat ke DPR (Foto: Devi Puspitasari/detikcom).

Kedua, mahasiswa UGM. Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa UGM mendapat dukungan dari dosen-dosen UGM. Bahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas’udi resmi mengizinkan para mahasiswanya turun ke jalan.

“Ini tadi dema (dewan mahasiswa) kami izinkan untuk turun jalan,” kata Wawan kepada awak media.

Dewan Mahasiswa Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) menghentikan perkuliahan demi melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (22/8/2024) (Tribunnews.com).

Ketiga, mahasiswa ITB. BEM ITB juga merapatkan barisan dan ikut turun melakukan demonstrasi. PAra mahasiswa ITB melakukan demonstrasi di Bandung. Mereka mengklaim, siap melawan Revisi UU Pilkada yang sedang bergulir di DPR saat ini.

Keempat, mahasiswa Universitas Brawijaya. Ratusan mahasiswa Brawijaya melakukan demonstrasi di Malang. Mereka bahkan mengepung gedung DPRD Kota Malang, siang ini (22/8).

Para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) itu bergantian memberikan orasi. Sesekali mereka menyanyikan lagu-lagu pergerakan yang biasa dinyanyikan oleh para mahasiswa ketika demonstrasi.

Terakhir, mahasiswa Universitas Airlangga. Mereka membentuka aliansi dengan organisasi lain dan melakukan aksi demonstrasi di Tugu Pahlawan, Surabaya.

Menurut Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Thanthowy Syamsuddin, massa aksi berasal dari seluruh elemen masyarakat.

“Kita singkat viral di medsos Twitter, kita janjian di sini, sesederhana itu, kita tidak dari elemen manapun, kita membawa merah putih di sini,” kata Thanthowy, (22/8).

Mahasiswa dari Universitas peringkat 5 besar se-Indonesia tersebut kompak turun ke jalan. Bagi para mahasiswa tersebut, pintar saja tidak cukup. Perlu kepedulian terhadap persoalan demokrasi yang sudah di titik nadir.
[red]

The post Mahasiswa dari Universitas Top 5 se-Indonesia Kompak Demo Tolak Revisi UU Pilkada appeared first on INDONESIAWATCH.